Apakah Permen PUPR No. 29 Tahun 2020 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 8 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Penerbit
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- 3 Desember 2020
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
30 halaman, 16 pasal, 1 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting. - Sebutan di Mengingat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477)
Susun daftar Mengingat dengan peraturan ini
Ringkasan
Mengatur pemberian rekomendasi teknis dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi SPAM oleh PDAM, istilah peraturan ini untuk unit pengelola dan pelayanan air minum milik pemerintah daerah (Pasal 1 angka 6). PDAM dapat membuat perjanjian kredit investasi dengan bank untuk pengembangan dan pengelolaan SPAM, dan Menteri memberikan rekomendasi serta pedoman teknis kelayakan proyeknya (Pasal 3); pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal (Pasal 6 ayat (1)). Kegiatan yang dapat diusulkan berupa pembangunan baru, peningkatan kapasitas, perluasan jaringan untuk pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan, dan perbaikan untuk peningkatan kinerja (Pasal 4). Permohonan dilampiri laporan evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyatakan PDAM sehat dan full cost recovery selama 2 periode laporan terakhir, rencana bisnis yang masih berlaku, studi kelayakan, dan surat pernyataan dukungan prinsip kepala daerah (Pasal 8 ayat (2)). Mekanismenya meliputi pengajuan, pemeriksaan administrasi paling lama 2 hari kerja, penilaian kelayakan paling lama 7 hari kerja, dan penerbitan surat rekomendasi teknis (Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3)). Penilaian kelayakan mencakup kajian teknis teknologi, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, hukum dan kelembagaan, finansial, serta risiko dan mitigasi, dan studi kelayakan dinyatakan layak bila memenuhi semua aspek itu (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4)).
Catatan penerapan
Ditetapkan 3 Desember 2020 dan diundangkan 8 Desember 2020 dalam Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1477, berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 16). Konsiderans Menimbang menyebut peraturan ini melaksanakan Pasal 8 ayat (3) Perpres No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Pasal 15 mencabut Permen PU No. 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Format surat permohonan, daftar periksa, berita acara, dan surat rekomendasi teknis tercantum di Lampiran.
Menjadi dasar jawaban
- Apa saja tahapan pemberian rekomendasi teknis untuk proyek investasi SPAM, dan berapa lama pemeriksaan administrasi serta penilaian kelayakan dilakukan?
- Apa yang harus dilakukan lebih dulu dalam rekomendasi teknis pembangunan baru SPAM terkait unit air baku?
- Aspek apa saja yang dinilai pada kelayakan studi proyek investasi SPAM, dan kapan studi kelayakan dinyatakan layak?
- Dokumen apa yang harus dilampirkan pada surat permohonan rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM?
- Kegiatan proyek investasi SPAM apa saja yang dapat diusulkan untuk memperoleh rekomendasi teknis kelayakan, dan siapa yang memberikannya?
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–3
- BAB II Jenis Kegiatan yang Dapat Diusulkan untuk Mendapatkan Rekomendasi Teknis Pasal 4–5
- BAB III Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dan Penilaian Kelayakan Pasal 6–14
- BAB IV Ketentuan Penutup Pasal 15–16
Istilah yang didefinisikan
8 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Air Minum ⇆
- Penyediaan Air Minum ⇆
- Sistem Penyediaan Air Minum ⇆
- Pengembangan SPAM ⇆
- Pengelolaan SPAM ⇆
- Perusahaan Daerah Air Minum ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Menteri ⇆
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: Perpres No. 46 Tahun 2019.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Perpres No. 46 Tahun 2019.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 8 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.