Apa beda konsesi dan kerja sama biasa dalam pengelolaan infrastruktur air?

Keduanya sama-sama melibatkan kesepakatan dengan badan usaha, tetapi berbeda bentuk hukum dan jalur sengketanya. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 20 mendefinisikan Konsesi sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan, dan Pasal 1 angka 7 menyebut Keputusan itu juga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Konsesi yang berwujud keputusan konkret dan memenuhi kriteria Pasal 39 ayat (5) karena itu termasuk KTUN meskipun lahir dari kesepakatan dengan BUMN, BUMD, atau swasta, dan sengketa atas keputusan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menurut Perpres No. 38 Tahun 2015 sebaliknya berbentuk perjanjian, dan sengketanya diselesaikan berjenjang lewat musyawarah, mediasi, atau arbitrase/pengadilan perdata.

UU No. 30 Tahun 2014 bersifat lintas sektor. Undang-undang ini mengatur bentuk hukum Keputusan dan Tindakan pejabat pemerintahan secara umum, dan definisinya berlaku pula ketika kerja sama infrastruktur air distrukturkan sebagai Konsesi. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagai "Keputusan Tata Usaha Negara", dan Pasal 1 angka 18 menetapkan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Pasal 1 angka 20 menempatkan Konsesi sebagai salah satu bentuk Keputusan, Warga Masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan berbentuk Konsesi dapat menempuh Upaya Administratif (Pasal 75 ayat (1)) dan, bila tidak menerima penyelesaian banding, mengajukan gugatan ke Pengadilan, yaitu PTUN (Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 18). Jalur itu berlaku bagi keputusan konkret yang memenuhi kriteria Konsesi berikut. Dokumen berlabel konsesi yang berbentuk perjanjian perlu dinilai bentuk hukumnya lebih dulu. Pasal 39 menetapkan tiga kriteria kumulatif Konsesi: persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan, persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan BUMN, BUMD, dan/atau swasta, dan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan perhatian khusus. Pasal ini diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja): kriteria Konsesi bergeser dari ayat (4) menjadi ayat (5) karena disisipkannya kategori baru "Standar", tetapi rumusan tiga kriteria itu sendiri tidak berubah. Sebaliknya, Perjanjian KPBU menurut Perpres No. 38 Tahun 2015 Bagian Ketiga disiapkan sebagai perjanjian antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana, dan Pasal 32 ayat (2) huruf k mewajibkan perjanjian itu memuat mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang berupa musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan, yaitu jalur perdata. Praktik menstrukturkan kerja sama infrastruktur air sebagai Konsesi atau sebagai perjanjian KPBU biasa karena itu berimplikasi pada forum penyelesaian sengketa yang berlaku bagi para pihak.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
• Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berlaku

Diperiksa terakhir pada 22 September 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.