Menteri

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 angka 39 · Kesehatan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 1 angka 9 · Aparatur Sipil Negara

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 1 angka 3 · Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air. 28, Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan . untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 27 · disingkat atau disebut BJPSDA · Sumber Daya Air

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 20 · Merek dan Indikasi Geografis

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 44 · Pemerintahan Daerah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Lampiran, hlm. 728). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 25 · Administrasi Pemerintahan

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1 ayat (12) · Pelayanan Publik

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Lampiran, hlm. 253). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 17 · Ketenagalistrikan

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 21 · Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 16 Tahun 2025 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 5 · Badan Usaha Milik Negara

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 13 · Perlindungan Konsumen

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 angka 42 · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Pasal 1 angka 45 · Pengelolaan Sumber Daya Air

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Can Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 103 · Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 18 · Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1 angka 11 · Badan Usaha Milik Daerah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 1 angka 20 · Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 12 · Kesehatan Lingkungan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 14 · Izin Lingkungan

Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.

Pasal 1 angka 32 · Pengelolaan Sumber Daya Air

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.

Pasal 1 angka 20 · Air Tanah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Peraturan ini sudah tidak berlaku, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 17 · Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 18 · Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional.

Pasal 1 angka 12 · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 1 angka 2 · Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 1 angka 2 · Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 1 angka 11 · Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan ini sudah berakhir, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 5 · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 4 · Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri teknis terkait.

Pasal 1 angka 13 · Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 1 angka 20 · Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 1 angka 20 · Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 1 angka 20 · Penanggulangan Penyakit

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 13 · Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 1 angka 11 · Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 1 angka 19 · Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.

Pasal 1 angka 36 · Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

Pasal 1 angka 3 · Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1 angka 30 · Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. jdih.pu.go.id

Pasal 1 angka 13 · Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagian pasal peraturan ini dicabut. Periksa catatan penerapannya sebelum mengutip: pasal ketentuan umum bisa termasuk yang dicabut.

Pasal 1 angka 31 · Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1 angka 8 · Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 1 angka 14 · Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 19 · Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 16 · Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 1 angka 37 · Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 1 angka 18 · Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 1 angka 11 · Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 16 · Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum

Pasal 1 angka 23 · Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1 angka 4 · Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1 angka 5 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1 angka 15 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang