Tidak. Permendagri No. 7 Tahun 1998 dicabut oleh Permendagri No. 2 Tahun 2007, yang pada gilirannya dicabut oleh Permendagri No. 23 Tahun 2024. Rujukan yang berlaku sekarang adalah Permendagri No. 23 Tahun 2024.

Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Permendagri No. 7 Tahun 1998 adalah aturan pertama yang secara khusus mengatur pengurus PDAM (Direksi dan Badan Pengawas), generasi pertama dari tiga generasi aturan organ dan kepegawaian PDAM/BUMDAM sejak 1998. Cakupannya lebih sempit dibanding dua generasi berikutnya karena hanya mengatur Direksi dan Badan Pengawas, tanpa kerangka klasifikasi perusahaan berdasarkan skala pelanggan yang baru diperkenalkan Permendagri No. 23 Tahun 2024. Dokumen lama yang masih menyebut peraturan ini sebagai dasar hukum aktif sudah dua generasi tertinggal.

Dasar hukum

Kutipan sumber (4)

Butir tanpa label adalah kutipan harfiah dari teks peraturan yang disebut. Label menandai bukti yang bukan teks peraturan itu: Catatan pemeriksaan adalah hasil penelusuran situs ini atas dokumen tersebut, Metadata JDIH BPK adalah keterangan katalog pada halaman JDIH dan bukan rumusan peraturannya, dan Dokumen lain adalah kutipan dari dokumen di luar peraturan yang ditautkan. Susunan tabel adalah isi tabel lampiran yang ditulis ulang sebaris: nilai dan istilahnya mengikuti sumber, tata letaknya tidak.

  • Permendagri No. 2 Tahun 2007, Pasal 56: Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; dan 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lihat di teks peraturan
  • Metadata JDIH BPK Permendagri No. 2 Tahun 2007, kolom Status: Tidak Berlaku
  • Metadata JDIH BPK Permendagri No. 23 Tahun 2024, kolom Mencabut: PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
  • Catatan pemeriksaan Permendagri No. 7 Tahun 1998, pencarian judul di basis data peraturan.bpk.go.id dan jdih.kemendagri.go.id: Salinan digital teks Permendagri No. 7 Tahun 1998 tidak ditemukan di peraturan.bpk.go.id maupun di pencarian dokumen jdih.kemendagri.go.id (diperiksa 2026-09-23); keberadaan dan pencabutannya dibuktikan lewat Pasal 56 Permendagri No. 2 Tahun 2007 yang mengutip judul lengkapnya.

Riwayat jawaban

Terbit pertama 18 September 2026. Dimutakhirkan 1 kali, terakhir 23 September 2026. Perubahan yang hanya menyangkut tanda baca tidak dicatat.

  1. Diubah: kutipan sumber.

Diperiksa terakhir pada 23 September 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.