Definisi Peraturan Kepala Daerah dalam Peraturan

Peraturan Kepala Daerah

Mesin menemukan definisi istilah ini di 3 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus diubah dan dicabut; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya tidak seragam meskipun huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Selisih itu bisa berasal dari rumusan peraturannya, dari ekstraksi teks (salah baca pada halaman pindaian, spasi yang terselip di tengah kata), atau dari keduanya. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

UU No. 1 Tahun 2022 berlaku

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 1 angka 19 · disingkat atau disebut Perkada · Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 diubah

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 26 · disingkat atau disebut Perkada · Pemerintahan Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 dicabut

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan ini sudah dicabut, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 9 · Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.