Ukuran teks
Spasi baris
Huruf
Tema
1265 istilah
!"1F. Penegakan Hukum Terpadu UU No. 7 Tahun 2017
!"1F. Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan trut ir* tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, …
Administrasi Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Administrator KEK Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan PB, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
Air 10 peraturan
Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Baku 4 peraturan
Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
Air Baku untuk air minum Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Air Baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut airbaku, adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, sumber mata air, air laut, air tanah dalam, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku …
Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga 4 peraturan
Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air …
Air bersih 3 peraturan
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
Air Kolam Renang Permenkes No. 2 Tahun 2023
Air Kolam Renang adalah air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan berupa konstruksi kolam baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, …
Air Limbah 5 peraturan
Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
Air Limbah Domestik 5 peraturan
Air Limbah Domestik adalah air sisa dari suatu hasil kegiatan yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
Air Limbah Kakus Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Air Limbah Kakus adalah Air Limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia beserta buangan lainnya berupa cairan.
Air Limbah non-Domestik Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Air Limbah non-Domestik adalah Air Limbah yang dihasilkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersumber dari kegiatan utama dan penunjang, tidak termasuk Air Limbah Domestik.
Air Limbah Nonkakus Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Air Limbah Nonkakus adalah Air Limbah yang berasal dari buangan aktivitas manusia seperti mandi dan cuci.
Air Minum 33 peraturan
Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Air Minum Curah Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota
Air Minum Domestik Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air.
Air Minum Non Domestik Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
Air Pemandian Umum Permenkes No. 2 Tahun 2023
Air Pemandian Umum adalah air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
Air Permukaan 8 peraturan
Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
Air Solus Per Aqua Permenkes No. 2 Tahun 2023
Air Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut Air SPA adalah air yang digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami.
Air Tanah 11 peraturan
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi Permenkes No. 2 Tahun 2023
Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga.
Ajudikasi UU No. 25 Tahun 2009
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.
Akuifer 2 peraturan
Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan Air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
Akuifer Tidak Tertekan Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Akuifer Tidak Tertekan adalah akuifer yang dibatasi di bagian atasnya oleh muka Air Tanah bebas dan di bagian bawahnya oleh lapisan kedap air.
Alat Berat UU No. 1 Tahun 2022
Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa …
Alat Kesehatan 2 peraturan
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai …
Alat Perlengkapan Permendag No. 24 Tahun 2024
Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
Alat Takar Permendag No. 24 Tahun 2024
Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
Alat Timbang Permendag No. 24 Tahun 2024
Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
Alat Ukur Permendag No. 24 Tahun 2024
Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap Permendag No. 24 Tahun 2024
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terpasang Tetap adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi …
Analisis Dampak Lingkungan Hidup 2 peraturan
Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 3 peraturan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian -..rg.rrri dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncana.kan, untuk digunakan sebagai …
Analisis Risiko PP No. 66 Tahun 2014
Analisis Risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.
Ancaman bencana UU No. 24 Tahun 2007
Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
Anggaran Dasar Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025
Anggaran Dasar adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Permendagri No. 70 Tahun 2016
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 19 peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingka: APBD Permendagri No. 79 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingka: APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan …
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4 peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah UU No. 23 Tahun 2014
Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Aparatur Sipil Negara UU No. 20 Tahun 2023
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Aplikasi Layanan Bank Indonesia PADG No. 27 Tahun 2026
Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara daring yang disediakan kepada Nasabah Bank Indonesia untuk mengakses layanan kebanksentralan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
Aplikasi Perizinan Online Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Aplikasi Perizinan Online adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk layanan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Aplikasi Peserta PADG No. 27 Tahun 2026
Aplikasi Peserta adalah aplikasi Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP yang terpasang atau digunakan pada infrastruktur Peserta.
Application Programming Interface PADG No. 23/15/PADG/2021
Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi.
Arah Pembangunan UU No. 59 Tahun 2024
Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.
Arbiter Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai …
Arbitrase Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan …
Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik 2 peraturan
Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
Arr Laut PP No. 22 Tahun 2021
Arr Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 practical salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik UU No. 30 Tahun 2014
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam …
Asas Otonomi UU No. 23 Tahun 2014
Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
Atasan Pejabat UU No. 30 Tahun 2014
Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
Atasan satuan kerja penyelenggara UU No. 25 Tahun 2009
Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
Atribusi UU No. 30 Tahun 2014
Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
Audit atau Pemeriksaan Permendagri No. 70 Tahun 2016
Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar …
Auditor Keamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Auditor Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut ArKI adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit Keamanan Informasi.
Badan 3 peraturan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha …
Badan Air PP No. 22 Tahun 2021
Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
Badan Layanan Umum Perpres No. 32 Tahun 2020
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Badan Layanan Umum yang bertugas mengelola BMN pada Pengelola Barang berupa aset infrastruktur dan mengelola pendanaan hasil Pengelolaan Aset BMN.
Badan Layanan Umum Daerah 3 peraturan
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola …
Badan Nasional Penanggulangan Bencana PP No. 21 Tahun 2008
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah PP No. 21 Tahun 2008
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Badan Pengawas Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu 4d+ lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota UU No. 7 Tahun 2017
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Badan Pengawas Pemilu Provinsi UU No. 7 Tahun 2017
Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB.
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perpres No. 90 Tahun 2016
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BPPSPAM adalah Badan yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen UU No. 8 Tahun 1999
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional UU No. 8 Tahun 1999
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
Badan Publik UU No. 27 Tahun 2022
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan …
Badan Siber dan Sandi Negara 3 peraturan
Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
Badan Usaha 5 peraturan
Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
Badan Usaha Milik Daerah 34 peraturan
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Permendagri No. 71 Tahun 2016
Badan Usaha Milik Daerah Air Minum selanjutnya disebut BUMDAir Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
Badan Usaha Milik Daerah Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Permen PU No. 20 Tahun 2026
Badan Usaha Milik Daerah Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD Air Minum adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan …
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD 2 peraturan
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh …
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM 4 peraturan
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh …
Badan Usaha Milik Desa 2 peraturan
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan …
Badan Usaha Milik Negara 4 peraturan
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang …
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh …
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM 3 peraturan
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh …
Badan Usaha Pelaksana KPBU Perpres No. 38 Tahun 2015
Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
Badan Usaha Pendamping Perpres No. 32 Tahun 2020
Badan Usaha Pendamping adalah badan usaha yang memberikan pendampingan dalam penyiapan dan transaksi Pengelolaan Aset.
Badan Usaha Pengelola Aset Perpres No. 32 Tahun 2020
Badan Usaha Pengelola Aset adalah badan usaha yang ditetapkan oleh PJPK untuk melakukan Pengelolaan Aset.
Badan Usaha SPALD 2 peraturan
Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
Badan Usaha Swasta 2 peraturan
Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri 2 peraturan
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan …
Bagian–bagian Jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Bagian–bagian Jalan adalah bagian–bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 peraturan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
Bahan Berba.haya dan Beracun PP No. 22 Tahun 2021
Bahan Berba.haya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, darrf atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan …
Bahan Berbahaya dan Beracun 2 peraturan
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan …
Bahan obat 2 peraturan
Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 2 peraturan
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Galuh dan mengikuti proses penjaringan.
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Permendagri No. 37 Tahun 2018
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
Bakal Calon Anggota Direksi 3 peraturan
Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
Bakal Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Bakal Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses …
Baku l,{rrtu Emisi PP No. 22 Tahun 2021
Baku l,{rrtu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien. 54, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut a.dalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk …
Baku Mutu Air 2 peraturan
Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
Baku Mutu Air Laut 2 peraturan
Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
Baku Mutu Air Limbah 4 peraturan
Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu …
Baku Mutu Emisi Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
Baku Mutu Udara Ambien 2 peraturan
Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
Balai Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Balai adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Permen PUPR No. 2 Tahun 2024
Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air …
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
Bangun–bangunan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Bangun–bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan …
Bangunan 2 peraturan
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
Bangunan dan jaringan utilitas Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
Bangunan Gedung Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan …
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System PADG No. 27 Tahun 2026
Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara …
Bank Pembayar PADG No. 27 Tahun 2026
Bank Pembayar adalah bank pembayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai: a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal; b. penyelenggaraan transaksi; dan c. penyelenggaraan …
Bank Pemberi Kredit PMK No. 60/PMK.08/2020
Bank Pemberi Kredit adalah bank yang memberikan Kredit Investasi kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
Bank Penerus PADG No. 27 Tahun 2026
Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman data keuangan elektronik, penyediaan prefund, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran …
Bank Perekonomian Rakyat 2 peraturan
Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam …
Bank Umum 3 peraturan
Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam …
Bantuan darurat bencana UU No. 24 Tahun 2007
Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
Bantuan Kedinasan UU No. 30 Tahun 2014
Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
Barang 3 peraturan
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau …
Barang dan Jasa Tertentu UU No. 1 Tahun 2022
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Barang Milik Daerah UU No. 23 Tahun 2014
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Negara Perpres No. 32 Tahun 2020
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Batas Kesalahan yang Diizinkan Permendag No. 24 Tahun 2024
Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah nilai kesalahan terbesar baik positif maupun negatif yang diperbolehkan dalam Syarat Teknis.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 peraturan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena …
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2 peraturan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Beban Emisi PP No. 22 Tahun 2021
Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udar-a yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambieri.
Beban pencemaran PP No. 82 Tahun 2001
Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
Bebas dari Tera dan Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Bebas dari Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera dan ditera ulang.
Bebas dari Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Bebas dari Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera ulang.
Belanja Daerah 4 peraturan
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Belanja negara UU No. 17 Tahun 2003
Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Bencana 3 peraturan
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga …
Bencana alam 2 peraturan
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
Bencana nonalam UU No. 24 Tahun 2007
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Bencana sosial UU No. 24 Tahun 2007
Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Berita Resmi Merek UU No. 20 Tahun 2016
Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.
Biaya Dasar Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PP No. 30 Tahun 2024
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber …
Biaya Operasi Permendagri No. 23 Tahun 2024
Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha BUMDAM yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya Pemeliharaan Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan …
Biaya Pengelolaan Permendagri No. 70 Tahun 2016
Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
Biaya Pengendalian Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama …
Biaya Usaha Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
Binatang Pembawa Penyakit Permenkes No. 2 Tahun 2023
Binatang Pembawa Penyakit adalah binatang selain Artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
Bobot Air Tanah Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air …
Bonus atau Insentif Pekerjaan Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Bonus atau Insentif Pekerjaan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang …
BUMD Air Minum Permendagri No. 23 Tahun 2024
BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
Bumi 2 peraturan
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bunga/Biaya Administrasi PMK No. 194/PMK.05/2020
Bunga/Biaya Administrasi yang selanjutnya disebut Bunga adalah beban yang timbul sebagai akibat atas penarikan pokok pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
Bupati 21 peraturan
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Bupati Serang yang mewakili pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA Tirta Al Bantani Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Bupati Serang yang mewakili pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA Tirta Al Bantani yang selanjutnya disebut KPM adalah organ pada PERUMDA Tirta Al Bantani yang memegang kekuasaan …
Bupati/Walikota Permen PUPR No. 2 Tahun 2024
Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.
Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Medal Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Medal yang memegang kekuasaan …
Burung Walet 2 peraturan
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta., dan collocalia linchi.
Cadangan Tujuan 2 peraturan
Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
Cakupan Wilayah UU No. 23 Tahun 2014
Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
Calon Anggota Dewan Pengawas 3 peraturan
Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Permendagri No. 37 Tahun 2018
Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
Calon Anggota Direksi 4 peraturan
Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah rnengiku li UKK.
Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
Cap Tanda Tera Permendag No. 24 Tahun 2024
Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah alat yang digunakan oleh pegawai berhak pada kegiatan Tera dan Tera Ulang, yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material, dan …
Cekungan Air Tanah 8 peraturan
Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
Central Registry PADG No. 27 Tahun 2026
Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan Peserta BI-SSSS.
Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020
Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi …
Cuci Tangan Pakai Sabun Permenkes No. 3 Tahun 2014
Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
Cut-off Date PMK No. 194/PMK.05/2020
Cut-off Date yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
Daerah 10 peraturan
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Daerah Aliran Sungai 7 peraturan
Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau …
Daerah Imbuhan Air Tanah 2 peraturan
Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
Daerah Kabupaten 16 peraturan
Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
Daerah Kota 6 peraturan
Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
Daerah lepasan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
Daerah Otonom 7 peraturan
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut …
Daerah Persiapan UU No. 23 Tahun 2014
Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
Daerah Provinsi Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022
Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan UU No. 23 Tahun 2014
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau …
Daerah Sempadan Sumber Air PP No. 30 Tahun 2024
Daerah Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu di sekeliling Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air.
Daerah Tangkapan Air PP No. 30 Tahun 2024
Daerah Tangkapan Air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik …
Daerah Terjangkit 2 peraturan
Daerah Terjangkit adalah daerah yang secara epidemiologis terdapat penyebaran penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.
Dampak Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Dampak Penting PP No. 27 Tahun 2012
Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Dana Abadi Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
Dana Alokasi Khusus 2 peraturan
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu …
Dana Alokasi Umum 4 peraturan
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
Dana Bagi Hasil 4 peraturan
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan …
Dana Desa UU No. 1 Tahun 2022
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta UU No. 1 Tahun 2022
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urllsan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan …
Dana Otonomi Khusus UU No. 1 Tahun 2022
Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
Dana Pensiun Permendagri No. 23 Tahun 2024
Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Permendagri No. 23 Tahun 2024
Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya …
Dana Pensiun Pemberi Kerja Permendagri No. 23 Tahun 2024
Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi …
Data Kesehatan PP No. 28 Tahun 2024
Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan Kesehatan.
Data Pribadi 2 peraturan
Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem …
Daya Air 6 peraturan
Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
Daya Rusak Air 4 peraturan
Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
Daya tampung beban pencemaran PP No. 82 Tahun 2001
Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
Dekonsentrasi UU No. 23 Tahun 2014
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur …
Delegasi UU No. 30 Tahun 2014
Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya …
Departemen PP No. 42 Tahun 2008
Departemen adalah departemen yang membidangi sumber daya air.
Deputi Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Deputi adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan di bidang penegakan hukum Lingkungan Hidup.
Desa UU No. 23 Tahun 2014
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, …
Desentralisasi UU No. 23 Tahun 2014
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Developer Site SNAP PADG No. 23/15/PADG/2021
Developer Site SNAP adalah laman pengembang Open API Pembayaran berdasarkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis berbasis SNAP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. ffi PRESIOEN
Dewan Komisaris Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewan Pengawas 37 peraturan
Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
Dewan Pengawas BLUD Permendagri No. 79 Tahun 2018
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
Dewan Perwakilan Daerah UU No. 7 Tahun 2017
Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DpD adalah Dewan perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Rakyat 2 peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DpR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara i.epublik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 27 peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2021
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Sumber Daya Air Nasional 3 peraturan
Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.
Dewatering 2 peraturan
Dewatering adalah proses penurunan muka Air Tanah melalui kegiatan pengambilan Air Tanah pada pekerjaan konstruksi.
Digitalisasi Manajemen ASN UU No. 20 Tahun 2023
Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.
Dinas 2 peraturan
Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang Sumber Daya Air.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Sumber Daya Air Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
Direksi 41 peraturan
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Direktorat Jenderal PMK No. 194/PMK.05/2020
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Direktori Publikasi PADG No. 23/15/PADG/2021
Direktori Publikasi adalah bagian dari Developer Site SNAP yang mempublikasikan pihak yang telah menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis berbasis SNAP berdasarkan hasil verifikasi.
Direktur 6 peraturan
Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang metrologi, Kementerian Perdagangan.
Direktur J enderal PMK No. 194/PMK.05/2020
Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal 4 peraturan
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
Direktur Utama 4 peraturan
Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
Diskresi UU No. 30 Tahun 2014
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan …
Dispensasi 2 peraturan
Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan …
Distribusi tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
Dividen Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021
Dividen adalah bagian dari laba Perumda Air Minum Tirta Sukapura sebagai hak Daerah.
Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016
Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barar.g aanTltarf produk …
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi oimpat< Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen …
Dokumen Karantina Kesehatan 2 peraturan
Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan Kesehatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan, baik nasional maupun internasional.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Permendagri No. 79 Tahun 2018
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Permendagri No. 70 Tahun 2016
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen e'uah:asl dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalarr untuk digunakan sebagai …
Dukungan Kelayakan Perpres No. 38 Tahun 2015
Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan …
Dukungan Pemerintah Perpres No. 38 Tahun 2015
Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan …
Dumping (Pembuangan) PP No. 22 Tahun 2021
Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah. konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
Ekspor Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Ekspor Limbah 83 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah E}3 dari Indonesia
Emisi Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
Farmakovigilans PP No. 28 Tahun 2024
Farmakovigilans adalah seluruh kegiatan pendeteksian, penilaian, pemahaman, komunikasi, pengendalian dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, …
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4 peraturan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, …
Fleksibilitas Permendagri No. 79 Tahun 2018
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan Calam rangka memajukan kesejahteraan umum …
Formulir Kerangka Acuan PP No. 22 Tahun 2021
Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
Formulir UKL-UPL PP No. 22 Tahun 2021
Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup uKL-upL.
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah UU No. 23 Tahun 2014
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Front Office Perizinan PADG No. 27 Tahun 2026
Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
Fungsi Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014
Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.
Gabungan Partai Politik Peserta pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Gabungan Partai Politik Peserta pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon.
Gaji 3 peraturan
Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai BUMD Air Minum.
Ganti rugi hak atas tanah UU No. 30 Tahun 2009
Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
Gawat Darurat 2 peraturan
Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/ atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
Gubernur 7 peraturan
Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.
Gubernur yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • pada Perusahaan Umum Daerah Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Gubernur yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang …
Gugatan UU No. 5 Tahun 1986
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
Hak atas Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016
Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, k-ualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan …
Hak atas Merek UU No. 20 Tahun 2016
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -Meiek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk …
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 2 peraturan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
Hak guna air UU No. 7 Tahun 2004
Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
Hak guna air dari pemanfaatan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
Hak guna pakai air UU No. 7 Tahun 2004
Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
Hak guna usaha air UU No. 7 Tahun 2004
Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
Hak Pengelolaan Terbatas Atas Aset Infrastruktur Perpres No. 32 Tahun 2020
Hak Pengelolaan Terbatas Atas Aset Infrastruktur yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah optimalisasi Barang Milik Negara dan /atau aset Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang …
Hak Prioritas UU No. 20 Tahun 2016
Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the protection of Industrial Property) …
Hak Ulayat UU No. 17 Tahun 2019
Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta …
Hakim 2 peraturan
Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial.
Hakim Ad-Hoc UU No. 2 Tahun 2004
Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha.
Hakim Kasasi UU No. 2 Tahun 2004
Hakim Kasasi adalah Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Harga Air Baku Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
Hari 3 peraturan
Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hiburan UU No. 28 Tahun 2009
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Hotel UU No. 28 Tahun 2009
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan …
Hubungan Kerja PP No. 35 Tahun 2021
Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 23 Tahun 2014, dicabut
Definisi ini dicabut oleh UU No. 1 Tahun 2022 (Pasal 189).
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan …
Iklan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
Impor barang UU No. 8 Tahun 1999
Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Impor jasa UU No. 8 Tahun 1999
Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
Imunisasi Permenkes No. 3 Tahun 2026
Imunisasi adalah pemberian vaksin kepada seseorang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit.
Indeks Keamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Indeks Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi.
Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ata.u produk yang ku.re.ru. faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut …
Indikator Kinerja Utama 2 peraturan
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang …
Informasi UU No. 27 Tahun 2022
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai …
Informasi Elektronik Perpres No. 82 Tahun 2022
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, . gambar, peta, rancangan, foto, eLectronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic …
Informasi Kesehatan PP No. 28 Tahun 2024
Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
Infrastruktur Perpres No. 38 Tahun 2015
Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat …
Infrastruktur Informasi Vital 2 peraturan
Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/ atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem …
Insentif Kinerja Permendagri No. 23 Tahun 2024
Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
Insentif Pekerjaan Permendagri No. 23 Tahun 2024
Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
Insiden Siber 2 peraturan
Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
Instalasi Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Instalasi adalah semua jenis pipa, peralatan dan perlengkapan lainnya milik Perumda TRS yang dipergunakan untuk pendistirbusian air minum ke tempat pelangggan.
Instalasi Pengolahan Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Instalasi Pengolahan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi, sehingga diperoleh air minum yang memenuhi syarat-syarat standar yang …
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik 3 peraturan
Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 3 peraturan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan yang dirancang untuk menerima dan mengolah lumpur tinja dan/atau lumpur hasil IPALD.
Instalasi Sambungan Pelanggan Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Instalasi Sambungan Pelanggan adalah sambungan langsung dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
Instalator Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Instalator adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi PERUMDAM TKR.
Instansi Daerah UU No. 20 Tahun 2023
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
Instansi Pemerintah 2 peraturan
Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
Instansi Penyelenggara Negara 2 peraturan
Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perunda.ng-undangan.
Instansi Pusat UU No. 20 Tahun 2023
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
Instansi Vertikal UU No. 23 Tahun 2014
Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
Instrument Meter Air Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Instrument Meter Air adalah pelanggan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnitmeter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
Inventarisasi air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
Izin 2 peraturan
Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Lingkungan PP No. 27 Tahun 2012
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh …
Izin operasi UU No. 30 Tahun 2009
Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Izin pemakaian air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
Izin Pengusahaan Air Tanah 3 peraturan
Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 3 peraturan
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
Izin Usaha dan/atau Kegiatan PP No. 27 Tahun 2012
Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
Izin usaha penyediaan tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Jabatan Fungsional Jaksa UU No. 16 Tahun 2004
Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.
Jabatan Manajerial UU No. 20 Tahun 2023
Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
Jabatan Nonmanajerial UU No. 20 Tahun 2023
Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
Jaksa UU No. 16 Tahun 2004
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan …
Jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, …
Jalan umum Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Jaminan Pemerintah Perpres No. 38 Tahun 2015
Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk …
Jaminan Pemerintah Pusat 2 peraturan
Jaminan Pemerintah Pusat, adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada bank pemberi kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh …
Jaringan pipa distribusi Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Jaringan pipa distribusi adalah ruas pipa pembawa air dari bak penampungan sampai jaringan pelayanan.
Jaringan pipa transmisi air baku Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Jaringan pipa transmisi air baku adalah ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi.
Jaringan Pipa Transmisi air minum Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Jaringan Pipa Transmisi air minum adalah Ruas pembawa air minum dari unit produksi/ bangunan penangkap air sampai bak penampung/batas distribusi
Jasa 4 peraturan
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Jasa Kesenian dan Hiburan UU No. 1 Tahun 2022
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
Jasa Parkir UU No. 1 Tahun 2022
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha …
Jasa Perhotelan UU No. 1 Tahun 2022
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
Jasa produksi 3 peraturan
Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
Jasa Produksi/Bonus Permendagri No. 23 Tahun 2024
Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
Jasa Umum 2 peraturan
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Jasa Usaha 2 peraturan
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Jenis Pelanggan 3 peraturan
Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
Jenis Pelayanan Dasar 3 peraturan
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
Kampanye Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak S".fq ditunjuk oleh Peserta pemilu untuk meyakinkan Pgmili]r.dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Kantor Akuntan Publik Permendagri No. 23 Tahun 2024
Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan …
Kantor Cabang Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Kantor Cabang adalah kantor Perumda Air Minum Tirta Medal yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas.
Kantor Pusat 2 peraturan
Kantor Pusat adalah Kantor Perumda Air Minum Tirta Medal.
Kantor Unit Pelayanan Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Kantor Unit Pelayanan adalah tempat pelayanan Air Minum Tirta Medal yang bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Kas Negara Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Kawasan Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kawasan adalah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Kawasan Ekonomi Khusus Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh …
Kawasan Industri Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
Kawasan Khusus UU No. 23 Tahun 2014
Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional …
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari …
Keamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersedian, dan kenirsangkalan informasi.
Keamanan Siber 2 peraturan
Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik bersifat teknis mar:pun sosial.
Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM …
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Permen PU No. 13/PRT/M/2013
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSNP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah pusat, …
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut KSNP SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi …
Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan …
Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Perpres No. 37 Tahun 2023
Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jaknas SDA adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Nasional PP No. 30 Tahun 2024
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan …
Kebijakan Umum APBD UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2 peraturan
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain UU No. 23 Tahun 2014
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
Kegiatan pencegahan bencana UU No. 24 Tahun 2007
Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Permenkes No. 3 Tahun 2026
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah setiap kejadian medis yang terjadi setelah Imunisasi dan tidak selalu memiliki keterkaitan atau hubungan sebab akibat dengan Vaksin, dan dapat berupa …
Kejadian Luar Biasa 3 peraturan
Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada …
Kekayaan Daerah Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perumda TRS atau yayasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19 peraturan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
Kekayaan Negara yang dipisahkan UU No. 19 Tahun 2003
Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
Kelas air PP No. 82 Tahun 2001
Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
Kelompok Masyarakat 4 peraturan
Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Kelompok P.enyelenggara pemungutan Suara UU No. 7 Tahun 2017
Kelompok P.enyelenggara pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KppS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan "u"riai tempat pemungutan suara.
Kelompok Pelanggan Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri y.1nC UU No. 7 Tahun 2017
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri y.1nC selanjutnya disingkat KPPSLN adatah kelompok ying dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
Kelompok rentan PP No. 21 Tahun 2008
Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
Kementerian 2 peraturan
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Kementerian atau Lembaga 3 peraturan
Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas- mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
Kementerian Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
Kementerian Pekerjaan Umum Perpres No. 170 Tahun 2024
Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Perpres No. 191 Tahun 2024
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang …
Kendaraan Bermotor 2 peraturan
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digu.nakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan …
Kepala Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
Kepala Badan 2 peraturan
Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Air Tanah, dan geologi lingkungan, serta survei …
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
Kepala Daerah 6 peraturan
Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021
Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah …
Kepala Dinas Permendag No. 24 Tahun 2024
Kepala Dinas adalah pimpinan organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara UU No. 30 Tahun 2014
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau …
Keputusan Berbentuk Elektronis UU No. 30 Tahun 2014
Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 2 peraturan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang waiib dilengkapi dengan Amdal.
Keputusan Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang …
Keran Umum Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Keran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah.
Kerangka Acuan PP No. 27 Tahun 2012
Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
Kerja Sama Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Kerja Sama adalah kesepakatan antara Direksi dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
Kerja Sama Operasional PMK No. 194/PMK.05/2020
Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama atau pemberian izin antara menteri yang membidangi bidang pekerjaan umum dan perumahan …
Kerjasama Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019
Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha antara Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dengan Pihak lain.
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Perpres No. 38 Tahun 2015
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang …
Kerusakan I Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Kerusakan I Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
Kerusakan Laut PP No. 22 Tahun 2021
Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
Kerusakan Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
Kesehatan 2 peraturan
Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
Kesehatan Lingkungan 3 peraturan
Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
Kesehatan Matra Permenkes No. 3 Tahun 2026
Kesehatan Matra adalah bentuk khusus upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah di lingkungan darat, laut, dan udara.
Kesiapsiagaan 2 peraturan
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Ketahanan Air Perpres No. 37 Tahun 2023
Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
Ketenagalistrikan UU No. 30 Tahun 2009
Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
Keuangan Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak …
Keuangan Negara 2 peraturan
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan …
Kewajiban Non Pokok PMK No. 194/PMK.05/2020
Kewajiban Non Pokok adalah Tunggakan Non Pokok sampai dengan CoD.
Kewajiban Pokok PMK No. 194/PMK.05/2020
Kewajiban Pokok adalah Tunggakan Pokok sampai dengan CoD dan/atau utang pokok yang belum jatuh tempo.
Kewaspadaan Wabah 2 peraturan
Kewaspadaan Wabah adalah serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya Wabah.
Kewenangan Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014
Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
Klarifikasi Teknis Permen PUPR No. 2 Tahun 2024
Klarifikasi Teknis adalah saran dan data teknis yang diberikan oleh pengelola Sumber Daya Air.
Klausula Baku UU No. 8 Tahun 1999
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang …
Kolegium 2 peraturan
Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
Komisaris 8 peraturan
Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
Komisi Banding Merek UU No. 20 Tahun 2016
Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Komisi Pemilihan Umum UU No. 7 Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KpU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya {1"_r"gt"t KPU Kabupaten/Kota UU No. 7 Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya {1"_r"gt"t KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi UU No. 7 Tahun 2017
Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.
Komite Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
Komite Audit Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Komite Audit adalah Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam memantau dan memastikan efektifitas Sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independent/eksternal.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Perpres No. 32 Tahun 2020
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Kompensasi UU No. 30 Tahun 2009
Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk …
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PP No. 66 Tahun 2014
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan, …
Kondisi Gagal Bayar PDAM PMK No. 60/PMK.08/2020
Kondisi Gagal Bayar PDAM, yang selanjutnya disebut Gagal Bayar adalah keadaan PDAM tidak dapat membayar sebagian atau seluruh pokok Kredit lnvestasi kepada Bank Pemberi Kredit pada saat jatuh tempo sebagaimana diatur …
Kondisi Matra Permenkes No. 3 Tahun 2026
Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek pada lingkungan, wahana, atau media yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut.
Konflik Kepentingan UU No. 30 Tahun 2014
Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas …
Konservasi air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, …
Konservasi Sumber Daya Air 4 peraturan
Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan …
Konsesi UU No. 30 Tahun 2014
Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas …
Konsil 2 peraturan
Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum …
Konsiliasi Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam …
Konsiliator Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib …
Konsultan Kekayaan Intelektual UU No. 20 Tahun 2016
Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta seca.ra khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan …
Konsultasi Publik 2 peraturan
Konsultasi Publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
Konsumen 2 peraturan
Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Konsumen Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Konsumen Open API Pembayaran yang selanjutnya disebut Konsumen adalah pemilik akun, pemilik rekening, atau pihak yang memanfaatkan jasa: a. Penyedia Layanan; dan/atau b. Pengguna Layanan, yang transaksinya dilakukan …
Kontrak KineIja Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021
Kontrak KineIja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan dewan pengawas dan direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
Kontrak Kinerja 8 peraturan
Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh …
Kontrol Keamanan Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025
Kontrol Keamanan adalah tindakan pengendalian yang dilakukan oleh Penyelenggara IIV dalam mengelola risiko keamanan siber yang bentuknya dapat bersifat administratif, teknis, kebijakan manajemen atau peraturan.
Koordinator Pertukaran Warkat Debit PADG No. 27 Tahun 2026
Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran warkat debit kantor Bank Indonesia dan koordinator pertukaran warkat debit selain Bank Indonesia yang …
Koperasi 3 peraturan
Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
Korban bencana 2 peraturan
Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Korporasi 2 peraturan
Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Kosmetik PP No. 28 Tahun 2024
Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk …
Kran Umum 2 peraturan
Kran Umum adalah sarana pelayanan Air Minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.
Kredit Investasi PMK No. 60/PMK.08/2020
Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada PDAM untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek …
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 2 peraturan
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau. hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
Kriteria mutu air PP No. 82 Tahun 2001
Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
Kuasa UU No. 20 Tahun 2016
Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Laba Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan dalam satu tahun takwim.
Laba bersih 6 peraturan
Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
Laba bersih setelah pajak Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Laba bersih setelah pajak adalah laba yang dibukukan setelah dikurangi pajak penghasilan dalam satu tahun takwim.
Label Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Label Limbah 83 adalah keterangan mengenai Limbah 83 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah 83, alamat Penghasil Limbah 83. waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 83. -/5. …
Laporan Neraca Air Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Laporan Neraca Air adalah laporan pengambilan dan pembuangan air yang rincian informasinya ditetapkan.
Laut PP No. 22 Tahun 2021
Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan benıtuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan …
Layanan Keuangan Digital PADG No. 32 Tahun 2025
Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa Sistem Pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang …
Layanan Kliring Warkat Debit PADG No. 27 Tahun 2026
Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat …
Layanan Pembayaran Reguler PADG No. 27 Tahun 2026
Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim tagihan kepada 1 (satu) atau beberapa penerima tagihan.
Layanan Penagihan Reguler PADG No. 27 Tahun 2026
Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
Layanan Transfer Dana PADG No. 27 Tahun 2026
Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
Legalisasi UU No. 30 Tahun 2014
Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
Lembaga internasional UU No. 24 Tahun 2007
Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan …
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat UU No. 8 Tahun 1999
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
Lembaga Profesional 7 peraturan
Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, …
Lembaga Selain Bank 2 peraturan
Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum dan BPR.
Lembaga Selain Bank Umum 2 peraturan
Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum.
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga audit Keamanan Informasi yang menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.
Lembaga usaha UU No. 24 Tahun 2007
Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan …
Limbah PP No. 22 Tahun 2021
Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Limbah B3 Permenkes No. 2 Tahun 2023
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2 peraturan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tang mengandung 83. -/ A. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun i-atig selanjutnya disebut Limbah nonB3 …
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukan karakteristik Limbah B3.
Limbah nonB3 Permenkes No. 2 Tahun 2023
Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
Lingkungan Hidup 2 peraturan
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia …
Lisensi UU No. 20 Tahun 2016
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
Makanan dan/atau Minuman UU No. 1 Tahun 2022
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
Maklumat Pelayanan 2 peraturan
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
Manajemen ASN UU No. 20 Tahun 2023
Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik …
Manajemen Talenta Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Manajemen Talenta adalah proses manajemen sumber daya manusia untuk Direksi dalam rangka pengembangan, perkuatan dan pemeliharaan dan kesinambungan Badan Usaha Milik Daerah.
Mandat UU No. 30 Tahun 2014
Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada …
Mangrove PP No. 22 Tahun 2021
Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
Masa Pajak UU No. 28 Tahun 2009
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, …
Masa Retribusi UU No. 28 Tahun 2009
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Masa Tenang UU No. 7 Tahun 2017
Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye pemilu.-
Masyarakat 6 peraturan
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak …
Masyarakat Adat UU No. 17 Tahun 2019
Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah …
Media Air Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Media Air adalah badan air permukaan dan/atau laut.
Media informasi Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
Mediasi UU No. 25 Tahun 2009
Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
Mediasi Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh …
Mediator Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri …
Menteri 54 peraturan
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Menteri/Kepala Lembaga Perpres No. 38 Tahun 2015
Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan …
Menteri Keuangan PMK No. 194/PMK.05/2020
Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Menteri Koordinator Perpres No. 32 Tahun 2020
Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
Menteri Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Menteri Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen PP No. 42 Tahun 2008
Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bidang tugasnya terkait dengan bidang sumber daya air, antara lain, meliputi fungsi pengelolaan hutan, …
Menteri Teknis UU No. 19 Tahun 2003
Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
Merek UU No. 20 Tahun 2016
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) …
Merek Dagang UU No. 20 Tahun 2016
Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
Merek Jasa UU No. 20 Tahun 2016
Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
Merek Kolektif UU No. 20 Tahun 2016
Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama *.ng.rru.i sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang …
Meter Air 4 peraturan
Meter Air adalah alat untuk menakar volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga berwenang.
Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 peraturan
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
Misi Pembangunan UU No. 59 Tahun 2024
Misi Pembangunan adalah agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Mitigasi 2 peraturan
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Modal Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
Modal Daerah Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dimiliki seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat …
Modal Dasar 7 peraturan
Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Modal Disetor 5 peraturan
Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atauPemerintah Daerah.
Model Prosedur Permen PUPR No. 4 Tahun 2020
Model Prosedur adalah acuan bagi BUMN, BUMD, UPT, atau UPTD untuk menyusun POS pada unit kerja masing-masing.
Modifikasi Cuaca 2 peraturan
Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
Mutu Air 2 peraturan
Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mutu Air Sasaran PP No. 22 Tahun 2021
Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
Mutu Laut PP No. 22 Tahun 2021
Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu Carr tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mutu Pelayanan Dasar 3 peraturan
Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
Mutu Udara PP No. 22 Tahun 2021
Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nasabah Bank Indonesia PADG No. 27 Tahun 2026
Nasabah Bank Indonesia adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
"Negara" UU No. 11 Tahun 1974
"Negara" adalah Negara Republik Indonesia;
Negara Kesatuan Republik Indonesia UU No. 59 Tahun 2024
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Nilai Jual Objek Pajak 2 peraturan
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui …
Nilai Perolehan Air Tanah Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
Non-PJP Pengguna Layanan Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Non-PJP Pengguna Layanan Open API Pembayaran yang selanjutnya disebut Non-PJP Pengguna Layanan adalah pihak selain PJP yang menggunakan layanan Open API Pembayaran berbasis SNAP untuk kepentingan konsumennya.
Notifikasi daerah pabean Negara Kesatuan Republik Ekspor Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Notifikasi daerah pabean Negara Kesatuan Republik Ekspor Limbah 83 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah …
Obat PP No. 28 Tahun 2024
Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, …
obat Bahan Alam 2 peraturan
Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah …
obat Kuasi PP No. 28 Tahun 2024
obat Kuasi adalah bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi y"rrg -bersifJ nonsistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.
Obligasi Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Ombudsman UU No. 25 Tahun 2009
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha …
Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Open API Pembayaran adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
Operasi UU No. 7 Tahun 2004
Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
Operasi dan Pemeliharaan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan …
Opsen UU No. 1 Tahun 2022
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor UU No. 1 Tahun 2022
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor UU No. 1 Tahun 2022
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan UU No. 1 Tahun 2022
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Orang 2 peraturan
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Orang dengan Gangguan Jiwa PP No. 28 Tahun 2024
Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku …
Orang yang Berisiko PP No. 28 Tahun 2024
Orang yang Berisiko adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
Organ Perseroan 3 peraturan
Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Organisasi Internasional UU No. 27 Tahun 2022
Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Organisasi penyelenggara pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009
Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga …
Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Padang Lamun PP No. 22 Tahun 2021
Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
Pajak Air Permukaan 2 peraturan
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Pajak Air Tanah 2 peraturan
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Pajak Alat Berat UU No. 1 Tahun 2022
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2 peraturan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
Pajak Barang dan Jasa Tertentu UU No. 1 Tahun 2022
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan UU No. 1 Tahun 2022
Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha …
Pajak Daerah 2 peraturan
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara …
Pajak Hiburan UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Pajak Hotel UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Pajak Kendaraan Bermotor 2 peraturan
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 peraturan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Pajak Parkir UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan …
Pajak Penerangan Jalan UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Pajak Reklame 2 peraturan
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Pajak Restoran UU No. 28 Tahun 2009
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Pajak Rokok 2 peraturan
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
Pajak Sarang Burung Walet 2 peraturan
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Pajak yang terutang UU No. 28 Tahun 2009
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pangan Permenkes No. 2 Tahun 2023
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau …
Pangan Olahan Siap Saji Permenkes No. 2 Tahun 2023
Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah …
Panitia Pemilihan Kecamatan UU No. 7 Tahun 2017
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 12, Pl"itF Pemungutan Suara yang selanjutnya …
Panitia Pemilihan Luar Negeri UU No. 7 Tahun 2017
Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KpU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri,
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan UU No. 7 Tahun 2017
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa UU No. 7 Tahun 2017
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama train.
Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri UU No. 7 Tahun 2017
Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri,
Panitia Seleksi 3 peraturan
Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota. Dewan Pengawas atau anggota Komisar-is dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
Panitia Urusan Piutang Negara PMK No. 194/PMK.05/2020
Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Parkir UU No. 28 Tahun 2009
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
Partai Politik Peserta Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Onn, anggota DPRD provinsi, dan anggota DpRD kabupaten/kota.
Partisipasi Masyarakat UU No. 23 Tahun 2014
Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden UU No. 7 Tahun 2017
Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik …
Pasien 2 peraturan
Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.
"Pegairan" UU No. 11 Tahun 1974
"Pegairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
Pegawai 9 peraturan
Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Kalimaya.
Pegawai Aparatur Sipil Negara UU No. 20 Tahun 2023
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu …
Pegawai Negeri UU No. 31 Tahun 1999
Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji …
Pegawai Negeri Sipil 2 peraturan
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan …
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2 peraturan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka …
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Medal yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian …
Pegawai Perumda Tirta Benteng Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Pegawai Perumda Tirta Benteng yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Perumda Tirta Benteng yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Direksi
Pegawai PERUMDAM TKR Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Pegawai PERUMDAM TKR yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan …
Pegawai Yang Berhak Permendag No. 24 Tahun 2024
Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah aparatur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh menteri …
Pejabat UU No. 28 Tahun 2009
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Fungsional PP No. 22 Tahun 2021
Pejabat Fungsional adalah adalah pega-wai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pa.da Instansi Pemerintah.
Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 2 peraturan
Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang …
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan …
Pejabat Pembina Kepegawaian UU No. 20 Tahun 2023
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan …
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Permendagri No. 70 Tahun 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lang Permendagri No. 79 Tahun 2018
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Pejabat Sementara Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020
Pejabat Sementara adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan pada PERUMDA Air Minum Tirta Anom yang bersifat sementara.
Pejabat yang Berwenang UU No. 20 Tahun 2023
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pekerja/Buruh 2 peraturan
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pelaksana pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009
Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian …
Pelaksana Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
Pelaku 24- Pelaku Usaha PP No. 22 Tahun 2021
Pelaku 24- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pa.cla. bidang tertentu.
Pelaku Usaha 2 peraturan
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
Pelanggan 12 peraturan
Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Pelanggan khusus 3 peraturan
Pelanggan khusus adalah institusiatau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
Pelanggan Pasif Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pelanggan Pasif adalah Perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
Pelayanaan Air Minum Domestik Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pelayanaan Air Minum Domestik adalah pelayanan air minum yang diberikan bagi masyarakat yang berdomisili di kabupaten serang.
Pelayanaan Air Minum Non Domestik Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pelayanaan Air Minum Non Domestik adalah pelayanan air minum yang diberikan bagi masyarakat yang berdomisili di luar kabupaten serang.
Pelayanan Dasar 4 peraturan
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan Kesehatan 2 peraturan
Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan dera-jat Kesehatan …
Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah rangkaian layanan pengolahan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
Pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan …
Peleburan Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang …
Pelelangan Perpres No. 38 Tahun 2015
Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air PP No. 30 Tahun 2024
Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air adalah upaya melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh …
Pelindungan Data Pribadi UU No. 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
Pelindungan sumber air PP No. 42 Tahun 2008
Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
Pemakai Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016
Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi -Geografis ya.rs terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
Pemanfaat Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pemanfaat Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah 83.
Pemanfaatan Jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
Pemanfaatan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah 83 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong , …
Pembangkitan tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
Pembangunan Baru Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
Pembangunan Daerah 2 peraturan
Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan …
Pembangunan Nasional 2 peraturan
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
"Pembangunan Pengairan" UU No. 11 Tahun 1974
"Pembangunan Pengairan", adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur an serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi …
Pembangunan sanitasi Perpres No. 185 Tahun 2014
Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan …
Pembatas Aliran Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Pembatas Aliran adalah alat untuk mengatur aliran air kepada pelanggan secara merata.
Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Perpres No. 38 Tahun 2015
Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan …
Pembentukan Daerah UU No. 23 Tahun 2014
Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
Pemberi izin Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.
Pembiayaan 3 peraturan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Utang Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembubuhan dan/atau pemasangan Permendag No. 24 Tahun 2024
Pembubuhan dan/atau pemasangan adalah kegiatan menandai dan/atau melekatkan Tanda Tera pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
Pembukuan UU No. 28 Tahun 2009
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan …
Pemeliharaan 2 peraturan
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
Pemeriksa UU No. 20 Tahun 2016
Pemeriksa adalah pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek.
Pemeriksaan UU No. 28 Tahun 2009
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan …
Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan …
Pemerintah 3 peraturan
Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah 52 peraturan
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Daerah Kabupaten 13 peraturan
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan …
Pemerintah Daerah Kota 5 peraturan
Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Daerah Provinsi 2 peraturan
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Desa 3 peraturan
Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2 peraturan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara …
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Pusat 43 peraturan
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara …
Pemerintahan Daerah 14 peraturan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan …
Pemicuan Permenkes No. 3 Tahun 2014
Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
Pemilihan Umum UU No. 7 Tahun 2017
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan !erw.{<ita1 Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan …
Pemindahtanganan Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani.
Pemisahan Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan …
Pemisahan unit usaha Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022
Pemisahan unit usaha yang selanjutnya disebut Spin-off adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua …
Pemohon UU No. 20 Tahun 2016
Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
Pemrakarsa PP No. 27 Tahun 2012
Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pemukiman kembali Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah dari lokasi awal yang tidak mungkin dibangun kembali.
Pemulihan UU No. 24 Tahun 2007
Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
Pemungutan UU No. 28 Tahun 2009
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada …
Pemusnahan Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani.
Pemutusan Hubungan Kerja PP No. 35 Tahun 2021
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
Penampungan Air Bersih Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Penampungan Air Bersih adalah bak/tangki penampung air bersih perpipaan yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi.
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah carA atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
Penanggulangan Penyakit Permenkes No. 3 Tahun 2026
Penanggulangan Penyakit adalah upaya mencegah penyakit dan menangani penderita yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau …
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 2 peraturan
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga selaku penanggung jawab atas penggunaan Barang Milik Negara pada kementerian/lembaga yang bersangkutan atau Direktur Utama …
Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Penasehat Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
Penatausahaan PADG No. 27 Tahun 2026
Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan dan pelunasan pokok atau nominal atas hasil transaksi surat berharga dan hasil …
Pencegahan bencana 2 peraturan
Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
Pencemar Udara PP No. 22 Tahun 2021
Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
Pencemaran Air 2 peraturan
Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
Pencemaran Laut PP No. 22 Tahun 2021
Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan …
Pencemaran Lingkungan Hidup 2 peraturan
Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, clan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah …
Pencemaran Udara PP No. 22 Tahun 2021
Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehi.ngga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
Pendapatan Asli Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah …
Pendapatan Daerah 4 peraturan
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan negara UU No. 17 Tahun 2003
Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan Operasi Permendagri No. 23 Tahun 2024
Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha BUMDAM.
Pendayagunaan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
Pendayagunaan Sumber Daya Air 4 peraturan
Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
Penduduk UU No. 7 Tahun 2017
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
Penerimaan Daerah 2 peraturan
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Penerimaan negara UU No. 17 Tahun 2003
Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya …
Penerusan Pinjaman Luar Negeri PMK No. 194/PMK.05/2020
Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada penenma PPLN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
Pengadaan Barang/Jasa Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh PERUMDAM TKR yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pengadilan 2 peraturan
Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Pengairan PP No. 121 Tahun 2015
Pengairan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan …
Pengalihan Alur Sungai Permen PUPR No. 3 Tahun 2023
Pengalihan Alur Sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
Pengamanan 2 peraturan
Pengamanan adalah upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga Permenkes No. 3 Tahun 2014
Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan …
Pengamanan Sampah Rumah Tangga Permenkes No. 3 Tahun 2014
Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
Pengambilalihan Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Pengangkut Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah 83.
Pengawas Ketenagakerjaan PP No. 35 Tahun 2021
Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, …
Pengawas Tempat Pemungutan Suara UU No. 7 Tahun 2017
Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.
Pengawasan PP No. 22 Tahun 2021
Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas …
Pengawetan Air 2 peraturan
Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
Pengeboran air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
Pengeboran/Penggalian Air Tanah Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Pengeboran/Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor/gali Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, penggunaan, pengusahaan, pemantauan, pengimbuhan, dan/atau peresapan Air Tanah.
Pengelola Investasi Pemerintah Daerah Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
Pengelola Sumber Daya Air 5 peraturan
Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga Permenkes No. 3 Tahun 2014
Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, …
Pengelolaan air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Pengelolaan kualitas air 3 peraturan
Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
Pengelolaan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau penimbuna-n.
Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Madani Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021
Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Madani adalah kegiatan pengawasan dan manajemen Perumda Air Minum Tirta Madani.
Pengelolaan SPAM 4 peraturan
Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
Pengelolaan Sumber Daya Air 6 peraturan
Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
Pengeluaran daerah UU No. 17 Tahun 2003
Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pengeluaran negara UU No. 17 Tahun 2003
Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
Pengembangan Kelembagaan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
Pengembangan SPAM 8 peraturan
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan …
Pengembangan Sumber Daya Air 2 peraturan
Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
Pengendali Data Pribadi UU No. 27 Tahun 2022
Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak . sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
Pengendalian 2 peraturan
Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
Pengendalian Daya Rusak Air 4 peraturan
Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air. 18, Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan …
Pengendalian daya rusak air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
Pengendalian Pencemaran Air 2 peraturan
Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut PP No. 22 Tahun 2021
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.
Penggabungan Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri …
Penggalian air tanah PP No. 43 Tahun 2008
Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan …
Pengguna Jasa Sistem Pembayaran 2 peraturan
Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan produk dan/atau jasa dari PSP.
Pengguna Layanan Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Pengguna Layanan Open API Pembayaran yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah PJP atau pihak selain PJP yang menggunakan layanan Open API Pembayaran berbasis SNAP.
Penggunaan Jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
Penggunaan Sumber Daya Air 3 peraturan
Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
Penghapusan Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik PERUMDA Tirta Al Bantani dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa …
Penghapusan Secara Bersyarat PMK No. 194/PMK.05/2020
Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
Penghapusan Secara Mutlak PMK No. 194/PMK.05/2020
Penghapusan Secara Mutlak adalah penghapusan yang dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara atas Piutang Negara pada PDAM.
Penghasil Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Penghasil Limbah 83 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah 83.
Penghasilan Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan yang sah.
Pengolah Limba.h 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengolah Limba.h 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah ts3.
Pengolahan Air Limbah Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Pengolahan Air Limbah adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada Air Limbah.
Pengolahan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, …
Pengumpul Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengumpul Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah 83, Pemanfaatan Limbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83.
Pengumpulan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah 83 dari Penghasil Limbah 83 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah El3.
Pengungsi 2 peraturan
Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
Pengurangan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan Penghasil Limbah 83 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah 83 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Pengusaha 2 peraturan
Pengusaha adalah : a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan …
Pengusahaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
Penilaian Mandiri Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Penilaian Mandiri adalah mekanisme evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan kriteria tertentu.
Penimbun Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah 83.
Penimbunan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Penimbunan Limbah 83 adalah kegiatan menempatkan Limbah 83 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
Peningkatan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
Penjaminan Infrastruktur Perpres No. 38 Tahun 2015
Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
Penjustiran Permendag No. 24 Tahun 2024
Penjustiran adalah kegiatan mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
Penugasan Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Penunjukan Langsung Perpres No. 38 Tahun 2015
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
Penuntut Umum UU No. 16 Tahun 2004
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Penuntutan UU No. 16 Tahun 2004
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh …
Penyakit Menular Permenkes No. 3 Tahun 2026
Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh mikroorganisme.
Penyakit Tidak Menular Permenkes No. 3 Tahun 2026
Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain dan cenderung berdurasi panjang atau kronis yang diakibatkan dari kombinasi faktor risiko genetik, lingkungan, dan …
Penyedia Barang dan/atau Jasa 2 peraturan
Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pengguna Jasa dan menerima pembayaran dari transaksi penjualan dimaksud.
Penyedia Jasa Pembayaran 4 peraturan
Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
Penyedia Layanan Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Penyedia Layanan Open API Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyedia Layanan adalah PJP yang menyediakan layanan Open API Pembayaran berbasis SNAP.
Penyediaan Air Minum 8 peraturan
Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Penyediaan Infrastruktur Perpres No. 38 Tahun 2015
Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam …
Penyediaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
Penyehatan 2 peraturan
Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
Penyelenggara PADG No. 27 Tahun 2026
Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan Setelmen Dana seketika.
Penyelenggara IIV Perpres No. 82 Tahun 2022
Penyelenggara IIV adalah Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/ atau organisasi yang memiliki dan/ atau mengoperasikan IIV.
Penyelenggara IIV sektor administrasi pemerintahan Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025
Penyelenggara IIV sektor administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Penyelenggara IIV adalah instansi penyelenggara negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV dalam lingkup …
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran 3 peraturan
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya.
Penyelenggara jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 3 peraturan
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau lembaga selain Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur sistem pembayaran.
Penyelenggara pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, …
Penyelenggara Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan …
Penyelenggara Pengembangan SPAM 2 peraturan
Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan …
Penyelenggara Penunjang 3 peraturan
Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh: a. PSP; dan/atau b. …
Penyelenggara Sistem Elektronik Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama …
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah Penyelenggara Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggara Sistem Elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara.
Penyelenggara SPAM Permendagri No. 70 Tahun 2016
Penyelenggara SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
Penyelenggaraan Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana 2 peraturan
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Penyelenggaraan pengembangan SPAM 3 peraturan
Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar …
Penyelenggaraan SPALD 3 peraturan
Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
Penyelenggaraan SPAM 7 peraturan
Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
Penyertaan Modal 2 peraturan
Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada Perumda Tirta Benteng dengan mendapat hak kepemilikan.
Penyertaan Modal Daerah 5 peraturan
Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham …
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan …
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal …
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi UU No. 28 Tahun 2009
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di …
Penyimpanan Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah E}3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang dihasilkannya.
Perangkat Daerah 12 peraturan
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Bupati Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
Peraturan Daerah 6 peraturan
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah atau nama lainnya Permendagri No. 118 Tahun 2018
Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Peraturan Kepala Daerah 3 peraturan
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
Peraturan Perusahaan PP No. 35 Tahun 2021
Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
Perbaikan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
Perbekalan Kesehatan 2 peraturan
Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk Upaya Kesehatan.
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2 peraturan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, dan/atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada Kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah …
Perencanaan 5 peraturan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan air minum Perpres No. 185 Tahun 2014
Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk Penyediaan Air Minum.
Perencanaan sanitasi Perpres No. 185 Tahun 2014
Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupatenj Kota.
"Perencanaan Teknis" UU No. 11 Tahun 1974
"Perencanaan Teknis" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala rmikro serta bersifat …
Peringatan dini 2 peraturan
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Peristiwa Siber Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025
Peristiwa Siber adalah kejadian pada Sistem Elektronik yang dapat diobservasi dan dapat memberikan indikasi terhadap terjadinya insiden siber.
Perizinan Berusaha 3 peraturan
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air Permen PUPR No. 2 Tahun 2024
Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan …
Perizinan Tertentu 2 peraturan
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, …
Perjanjian Induk (Umbrella Agreement) PMK No. 60/PMK.08/2020
Perjanjian Induk (Umbrella Agreement) yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk, adalah perJanJian yang dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan PDAM.
Perjanjian Kerja PP No. 35 Tahun 2021
Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Perjanjian Kerja Bersama PP No. 35 Tahun 2021
Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang …
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PP No. 35 Tahun 2021
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PP No. 35 Tahun 2021
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
Perjanjian Kredit PMK No. 60/PMK.08/2020
Perjanjian Kredit adalah perjanjian Kredit Investasi antara Bank Pemberi Kredit dengan PDAM.
Perjanjian Penyelesaian Utang PMK No. 60/PMK.08/2020
Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Pemerintah dan PDAM mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran Jaminan.
Perjanjian Pinjaman 2 peraturan
Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman yang bersumber dari PPLN, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah antara Pemerintah dan BUMD tertentu.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 peraturan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mel.estarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang …
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air PP No. 22 Tahun 2021
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu J/ang dilakukan untuk rn".r3"g, Mutu Air.
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara PP No. 22 Tahun 2021
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya. sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
Perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Perluasan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
Permohonan UU No. 20 Tahun 2016
Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
Permukiman 2 peraturan
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau …
Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari …
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 2 peraturan
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
PERPAMSI Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
PERPAMSI adalah asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum Tirta Medal dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
Persatuan Perusahaan Air Min um Seluruh Indonesia Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021
Persatuan Perusahaan Air Min um Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disebut Perpamsi adalah asosiasi persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia.
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia adalah wadah perhimpunan perusahaan air minum seluruh Indonesia
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham …
Perselisihan hak UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, …
Perselisihan Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan …
Perselisihan kepentingan UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, …
Perselisihan pemutusan hubungan kerja UU No. 2 Tahun 2004
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Perseorangan Peserta Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.
Perseroan Terbatas 3 peraturan
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan • berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam …
Perseroan Terbatas Air Minum Jaya Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025
Perseroan Terbatas Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang diubah bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah ini menjadi Perseroan Terbatas Air Minum …
Perseroan Terbatas Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022
Perseroan Terbatas Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang selanjutnya disingkat PT PMGS adalah Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Induk/Holding Company) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 21 …
Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022
Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah yang selanjutnya disebut PT. Tirta Gemah Ripah adalah badan usaha milik daerah yang berbadan hukum perusahaan perseroan daerah yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) …
Persetujuan Bangunan Gedung UU No. 11 Tahun 2020
Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan …
Persetujuan Lingkungan 3 peraturan
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tela.h me,dapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
Persetujuan Pemerintah 2 peraturan
Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
Persetujuan Pengalihan Alur Sungai Permen PUPR No. 3 Tahun 2023
Persetujuan Pengalihan Alur Sungai adalah persetujuan untuk melaksanakan kegiatan Pengalihan Alur Sungai.
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha atau untuk melakukan pemanfaatan irigasi.
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah yang selanjutnya disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah adalah persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
Persetujuan Teknis 2 peraturan
Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai. standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau …
Persil Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari Perumda TRS.
Persyaratan Kesehatan 3 peraturan
Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
Perumda Air Minum Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022
Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019
Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan Air Minum di Daerah.
Perumda Air Minum Tirta Raharja Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019
Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
Perumda Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021
Perumda Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
Perundingan bipartit UU No. 2 Tahun 2004
Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Peruntukan Air 2 peraturan
Peruntukan Air adalah penggolongan Air pada Sumber Air menurut jenis penggunaannya.
Perusahaan 2 peraturan
Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh …
Perusahaan Alih Daya PP No. 35 Tahun 2021
Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
Perusahaan Daerah UU No. 17 Tahun 2003
Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Perusahaan Daerah Air Minum 6 peraturan
Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah.
Perusahaan Negara UU No. 17 Tahun 2003
Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
Perusahaan Patungan Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Perusahaan Patungan adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah kurang dari 50% (lima puluh persen).
Perusahaan Perseroan UU No. 19 Tahun 2003
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki …
Perusahaan Perseroan Daerah 4 peraturan
Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya …
Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021
Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum Tirta Asasta adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2023
Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Daerah.
Perusahaan Perseroan Terbuka UU No. 19 Tahun 2003
Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan …
Perusahaan Umum UU No. 19 Tahun 2003
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu …
Perusahaan Umum Daerah 8 peraturan
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum 3 peraturan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Anom, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah, yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha air bersih sesuai dengan …
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Galuh adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Giri Nata adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kota.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Kalimaya adalah salah satu BUMD Kabupaten Lebak yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang …
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh …
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PERUMDAM TKR adalah perusahaan umum Daerah air minum milik Pemerintah Daerah.
Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Madani Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Madani yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Madani adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Serang yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Medal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan air Minum …
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perumda TRS adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sukapura adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Turta Al Bantani Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Turta Al Bantani yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirta Al Bantaniadalah perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang milik Pemerintah Kota Tangerang.
Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2023
Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Bhagasasi adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan Air Minum d an Air Bersih di Daerah.
Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020
Perusahaan Umum Daerah Tirtawening yang selanjutnya disebut Perumda Tirtawening, adalah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
Perusakan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan …
Perwakilan Peserta PADG No. 27 Tahun 2026
Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam melaksanakan pertukaran warkat debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
Peserta 2 peraturan
Peserta adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dalam rangka memperoleh layanan infrastruktur Sistem Pembayaran.
Peserta Langsung Afiliasi PADG No. 27 Tahun 2026
Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan …
Peserta Langsung Utama PADG No. 27 Tahun 2026
Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke …
Peserta Pemilu UU No. 7 Tahun 2017
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota PP_R, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DpD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik "tau …
Peserta Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP PADG No. 27 Tahun 2026
Peserta Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
Peserta Tidak Langsung PADG No. 27 Tahun 2026
Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen …
Peta Jalan (Roadmap) Perpres No. 185 Tahun 2014
Peta Jalan (Roadmap) adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah -langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
Petugas Karantina Kesehatan 2 peraturan
Petugas Karantina Kesehatan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam urusan karantina Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan tindakan penanggulangan penyakit dan/ atau …
Petugas Pemutakhiran Data pemilih UU No. 7 Tahun 2017
Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh ipS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
Pihak Ketiga Permendag No. 24 Tahun 2024
Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mengajukan permintaan …
Pihak Terhubung 2 peraturan
Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara infrastruktur data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan infrastruktur data Sistem Pembayaran.
Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Permenkes No. 3 Tahun 2014
Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Pinjaman Daerah 2 peraturan
Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang …
Pintu Masuk Negara 2 peraturan
Pintu Masuk Negara yang selanjutnya disebut Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/ atau barang dari dan ke luar negeri, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas …
Pipa Dinas 4 peraturan
Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
Pipa Distribusi 2 peraturan
Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampung atau akhir pipa transmisi untuk melayani para pelanggan/pemakai air.
Pipa Persil 3 peraturan
Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
Pipa Retikulasi Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
Pipa Transmisi 2 peraturan
Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampung air dan/atau penampung air bersih dengan pipa cabang distribusi utama.
Piutang Negara PMK No. 194/PMK.05/2020
Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku …
PJP Pengguna Layanan Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
PJP Pengguna Layanan Open API Pembayaran yang selanjutnya disebut PJP Pengguna Layanan adalah PJP yang menggunakan layanan Open API Pembayaran berbasis SNAP untuk kepentingan konsumennya dan/atau dirinya sendiri.
PNBP Terutang Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar terhadap pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 5 peraturan
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
Populasi Permendag No. 24 Tahun 2024
Populasi adalah sekelompok Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
Praktek Bisnis Yang Sehat Permendagri No. 79 Tahun 2018
Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
Prasarana Sumber Daya Air 4 peraturan
Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
Presiden dan Wakil presiden UU No. 7 Tahun 2017
Presiden dan Wakil presiden adalah presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara UU No. 23 Tahun 2014
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam …
Privatisasi 2 peraturan
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas …
Program Pengembangan Talenta Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Program Pengembangan Talenta adalah program pengembangan kompetensi yang diberikan kepada talenta dalam rangka mempersiapkan talenta untuk menduduki jabatan struktural setara atau setingkat lebih tinggi atau …
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan …
Promosi UU No. 8 Tahun 1999
Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
Prosedur Operasional Standar Permen PUPR No. 4 Tahun 2020
Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic .Leaching Procedure) PP No. 22 Tahun 2021
Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic .Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian 83 dari suatu Limbah.
Proses Bisnis Permen PUPR No. 4 Tahun 2020
Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktifitas atau pekerjaan yang terstruktur yang terkait untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu.
Proses Dasar Manajemen Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
Prosesor Data Pribadi UU No. 27 Tahun 2022
Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3 peraturan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan …
Pusat Kesehatan Masyarakat 2 peraturan
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, …
Putusan Banding UU No. 28 Tahun 2009
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
*qgT"r, Pendapatan dan Belanja Negara UU No. 7 Tahun 2017
*qgT"r, Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah renCana -keuingan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DpR.
Rapat Umum Pemegang Saham 10 peraturan
Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
Rapat Umum Pemilik Modal Permendagri No. 70 Tahun 2016
Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
Rawan bencana UU No. 24 Tahun 2007
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi …
Registrasi 2 peraturan
Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat profesi.
Rehabilitasi 2 peraturan
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua …
Rekening Air Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Rekening Air adalah tagihan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang kepada pelanggan atas pemakaian Air Minum selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
Rekening Air Minum Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah PMK No. 60/PMK.08/2020
Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang digunakan untuk mengelola dana cadangan penjaminan.
Rekening Kas BLUD Permendagri No. 79 Tahun 2018
Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Rekening Kas Umum Negara PMK No. 60/PMK.08/2020
Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran …
Rekening Setelmen Dana PADG No. 27 Tahun 2026
Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
Rekening Surat Berharga PADG No. 27 Tahun 2026
Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas Transaksi surat berharga, …
Reklame 2 peraturan
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
Rekomendasi Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta …
Rekomendasi Teknis 3 peraturan
Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
Rekomendasi UKL-UPL PP No. 27 Tahun 2012
Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
Rekonstruksi 2 peraturan
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan …
Relokasi Program Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status …
"Rencana" UU No. 11 Tahun 1974
"Rencana" adalah hasil perencanaan;
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama …
Rencana Bisnis 9 peraturan
Rencana Bisnis adalah adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Rencana Bisnis dan Anggaran Permendagri No. 79 Tahun 2018
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adala.h dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan peny'usunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
Rencana Bisnis Perumda Tirta Galuh Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022
Rencana Bisnis Perumda Tirta Galuh, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Galuh dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Rencana Bisnis Sistem Pembayaran 3 peraturan
Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk …
Rencana Detail Tata Ruang UU No. 11 Tahun 2020
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi …
Rencana Jangka Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 Perpres No. 12 Tahun 2025
Rencana Jangka Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga atau disebut Renstra-Kl adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun …
Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirta Benteng untuk Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirta Benteng untuk selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.
Rencana Kerja dan Anggaran 4 peraturan
Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain 2 peraturan
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
Rencana Kerja dan Anggaran BUMDAM atau sebutan lain Permendagri No. 23 Tahun 2024
Rencana Kerja dan Anggaran BUMDAM atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMDAM adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMDAM.
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha …
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Galuh Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Galuh, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Tirta Galuh.
Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021
Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam, yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumdam.
Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM TKR Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM TKR, selanjutnya disingkat RKA PERUMDAM TKR adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis P PERUMDAM TKR erusahaan Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 3 peraturan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Permendagri No. 70 Tahun 2016
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Permendagri No. 79 Tahun 2018
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai …
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perpres No. 185 Tahun 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 3 peraturan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RpL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci 2 peraturan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 7 peraturan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O2*2O29 Perpres No. 12 Tahun 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O2*2O29 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga UU No. 59 Tahun 2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-Kl adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 Perpres No. 18 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional UU No. 59 Tahun 2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Perpres No. 18 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan …
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Perpres No. 12 Tahun 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan …
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2 peraturan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman …
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional UU No. 59 Tahun 2024
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan nasional untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 2 peraturan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak …
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2 peraturan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga UU No. 59 Tahun 2024
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga atau disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional 2 peraturan
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana pendayagunaan air PP No. 82 Tahun 2001
Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas-nya, dan atau fungsi ekologis;
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 peraturan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari ,..r.r.ro Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci 2 peraturan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan a., akibat dari 'encana Usaha dan/atau Kegiatan ya,ng berada dalam …
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 4 peraturan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara PP No. 22 Tahun 2021
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
Rencana Strategis Permendagri No. 79 Tahun 2018
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
Rencana Tahunan Nasional Perpres No. 12 Tahun 2025
Rencana Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
"Rencana Teknis" UU No. 11 Tahun 1974
"Rencana Teknis" adalah hasil perencanaan teknis.
Rencana umum ketenagalistrikan UU No. 30 Tahun 2009
Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga …
Restoran 2 peraturan
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
Restrukturisasi 6 peraturan
Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai …
Retribusi Daerah 2 peraturan
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan …
Risiko Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
Risiko bencana 2 peraturan
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau …
Ruang manfaat jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang …
Ruang milik jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan …
Ruang pengawasan jalan Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
Rumah Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Rumah Khusus Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Rumah Khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. jdih.pu.go.id
Rumah Layak Huni 2 peraturan
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Rumah Sakit 2 peraturan
Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan …
Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama PP No. 28 Tahun 2024
Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang selanjutnya disingkat RSPPU adalah Rumah Sakit pendidikan yang menjadi penyelenggara utama pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis.
Rumah Susun Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan …
Rumah Tangga 2 peraturan
Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
Saldo Laba Positif Permendagri No. 23 Tahun 2024
Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih BUMDAM dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian BUMDAM dari tahun buku sebelumnya;
Saldo laba yang positif Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020
Saldo laba yang positif adalah laba berdasarkan hasil laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.
Sampah 2 peraturan
Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
Sanitasi Perpres No. 185 Tahun 2014
Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Permenkes No. 3 Tahun 2014
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
Sanksi Administratif 2 peraturan
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usa,ha dan/atau …
Sarana dan Bangunan Permenkes No. 2 Tahun 2023
Sarana dan Bangunan adalah tempat dan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dan fasilitas pendukung yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
Sarana dan prasarana air minum Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah 2 peraturan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Satuan Pengawas Intern 3 peraturan
Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk …
Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal Permendagri No. 23 Tahun 2024
Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta …
Sediaan Farmasi 2 peraturan
Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
Segel Dinas 2 peraturan
Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh petugas PERUMDA Tirta Al Bantani pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah kerusakan atau gangguan, baik disengaja atau tidak disengaja pada meter air.
Segel Meter Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Segel Meter adalah Segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
Segel Pabrik Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada Meter Air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan Meter Air.
Sekretariat Daerah Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah 4 peraturan
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
Seleksi Perpres No. 38 Tahun 2015
Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
Self-Regulatory Organization di Bidang Sistem Pembayaran 3 peraturan
Self-Regulatory Organization di Bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri Sistem Pembayaran dan ditetapkan oleh Bank …
Sengketa Kewenangan UU No. 30 Tahun 2014
Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu …
Sengketa Lingkungan Hidup Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026
Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
Sengketa Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat …
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2 peraturan
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab …
Sertifikat Kompetensi PP No. 28 Tahun 2024
Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia.
Sertifikat Profesi PP No. 28 Tahun 2024
Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut Sertifikat SMPI adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi …
Setelmen PADG No. 27 Tahun 2026
Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
Setelmen Dana PADG No. 27 Tahun 2026
Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
Setiap Orang 9 peraturan
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
Sidang Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang …
Sifat Kemetrologian Permendag No. 24 Tahun 2024
Sifat Kemetrologian adalah karakteristik dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.
Simbol Limbah 83 PP No. 22 Tahun 2021
Simbol Limbah 83 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah 83.
Sinergi Pendanaan UU No. 1 Tahun 2022
Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UU No. 1 Tahun 2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform PADG No. 27 Tahun 2026
Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement PADG No. 27 Tahun 2026
Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi …
Sistem Elektronik 3 peraturan
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengu.mpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi …
Sistem Informasi Kesehatan 2 peraturan
Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta …
Sistem Informasi Kesehatan Nasional 2 peraturan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi …
Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Tirta Medal Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Tirta Medal yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Perumda …
Sistem informasi pelayanan publik UU No. 25 Tahun 2009
Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada …
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia PADG No. 27 Tahun 2026
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan …
Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disebut SMPI adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko.
Sistem Merit UU No. 20 Tahun 2023
Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.
Sistem Pembayaran 2 peraturan
Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk …
Sistem Pengelolaan Air Limbah 2 peraturan
Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 peraturan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
Sistem Penyediaan Air Minum 20 peraturan
Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 2 peraturan
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk …
Sistem Tanggap Darurat PP No. 22 Tahun 2021
Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yalrg meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah 83.
SPALD Setempat 3 peraturan
SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke …
SPALD Terpusat 3 peraturan
SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif untuk diolah pada subsistem pengolahan terpusat.
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
SPAM Jaringan Perpipaan Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan 3 peraturan
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Standar Kebutuhan Pokok Air Minum 3 peraturan
Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
Standar Nasional Open API Pembayaran PADG No. 23/15/PADG/2021
Standar Nasional Open API Pembayaran yang selanjutnya disingkat SNAP adalah standar nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Standar Operasional Prosedur 3 peraturan
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Standar Pelayanan 2 peraturan
Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan …
Standar Pelayanan Minimal 5 peraturan
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Permen PUPR No. 13 Tahun 2023
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM PUPR adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat …
Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan …
Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025
Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah adalah teknologi atau serangkaian teknologi atau proses pengolahan Air Limbah dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Status keadaan darurat bencana UU No. 24 Tahun 2007
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
Status mutu air PP No. 82 Tahun 2001
Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
Status Mutu Laut PP No. 22 Tahun 2021
Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Muter Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.
Stop Buang Air Besar Sembarangan Permenkes No. 3 Tahun 2014
Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
Strategic Business Plan 2 peraturan
Strategic Business Plan yang selanjutnya disingkat SBP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan yang bersifat strategis di bidang Sistem Pembayaran dalam jangka menengah serta …
Suatu tahun buku Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020
Suatu tahun buku adalah laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.
Sub-Registry PADG No. 27 Tahun 2026
Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
Subjek Data Pribadi UU No. 27 Tahun 2022
Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
Subjek Pajak 2 peraturan
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
Subjek Retribusi UU No. 1 Tahun 2022
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
Subsidi 2 peraturan
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan …
Subsidi Bunga 2 peraturan
Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap bunga atas kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM.
Suku Bunga Acuan PMK No. 60/PMK.08/2020
Suku Bunga Acuan adalah tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (new issuance) yang diumumkan secara periodik oleh Direktorat Jenderal …
Sukuk Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Sumber Air 9 peraturan
Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
Sumber Dana untuk Pembayaran 2 peraturan
Sumber Dana untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran (payment …
Sumber Daya Air 9 peraturan
Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sumber Daya Kesehatan 2 peraturan
Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 peraturan
Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan …
Sumber Pencemar Udara PP No. 22 Tahun 2021
Sumber Pencemar Udara adalah setia.p kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Uda.ra Ambien.
"Sumber-sumber Air" UU No. 11 Tahun 1974
"Sumber-sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
Sungai Bawah tanah Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Sungai Bawah tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah.
suplemen Kesehatan PP No. 28 Tahun 2024
suplemen Kesehatan adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan/ atau memperbaiki fungsi Kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, …
Surat Berharga PADG No. 27 Tahun 2026
Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
Surat Berharga Negara PADG No. 27 Tahun 2026
Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Surat Izin Praktik 2 peraturan
Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
Surat Kelayakan Operasional 2 peraturan
Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan …
Surat Keputusan Keberatan UU No. 28 Tahun 2009
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang …
Surat Keputusan Pembetulan UU No. 28 Tahun 2009
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang …
Surat Ketetapan Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, …
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang …
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada …
Surat Ketetapan Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar UU No. 28 Tahun 2009
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada …
Surat Pemberitahuan Objek Pajak UU No. 28 Tahun 2009
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan …
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau …
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang UU No. 28 Tahun 2009
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan PNBP Terutang Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Surat Pemberitahuan PNBP Terutang adalah surat pemberitahuan kewajiban PNBP oleh Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 2 peraturan
Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan …
Surat Setoran Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui …
Surat Setoran Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah …
Surat Tagihan Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Surat Tagihan PNBP Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
Surat Tagihan Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Surat Tanda Registrasi 2 peraturan
Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat …
T~f Rendah Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
T~f Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
Tahun Buku 4 peraturan
Tahun buku adalah tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
Tahun Pajak 2 peraturan
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Tahun Takwim Perda Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2011
Tahun Takwim adalah perhitungan tahun dimulai dari 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember;
Talent Pool Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Talent Pool adalah wadah para talenta untuk Calon Direksi dalam rangka keberlanjutan, kesinambungan pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan.
Talenta Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018
Talenta adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus proses Uji Kelayakan dan Kepatutan dan memenuhi syarat untuk masuk talent pool.
Tanah Permenkes No. 2 Tahun 2023
Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, atau permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
Tanda Batal Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang tidak …
Tanda Daerah Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang disahkan pada saat ditera untuk mengetahui daerah atau unit pelaksana.
Tanda Jaminan Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian tertentu dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah disahkan pada saat ditera atau ditera ulang untuk mencegah …
Tanda Pegawai Yang Berhak Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang disahkan pada saat ditera atau ditera ulang untuk …
Tanda Sah Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat …
Tanda Tera Permendag No. 24 Tahun 2024
Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis sebagai bukti hasil Tera atau Tera Ulang terhadap Alat Ukur, …
Tanggal Penerimaan UU No. 20 Tahun 2016
Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
Tanggal Pengiriman UU No. 20 Tahun 2016
Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
Tanggap darurat bencana 2 peraturan
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta …
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas …
Tantiem 3 peraturan
Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi apabila BUMDAM memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
Tarif Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021
Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian mᶟ (meter kubik) Air Minum yang disalurkan melalui Pipa Transmisi/Distribusi.
Tarif air limbah Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020
Tarif air limbah adalah biaya pelayanan air limbah domestik yang dilakukan oleh Perumda Tirtawening.
Tarif Air Minum 14 peraturan
Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum …
Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Medal Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020
Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Medal, yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang …
Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Sukapura Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021
Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap rneter kubik (m3) atau satuan volume …
Tarif Dasar 4 peraturan
Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
Tarif Diferensiasi Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Tarif Diferensiasi adalah perbedaan penetapan Tarif air minum antara kelompok Pelanggan.
Tarif Kesepakatan 3 peraturan
Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
Tarif Layanan Permendagri No. 79 Tahun 2018
Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
Tarif Pen uh Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019
Tarif Pen uh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
Tarif Penuh 2 peraturan
Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
Tarif Progresif Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019
Tarif Progresif adalah tingkat Tarif yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian yang berarti makin besar pemakaian air, makin besar juga harganya dan sebaliknya makin kecil pemakaian air makin murah harganya.
Tarif Rata-rata 3 peraturan
Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
Tarif Rendah 2 peraturan
Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
"Tata Air" UU No. 11 Tahun 1974
"Tata Air" adalah susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini;
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 15 peraturan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
"Tata Pengairan" UU No. 11 Tahun 1974
"Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan;
"Tata Pengaturan Air" UU No. 11 Tahun 1974
"Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan …
Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986
Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
Teknologi Kesehatan 2 peraturan
Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat, produk, dan/ atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, dan penanganan permasalahan Kesehatan manusia.
Telekesehatan 2 peraturan
Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan Kesehatan, termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
Telemedisin 2 peraturan
Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
Tem.pat Pemungutan Suara UU No. 7 Tahun 2017
Tem.pat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TpS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Tempat dan Fasilitas Umum Permenkes No. 2 Tahun 2023
Tempat dan Fasilitas Umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum.
Tempat Kerja 2 peraturan
Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau …
Tempat pembuangan akhir sampah PP No. 16 Tahun 2005
Tempat pembuangan akhir sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah.
Tempat Rekreasi Permenkes No. 2 Tahun 2023
Tempat Rekreasi adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Tenaga Ahli Penerap Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
Tenaga Ahli Penerap yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan SMPI.
Tenaga Kesehatan 3 peraturan
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan …
Tenaga Listrik 2 peraturan
Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
Tenaga Medis 3 peraturan
Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan …
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri PP No. 28 Tahun 2024
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan pendidikan bidang Kesehatan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan …
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri PP No. 28 Tahun 2024
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan pendidikan bidang Kesehatan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan …
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri PP No. 28 Tahun 2024
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan pendidikan bidang Kesehatan di luar negeri sesuai dengan ketentuan …
Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan 2 peraturan
Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan …
Tera Permendag No. 24 Tahun 2024
Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan …
Tera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan …
Tergugat UU No. 5 Tahun 1986
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
Terminal Air dan Hidran Umum Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020
Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan …
Terumbu Karang PP No. 22 Tahun 2021
Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan ka.pur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
TgTplt Pemungutan Suara Luar Negeri UU No. 7 Tahun 2017
TgTplt Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat -dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
Tim Ahli Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016
Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri …
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Permendagri No. 70 Tahun 2016
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan …
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Perpres No. 37 Tahun 2023
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.
Tim Seleksi Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018
Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
Tim Tanggap Insiden Siber 2 peraturan
Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
Tim Teknis Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu Menteri dalam melaksanakan verifikasi dan penghitungan PNBP berupa denda administratif dalam rangka penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air …
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan 23- Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah …
Tim Verifikasi 2 peraturan
Tim Verifikasi adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin atau persetujuan dan penyiapan keputusan pemberi izin atau persetujuan yang terdiri atas unit kerja yang mempunyai …
Tindakan Administrasi Pemerintahan UU No. 30 Tahun 2014
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka …
Transaksi PADG No. 27 Tahun 2026
Transaksi adalah transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan.
Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi 2 peraturan
Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut TIKMI adalah kriteria yang diacu dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
Transfer ke Daerah UU No. 1 Tahun 2022
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka …
Transmisi tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
Tugas Pembantuan UU No. 23 Tahun 2014
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah …
Tunggakan Non Pokok PMK No. 194/PMK.05/2020
Tunggakan Non Pokok adalah Piutang Negara berupa Bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar
Tunggakan Pokok PMK No. 194/PMK.05/2020
Tunggakan Pokok adalah Piutang Negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
Udara Ambien 2 peraturan
Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur …
Udara Dalam Ruang Permenkes No. 2 Tahun 2023
Udara Dalam Ruang adalah udara di dalam gedung atau bangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan.
Uji Kelayakan dan Kepatutan 8 peraturan
Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim/lembaga profesional/narasumber/ pakar/ Badan.
Uji Kompetensi Pegawai Berhak Permendag No. 24 Tahun 2024
Uji Kompetensi Pegawai Berhak adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis dan asesmen psikologi dari calon Pegawai Berhak
Uji Sampel Permendag No. 24 Tahun 2024
Uji Sampel adalah Pengujian terhadap sampel Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang mewakili populasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dengan jumlah sampel sesuai dengan …
Uji Toksikologi Lethal Dose-50 PP No. 22 Tahun 2021
Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah 83 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) …
Unit Metrologi Legal Permendag No. 24 Tahun 2024
Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan pengawasan di bidang metrologi legal …
Unit Pelaksana Teknis Permendag No. 24 Tahun 2024
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang bidang metrologi legal di Kementerian Perdagangan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Permen PU No. 13/PRT/M/2013
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD Permen PU No. 20 Tahun 2026
Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah organisasi yang dibentuk khusus untuk melaksanakan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang bersifat …
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Permendagri No. 79 Tahun 2018
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan …
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM 3 peraturan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian …
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD 2 peraturan
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk …
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM 3 peraturan
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan …
Unit Pelayanan Perizinan Permen PUPR No. 3 Tahun 2023
Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, …
Upah PP No. 35 Tahun 2021
Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, …
Upah Kerja Lembur PP No. 35 Tahun 2021
Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.
Upaya Administratif UU No. 30 Tahun 2014
Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
Upaya Kesehatan PP No. 28 Tahun 2024
Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, …
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PP No. 27 Tahun 2012
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap …
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang PP No. 22 Tahun 2021
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan Can pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk …
Urusan Pemerintahan 2 peraturan
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, …
Urusan Pemerintahan Pilihan UU No. 23 Tahun 2014
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Urusan Pemerintahan Wajib 2 peraturan
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
Usaha dan/atau Kegiatan 4 peraturan
Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No. 11 Tahun 2020
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Usaha penjualan tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
Usaha penyediaan tenaga listrik UU No. 30 Tahun 2009
Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
Utilitas Permen PU No. 20/PRT/M/2010
Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
Vaksin Permenkes No. 3 Tahun 2026
Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau …
Vektor Permenkes No. 2 Tahun 2023
Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
Verifikasi Permen PUPR No. 3 Tahun 2023
Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap dokumen permohonan izin atau persetujuan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi berdasarkan data dan bukti objektif.
Vigilans PP No. 28 Tahun 2024
Vigilans adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, komunikasi, pengendalian, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT.
Visi Indonesia Emas 2045 UU No. 59 Tahun 2024
Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaannya.
Volume Pengambilan Air Tanah Permen ESDM No. 5 Tahun 2024
Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
Wabah Penyakit Menular 3 peraturan
Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 2 peraturan
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan …
Wajib Bayar Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Ditera Permendag No. 24 Tahun 2024
Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera.
Wajib Ditera Ulang Permendag No. 24 Tahun 2024
Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan untuk ditera ulang.
Wajib Pajak 2 peraturan
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Retribusi 2 peraturan
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
Wakil Bupati Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
Waktu Kerja Lembur PP No. 35 Tahun 2021
Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 …
Wali Kota 6 peraturan
Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020
Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi …
Walikota Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021
Walikota adalah Walikota Serang.
Warga Masyarakat UU No. 30 Tahun 2014
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
Warga Negara Indonesia 4 peraturan
Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.-
Warkat Debit PADG No. 27 Tahun 2026
Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank Umum melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
Wewenang UU No. 30 Tahun 2014
Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wilayah Administratif UU No. 23 Tahun 2014
Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan …
Wilayah bencana PP No. 21 Tahun 2008
Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
Wilayah Kliring PADG No. 27 Tahun 2026
Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan kegiatan pertukaran warkat debit.
Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara PP No. 22 Tahun 2021
Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
Wilayah Sungai 6 peraturan
Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
Wilayah usaha UU No. 30 Tahun 2009
Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
Zona Bebas Air Tanah Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021
Zona Bebas Air Tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.
Zona Konservasi Air Tanah Permen ESDM No. 4 Tahun 2026
Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air PP No. 30 Tahun 2024
Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air adalah ruang pada Sumber Air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya.
Zona pemanfaatan sumber air PP No. 42 Tahun 2008
Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn