Definisi Pengadilan dalam Peraturan

Pengadilan

Mesin menemukan definisi istilah ini di 2 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus diubah; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya tidak seragam meskipun huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Selisih itu bisa berasal dari rumusan peraturannya, dari ekstraksi teks (salah baca pada halaman pindaian, spasi yang terselip di tengah kata), atau dari keduanya. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

UU No. 30 Tahun 2014 diubah

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Lampiran, hlm. 728). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 18 · Administrasi Pemerintahan

UU No. 5 Tahun 1986 diubah

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh UU No. 51 Tahun 2009 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 7 · Peradilan Tata Usaha Negara

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.