Pengambilan air secara melawan hukum, misalnya menyambung pipa PDAM tanpa hak, dapat dijerat Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru, berlaku sejak 2 Januari 2026) tentang pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta). Pasal 147 undang-undang yang sama secara eksplisit mendefinisikan "Barang" objek pencurian termasuk air.
Ketentuan ini menggantikan Pasal 362 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht), yang masih dikutip sumber sekunder yang belum diperbarui. Undang-Undang ini baru berlaku sekitar delapan bulan pada tanggal verifikasi. Ancaman pidana di atas adalah batas maksimum yang belum tentu dijatuhkan, dan unsur pidananya (mengambil Barang milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum) tetap harus dibuktikan. Belum ditemukan data publik tentang jalur yang lebih dahulu ditempuh PDAM dalam praktik, antara tindakan administratif seperti pemutusan atau penyegelan sambungan ilegal dan pelaporan pidana.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diubah diubah oleh UU No. 1 Tahun 2026
Kutipan sumber (3)
- UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 147:
Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.
Lihat di teks peraturan - UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 476:
Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Lihat di teks peraturan - UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 624:
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lihat di teks peraturan
Riwayat jawaban
Terbit pertama 14 September 2026. Dimutakhirkan 3 kali, terakhir 21 Oktober 2026. Perubahan yang hanya menyangkut tanda baca tidak dicatat.
- Diubah: penjelasan.
- Diubah: penjelasan.
- Diubah: penjelasan.
Diperiksa terakhir pada 22 September 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.