Apakah UU No. 11 Tahun 2020 masih berlaku?

Tidak berlaku lagi. Materinya kini diatur UU No. 6 Tahun 2023. Jangan dikutip sebagai dasar hukum yang berlaku. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 18 September 2026.

Jenis
Undang-Undang
Penerbit
Pemerintah Republik Indonesia
Tahun
2020
Ditetapkan
2 November 2020
Status
tidak berlaku, oleh UU No. 6 Tahun 2023
Teks resmi
Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
Teks lengkap
Baca teks utuhnya di situs ini
1187 halaman; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
pindaian Pindaian penuh: seluruh 1187 halaman dibaca mesin OCR dari gambar, jadi hurufnya bisa keliru.

Ringkasan

Undang-undang omnibus Cipta Kerja versi asli. Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional bersyarat (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020); pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti, yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023.

Riwayat penggantian dan perubahan

Disusun dari relasi status di indeks situs ini, urut tahun. Peraturan di luar indeks tidak tercantum.

  1. tidak berlaku UU No. 11 Tahun 1974 Pengairan digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019
  2. diubah UU No. 2 Tahun 1981 Metrologi Legal diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  3. diubah UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  4. diubah UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  5. diubah UU No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  6. diubah UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  7. diubah UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  8. diubah UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  9. diubah UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023
  10. diubah UU No. 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015
  11. berlaku UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah UU No. 23 Tahun 2014
  12. diubah UU No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  13. diubah UU No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  14. diubah UU No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  15. tidak berlaku UU No. 11 Tahun 2020 (halaman ini) Cipta Kerja digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023
  16. diubah UU No. 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  17. diubah UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  18. diubah UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  19. berlaku UU No. 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana mengubah UU No. 1 Tahun 2023

Catatan penerapan

JDIH BPK juga mencatat sebagian pasalnya sempat diubah/dicabut oleh undang-undang lain (a.l. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah) sebelum penggantian penuh oleh UU No. 6 Tahun 2023. Rincian itu di luar cakupan situs ini karena tidak menyentuh Sumber Daya Air atau Pemerintahan Daerah bidang air minum.

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Menjadi dasar jawaban

Struktur

  1. BAB I Ketentuan Umum
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
  3. BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
  4. BAB IXA Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  5. BAB IV Ketenagakerjaan
  6. BAB V Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  7. BAB VI Kemudahan Berusaha
  8. BAB VIIA Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi
  9. BAB VII Dukungan Riset dan Inovasi
  10. BAB VIII Pengadaan Tanah
  11. BAB IX Kawasan Ekonomi
  12. BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  13. BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
  14. BAB XII Pengawasan dan Pembinaan
  15. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain
  16. BAB XIV Ketentuan Peralihan
  17. BAB XV Ketentuan Penutup

Istilah yang didefinisikan

12 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.

Dirujuk peraturan lain

Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.

  • UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 189 mencabut sebagian

    d. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022, Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022, Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021, Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022, Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2021.

Disebut di 17 tempat dalam peraturan lain
  • PP No. 22 Tahun 2021, hlm. 375

    … dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik: Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. tln,lang-tlndang Noor t 1 Tahun 2 …

  • PP No. 35 Tahun 2021, hlm. 1

    Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja;

  • PP No. 35 Tahun 2021, Pasal 64

    … n besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 1 Tahun 2022, hlm. 103

    … ngan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 1 Tahun 2022, hlm. 104

    … untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

  • UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 188

    … Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan keten …

  • UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 189

    … Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  • UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 622

    … ang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 1127

    Dalam hal dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan:

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 2

    f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 751

    Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus law). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 …

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 752

    c. Selanjutnya, juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak su …

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 776

    … laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 785

    Pasal 78A Penetapan melalui peraturan perundang-undangan adalah penetapan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 8

    Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus lau). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 …

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 867

    … yat ini adalah setiap orang yang memiliki izin lokasi dan/ atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 6 Tahun 2023, hlm. 9

    c. perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, y …

Merujuk peraturan lain

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2019, UU No. 20 Tahun 2016, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 23 Tahun 2014.

Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 18 September 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.