Paham regulasi air, sampai ke pasalnya.

Volume kehilangan air adalah variabel di penyebut rumus Biaya Dasar tarif air minum. Versi asli Pasal 17 Permendagri No. 71 Tahun 2016 mengambil angkanya dari persentase standar yang ditetapkan Menteri; sejak diubah Permendagri No. 21 Tahun 2020, angkanya bersumber dari hasil audit penilaian kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan. Lampiran 2020 menuliskan rumusnya, Biaya Dasar menjadi Tarif Dasar, dan Tarif Dasar adalah batas bawah pemulihan biaya penuh yang ditetapkan Gubernur. Pasal 18 tentang proyeksi tidak ikut diubah dan masih merujuk persentase standar.

Pemulihan biaya penuh pada regulasi tarif air minum tidak berarti setiap pelanggan membayar sama dengan biaya produksi. Permendagri No. 71 Tahun 2016, sebagaimana diubah Permendagri No. 21 Tahun 2020, mengikat full cost recovery ke Tarif Rata-rata seluruh pelanggan, dicapai lewat empat kelompok pelanggan berjenjang, yaitu Kelompok I (berpenghasilan rendah, pendidikan, sosial), Kelompok II (rumah tangga standar), Kelompok III (kegiatan perekonomian), dan Kelompok Khusus, dengan formula subsidi silang yang eksplisit secara matematis dalam lampiran resmi. Artikel ini juga memetakan Pasal 7A, ketentuan baru 2020 yang belum dibahas di halaman lain situs ini: mekanisme tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan Gubernur setiap tahun.

Konversi Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah dalam praktik tidak berjalan dengan batas waktu yang tegas. UU No. 23 Tahun 2014 mewajibkan BUMD lama menyesuaikan diri dalam 3 tahun sejak diundangkan, dengan tenggat 2 Oktober 2017, tetapi peraturan pelaksananya, PP No. 54 Tahun 2017, baru terbit 27 Desember 2017, dan pasal peralihannya memakai kata ‘dapat’ untuk perusahaan daerah yang sudah berdiri sebelumnya. Artikel ini memetakan kronologi tersebut, dua bentuk badan hukum BUMD, UPTD sebagai bentuk kelembagaan penyelenggara SPAM di luar BUMD, dan satu celah pengaturan yang belum ditemukan sumbernya: status kepegawaian saat konversi.

Kerangka nasional mengatur BUMD Air Minum secara umum, tetapi bentuk badan hukum dan tata kelola satu entitas tertentu ditetapkan lewat Perda dan Pergub pemerintah daerahnya sendiri, dan bisa berubah. Artikel ini memetakan riwayat empat Perda DKI Jakarta soal PAM Jaya, serta dua puluh tiga contoh terverifikasi di Banten dan Jawa Barat, termasuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

BUMD Air Minum dimodali daerah, tetapi status kepegawaiannya diatur terpisah: PP No. 54 Tahun 2017 menetapkan pegawai BUMDAM sebagai pekerja badan usaha berdasarkan perjanjian kerja, sehingga bukan ASN. Artikel ini memetakan dasar hukum status kepegawaian, aturan organ Direksi dan Dewan Pengawas, dan jalur sengketanya: PHI untuk pegawai, dan jalur yang tidak seragam untuk pemberhentian Direksi.

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bukan titik akhir yang berdiri sendiri. Riwayatnya melewati UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 2004 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, kebangkitan kembali UU lama akibat pembatalan itu, dan dua pencabutan sebagian pasca-2019 oleh UU Cipta Kerja dan UU konservasi hayati.

Susunan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM/BUMDAM diatur tiga generasi peraturan berbeda sejak 1998. Artikel ini memetakan apa yang berubah di tiap generasi (dari istilah ‘Badan Pengawas’ ke ‘Dewan Pengawas’, dari kepengurusan tunggal ke klasifikasi berjenjang berbasis jumlah pelanggan) dan menjelaskan mengapa dokumen lama dapat masih merujuk peraturan yang sudah dicabut.

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum tentang RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi pada Juli 2026. Dua isu yang muncul di tahap ini belum final: standar mutu air yang disalurkan PDAM, dan struktur kelembagaan asosiasi sektor. Artikel ini memetakan status legislatifnya secara tepat, tanpa mendahului hasil pembahasan.

Delapan sektor strategis IIV sudah ditetapkan Perpres 82/2022. Air minum tidak ada di antaranya. Sementara status itu masih menggantung, kelompok ransomware Funksec sudah menembus SCADA sebuah PERUMDA air minum di 2025. Artikel ini memetakan kewajiban yang tetap mengikat BUMDAM hari ini, terlepas dari kepastian status IIV yang belum terbit.

Profesional sektor air tidak kekurangan regulasi. Mereka kekurangan peta untuk menemukannya. Artikel ini menyajikan direktori lengkap sumber online yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan praktis, dari teks hukum, data kinerja BUMDAM, standar internasional, hingga riset akademik.