UU No. 19 Tahun 2003 diubah
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 16 Tahun 2025 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 9 · Badan Usaha Milik Negara

PP No. 54 Tahun 2017 berlaku
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 18 · Badan Usaha Milik Daerah

Permendagri No. 23 Tahun 2024 berlaku
Direksi adalah organ BUMDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDAM untuk kepentingan dan tujuan BUMDAM serta mewakili BUMDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 15 · Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018 berlaku
Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Patungan yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 13 · Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan

Permendagri No. 118 Tahun 2018 berlaku
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 9 · Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Permendagri No. 37 Tahun 2018 berlaku
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 9 · Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016 berlaku
Direksi adalah Direksi BUMD Penyelenggara SPAM.

Pasal 1 angka 19 · Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Permendagri No. 71 Tahun 2016 diubah
Direksi adalah Direksi BUMDAir Minum.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh Permendagri No. 21 Tahun 2020 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 4 · Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

Permendagri No. 2 Tahun 2007 dicabut
Direksi adalah direksi PDAM.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 2 · Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024 berlaku
Direksi adalah organ Perumdam Tirta Kalimaya yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Kalimaya untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Kalimaya serta mewakili Perumdam Tirta Kalimaya baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 8 · Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya

Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Giri Nata baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 9 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata

Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2023 berlaku
Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewa.kili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi

Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2023 berlaku
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 11 · Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan

Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1 angka 16 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti

Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Tirta Galuh yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Galuh untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Galuh serta mewakili Perumda Tirta Galuh baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh

Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022 berlaku
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 11 · Perubahan Bentuk Hukum PT Tirta Gemah Ripah Menjadi PT Tirta Gemah Ripah (Perseroda)

Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021 diubah
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mukti yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mukti untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Mukti serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mukti baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 7 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti

Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 11 · Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021 dicabut
Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 8 · Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah organ Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 13 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng

Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 9 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka

Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur merupakan organ Perumda Air Minum Tirta Madani yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Madani untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Madani baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 1 angka 7 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani

Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Sukapura yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sukapura untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sukapura serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Sukapura baik di dalarn maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 13 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura

Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020 berlaku
Direksi adalah Direksi Perumda Tirtawening sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtawening untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtawening, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 1 angka 12 · Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung

Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020 diubah
Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Anom yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Anom untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Anom serta mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Anom baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 9 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom

Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020 berlaku
Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 9 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu

Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020 berlaku
Direksi adalah organ PERUMDA Tirta Al Bantani yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Tirta Al Bantani, serta mewakili PERUMDA Tirta Al Bantani baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 12 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani

Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Medal yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 1 angka 12 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang

Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 11 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu

Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019 diubah
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 12 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja

Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah organ PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah organ Perusahaam Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta mewakili Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 12 · Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 1 angka 9 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan

Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 11 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran

Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 18 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang

Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019 berlaku
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 8 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018 berlaku
Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut

Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018 berlaku
Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Perda Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2011 diubah
Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 6 · Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.