Definisi Jenis Pelayanan Dasar dalam Peraturan

Jenis Pelayanan Dasar

Mesin menemukan definisi istilah ini di 3 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus dicabut; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya sama bila huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

PP No. 2 Tahun 2018 berlaku

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 1 angka 3 · Standar Pelayanan Minimal

Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 berlaku

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 1 angka 3 · Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 dicabut

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 3 · Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.