Apakah UU No. 23 Tahun 2014 masih berlaku?

Masih berlaku, dengan perubahan oleh UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026, dan sebagian ketentuannya dicabut oleh UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 2022. Baca bersama peraturan pengubah dan pencabutnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain atau tidak berlaku lagi. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 29 September 2026.

Jenis
Undang-Undang
Penerbit
Pemerintah Republik Indonesia
Tahun
2014
Ditetapkan
30 September 2014
Status
diubah, oleh UU No. 1 Tahun 2026
Teks resmi
Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
Teks lengkap
Baca per pasal di situs ini
460 halaman, 411 pasal, dengan penjelasan, 1 lampiran, 17 pasal bertanda perubahan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Perubahan per pasal
Matriks bunyi sebelum dan sesudah: oleh UU No. 2 Tahun 2015, 2 pasal diubah; oleh UU No. 9 Tahun 2015, 6 pasal diubah; oleh UU No. 6 Tahun 2023, 7 pasal diubah, 2 disisipkan, 1 dihapus; oleh UU No. 1 Tahun 2026, 1 pasal diubah. Peta pasal: 15 dari 411 pasal tersentuh perintah perubahan yang terbaca.
Sebutan di Mengingat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ditambah rantai perubahannya
Susun daftar Mengingat dengan peraturan ini

Ringkasan

Undang-undang pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan (air minum sebagai urusan wajib pelayanan dasar) dan ketentuan tentang BUMD yang menjadi dasar PP No. 54 Tahun 2017. Telah diubah beberapa kali, terakhir oleh UU No. 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana) pada Pasal 238; perubahan sebelumnya oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).

Riwayat penggantian dan perubahan

Disusun dari relasi status di indeks situs ini, urut tahun. Peraturan di luar indeks tidak tercantum.

  1. tidak berlaku UU No. 11 Tahun 1974 Pengairan digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019
  2. diubah UU No. 2 Tahun 1981 Metrologi Legal diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  3. diubah UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  4. diubah UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  5. diubah UU No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  6. diubah UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  7. diubah UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  8. diubah UU No. 23 Tahun 2014 (halaman ini) Pemerintahan Daerah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  9. diubah UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023
  10. diubah UU No. 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015
  11. berlaku UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah UU No. 23 Tahun 2014
  12. diubah UU No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  13. diubah UU No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  14. diubah UU No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  15. tidak berlaku UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023
  16. diubah UU No. 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  17. diubah UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  18. diubah UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
  19. berlaku UU No. 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana mengubah UU No. 1 Tahun 2023

Catatan penerapan

Dasar bagi bentuk hukum BUMD (perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah). Pasal 77 UU No. 17 Tahun 2019 mencabut butir tertentu di matriks pembagian urusan lampiran undang-undang ini: Sub-Urusan Sumber Daya Air pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b) dan Sub-Urusan Geologi pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5), sehingga pembagian kewenangan untuk butir-butir itu mengikuti undang-undang tersebut. Pasal 189 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 2022 mencabut ketentuan pajak dan retribusi daerah di undang-undang ini: Pasal 1 angka 30, angka 38, dan angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait pajak dan retribusi daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325; ketentuan BUMD (Pasal 331 sampai dengan Pasal 343) tidak termasuk yang dicabut. Pasal 238 diubah UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana: sejak 2 Januari 2026, Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III, tanpa kurungan, termasuk Perda tentang air minum. Perppu No. 1 Tahun 2020 menyatakan Pasal 316 dan Pasal 317 tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Perubahan pertama dan kedua, UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015, hanya menyentuh kepala daerah, wakilnya, dan DPRD (Pasal 63, 65, 66, 88, 101, dan 154).

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Dibahas di

Menjadi dasar jawaban

Pembagian kewenangan air minum

Struktur

  1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
  2. BAB II Pembagian Wilayah Negara Pasal 2–4
  3. BAB III Kekuasaan Pemerintahan Pasal 5–8
  4. BAB IV Urusan Pemerintahan Pasal 9–26
  5. BAB V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan Pasal 27–30
  6. BAB VI Penataan Daerah Pasal 31–56
  7. BAB VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pasal 57–207
  8. BAB VIII Perangkat Daerah Pasal 208–235
  9. BAB IX Perda dan Perkada Pasal 236–257
  10. BAB X Pembangunan Daerah Pasal 258–278
  11. BAB XI Keuangan Daerah Pasal 279–330
  12. BAB XII BUMD Pasal 331–343
  13. BAB XIII Pelayanan Publik Pasal 344–353
  14. BAB XIV Partisipasi Masyarakat Pasal 354
  15. BAB XV Perkotaan Pasal 355–359
  16. BAB XVI Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara Pasal 360–362
  17. BAB XVII Kerja Sama Daerah dan Perselisihan Pasal 363–370
  18. BAB XVIII Desa Pasal 371–372
  19. BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan Pasal 373–383
  20. BAB XX Tindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah Pasal 384–385
  21. BAB XXI Inovasi Daerah Pasal 386–390
  22. BAB XXII Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 391–395
  23. BAB XXIII Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Pasal 396–397
  24. BAB XXIV Ketentuan Pidana Pasal 398
  25. BAB XXV Ketentuan Lain-Lain Pasal 399–400
  26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan Pasal 401–402
  27. BAB XXVII Ketentuan Penutup Pasal 403–411

Istilah yang didefinisikan

50 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.

Dirujuk peraturan lain

Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.

  • UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 189 mencabut sebagian

    … Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 …

  • UU No. 17 Tahun 2019, Pasal 77 mencabut sebagian

    … Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 …

Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022, Perda Kota Banjar No. 2 Tahun 2026, Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020, Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022, Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021, Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2026, Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2026, Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023, Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021, Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025, Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018, Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019, Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Bandung No. 4 Tahun 2025, Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019, Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2023, Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2019, Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018, Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019, Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021, Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019, Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021, Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024, Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2021, Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020, Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020, Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019, Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020, Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2023, Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018, Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021, Permen ESDM No. 5 Tahun 2024, Permen PU No. 6 Tahun 2026, Permendag No. 24 Tahun 2024, Permendagri No. 118 Tahun 2018, Permendagri No. 21 Tahun 2020, Permendagri No. 23 Tahun 2024, Permendagri No. 37 Tahun 2018, Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 71 Tahun 2016, Permenkes No. 2 Tahun 2023, Perpres No. 46 Tahun 2019, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 54 Tahun 2017, UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015.

Disebut di 68 tempat dalam peraturan lain
  • Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, hlm. 1

    b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 …

  • Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, hlm. 66

    I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pa …

  • Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022, hlm. 38

    … adi pelayanan dasar dan harus dipenuhi oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang menegaskan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan …

  • Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, hlm. 1

    c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentu …

  • Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, hlm. 35

    I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sesuai dengan amanah Pasal 402 …

  • Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, hlm. 1

    … erah Tingkat II Bogor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketent …

  • Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, hlm. 42

    Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang tela …

  • Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, hlm. 43

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. Sehubungan dengan …

  • Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, Penjelasan Pasal 24

    Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer …

  • Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023, hlm. 33

    Seiring dengan perkembangan zaman dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Mili …

  • Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, hlm. 24

    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapa …

  • Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang in …

  • Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021, hlm. 23

    … haan Umum Daerah Air Minum Jaya merupakan hasil proses restrukturisasi perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Ta …

  • Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025, hlm. 9

    I. UMUM Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ketentuan baru mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh daerah. Kemudian pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Mil …

  • Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018, hlm. 1

    b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratur …

  • Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019, Penjelasan Pasal 16

    Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

  • Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo.

  • Perda Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2022, hlm. 9

    … isamping kepentingan peningkatan kapasitas perusahaan, perlunya perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

  • Perda Kab. Bandung No. 4 Tahun 2025, hlm. 4

    Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja m …

  • Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2019, hlm. 36

    Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratura …

  • Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2023, hlm. 48

    Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat dua bentuk hukum BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Maka dari itu, PDAM Tirta Bhagasasi perlu menyesuaikan bentuk hukumnya sebab tidak dikenal lagi ben …

  • Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2019, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;

  • Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018, hlm. 1

    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi perlu disesuaikan;

  • Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018, hlm. 33

    Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan ba …

  • Perda Kab. Sukabumi No. 5 Tahun 2018, Penjelasan Pasal 24

    Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

  • Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019, hlm. 1

    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  • Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019, hlm. 54

    I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ma …

  • Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2019, hlm. 55

    … ang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan BUMD yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Per …

  • Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021, hlm. 31

    Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratura …

  • Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019, hlm. 3

    c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

  • Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019, hlm. 61

    I. UMUM Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentan …

  • Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019, Penjelasan Pasal 29

    Ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

  • Perda Kota Tangerang No. 2 Tahun 2021, hlm. 56

    I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ma …

  • Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2019, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah;

  • Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024, hlm. 2

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  • Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020, hlm. 1

    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta perlu disesuaikan;

  • Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020, hlm. 46

    Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratura …

  • Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tah …

  • Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020, Penjelasan Pasal 23

    Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangka merangkapjabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari

  • Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, hlm. 1

    c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 …

  • Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, hlm. 34

    I. UMUM Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah berubah secara siginifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratura …

  • Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019, hlm. 1

    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang …

  • Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020, hlm. 49

    … irian BUMD yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Pengaturan mengenai BUMD antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

  • Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020, hlm. 50

    … erah Tirta Medal, tanpa penulisan PDAM karena PDAM merupakan kepanjangan dari Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan bentuk badan hukum yang diakui sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu diperhatikan pula bahwa anggaran dasar Perumda diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha …

  • Perda Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2023, hlm. 16

    Pengaturan mengenai BUMD juga mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 331 aya …

  • Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, hlm. 1

    c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 …

  • Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, Pasal 55

    … AN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA I. PENJELASAN UMUM Pengaturan mengenai Badan Usama Milik Daerah (SUMO), telah berubah secara siginifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratura …

  • Permendagri No. 79 Tahun 2018, hlm. 2

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 …

  • Perppu No. 1 Tahun 2020, Pasal 28

    Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 …

  • PP No. 2 Tahun 2018, hlm. 1

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal;

  • PP No. 2 Tahun 2018, hlm. 28

    Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SpM merupakan ketentuan …

  • PP No. 2 Tahun 2018, hlm. 30

    selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi j …

  • PP No. 54 Tahun 2017, hlm. 1

    … sal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

  • PP No. 54 Tahun 2017, hlm. 85

    UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD.

  • PP No. 54 Tahun 2017, Penjelasan Pasal 46

    Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

  • UU No. 1 Tahun 2026, hlm. 53

    … ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja m …

  • UU No. 1 Tahun 2026, Pasal VI

    Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 …

  • UU No. 11 Tahun 2020, hlm. 757

    … Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah sebagai berikut: 1 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai …

  • UU No. 11 Tahun 2020, hlm. 764

    … n Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

  • UU No. 17 Tahun 2019, Pasal 77

    … aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  • UU No. 2 Tahun 2015, hlm. 1

    … n 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

  • UU No. 2 Tahun 2015, hlm. 11

    … atan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

  • UU No. 2 Tahun 2015, hlm. 4

    … atan rakyat dan demokrasi maka telah dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

  • UU No. 2 Tahun 2015, Pasal 1

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak …

  • UU No. 9 Tahun 2015, hlm. 1

    … i permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan;

  • UU No. 9 Tahun 2015, hlm. 9

    … atan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan …

  • UU No. 9 Tahun 2015, Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pene …

  • UU No. 9 Tahun 2015, Pasal I

    … a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut:

Merujuk peraturan lain

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 28 Tahun 2009 mencabut sebagian.

Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 29 September 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.