Apakah UU No. 1 Tahun 2022 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 29 September 2026.
- Jenis
- Undang-Undang
- Penerbit
- Pemerintah Republik Indonesia
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- 5 Januari 2022
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
143 halaman, 193 pasal, dengan penjelasan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
pindaian Pindaian penuh: seluruh 143 halaman dibaca mesin OCR dari gambar, jadi hurufnya bisa keliru. - Sebutan di Mengingat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
Susun daftar Mengingat dengan peraturan ini
Ringkasan
Mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional (Pasal 2). Mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 189 ayat (1) huruf b).
Riwayat penggantian dan perubahan
Disusun dari relasi status di indeks situs ini, urut tahun. Peraturan di luar indeks tidak tercantum.
- dicabut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 2022
- berlaku UU No. 1 Tahun 2022 (halaman ini) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Catatan penerapan
Relevan bagi layanan air limbah dan sanitasi daerah karena mengatur dasar pungutan retribusi. Pasal 94 menetapkan jenis, subjek, objek, dan tarif seluruh pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutannya. Perda pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan pada 5 Januari 2022 (Pasal 187 huruf b). Dasar pemungutan retribusi daerah karenanya adalah Perda pajak dan retribusi tersebut. Perda sektoral seperti Perda pengelolaan air limbah domestik tidak menjadi dasar pemungutan (lihat /tanya/dasar-hukum-perda-air-limbah-domestik-kabupaten-kota/). Pasal 189 ayat (1) huruf c mencabut ketentuan pajak dan retribusi daerah di UU No. 23 Tahun 2014 (antara lain Pasal 279, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, dan Pasal 302); daftar lengkapnya di catatan undang-undang itu.
Menjadi dasar jawaban
- Apa dasar hukum kabupaten/kota menerbitkan Peraturan Daerah pengelolaan air limbah domestik tersendiri?
- Berapa tarif tertinggi Pajak Air Tanah menurut UU 1 Tahun 2022 dan melalui peraturan apa tarif itu ditetapkan?
- Pengambilan air tanah untuk keperluan apa saja yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah?
- Siapa yang menetapkan besaran NPA di daerah, berpedoman pada apa, dan verifikasi apa yang diperlukan sebelum penetapan?
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–3
- BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4–105
- BAB III Transfer ke Daerah Pasal 106–139
- BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah Pasal 140–153
- BAB V Pembiayaan Utang Daerah Pasal 154–163
- BAB VI Pembentukan Dana Abadi Pasal 164–166
- BAB VII Sinergi Pendanaan Pasal 167–168
- BAB VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional Pasal 169–180
- BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 181–185
- BAB X Ketentuan Lain-Lain Pasal 186
- BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 187–188
- BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 189–193
Istilah yang didefinisikan
83 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Pusat ⇆
- Menteri ⇆
- Pemerintahan Daerah ⇆
- Pemerintah Daerah ⇆
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ⇆
- Daerah Otonom ⇆
- Urusan Pemerintahan ⇆
- Kepala Daerah ⇆
- Badan Usaha Milik Daerah ⇆
- Keuangan Negara ⇆
- Penerimaan Daerah ⇆
- Pendapatan Daerah ⇆
- Belanja Daerah ⇆
- Pembiayaan ⇆
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ⇆
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ⇆
- Peraturan Daerah ⇆
- Peraturan Kepala Daerah ⇆
- Pendapatan Asli Daerah
- Pajak Daerah ⇆
- Retribusi Daerah ⇆
- Subjek Pajak ⇆
- Wajib Pajak ⇆
- Subjek Retribusi
- Wajib Retribusi ⇆
- Badan ⇆
- Pajak Kendaraan Bermotor ⇆
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ⇆
- Kendaraan Bermotor ⇆
- Pajak Alat Berat
- Alat Berat
- Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan
- Bumi ⇆
- Bangunan ⇆
- Nilai Jual Objek Pajak ⇆
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ⇆
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ⇆
- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ⇆
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ⇆
- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ⇆
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- Barang dan Jasa Tertentu
- Makanan dan/atau Minuman
- Restoran ⇆
- Tenaga Listrik ⇆
- Jasa Perhotelan
- Jasa Parkir
- Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame ⇆
- Reklame ⇆
- Pajak Air Permukaan ⇆
- Air Permukaan ⇆
- Pajak Rokok ⇆
- Pajak Air Tanah ⇆
- Air Tanah ⇆
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ⇆
- Mineral Bukan Logam dan Batuan ⇆
- Pajak Sarang Burung Walet ⇆
- Burung Walet ⇆
- Opsen
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Tahun Pajak ⇆
- Jasa Umum ⇆
- Jasa Usaha ⇆
- Perizinan Tertentu ⇆
- Transfer ke Daerah
- Dana Bagi Hasil ⇆
- Dana Alokasi Umum ⇆
- Dana Alokasi Khusus ⇆
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dana Desa
- Keuangan Daerah
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
- Pembiayaan Utang Daerah
- Pinjaman Daerah ⇆
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah
- Sinergi Pendanaan
- Dana Abadi Daerah
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permen ESDM No. 5 Tahun 2024.
Disebut di 4 tempat dalam peraturan lain
- Permen ESDM No. 5 Tahun 2024, hlm. 1
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 2
… kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 4
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ditetapkan menjadi Undang- …
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 7
… kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter:tar.g Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 12 Desember 2022.
Merujuk peraturan lain
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 28 Tahun 2009 mencabut, UU No. 11 Tahun 2020 mencabut sebagian, UU No. 23 Tahun 2014 mencabut sebagian.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 29 September 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.