Apa saja upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk menghemat air guna mencegah krisis air, dan siapa yang menetapkan pedomannya?

PP No. 30 Tahun 2024 Pasal 69 ayat (1) mengatur bahwa Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan upaya penghematan air untuk mencegah krisis air sesuai kewenangannya. Upaya menurut Pasal 69 ayat (2) meliputi penggunaan air secara efisien dan efektif, pencegahan kehilangan atau kebocoran air pada sumber air dan saluran air baku, serta pengembangan dan penerapan teknologi hemat air. Upaya lainnya adalah penggunaan air secara berulang, daur ulang air yang telah dipakai, pemberian insentif bagi pelaku penghemat air, dan/atau pemberian disinsentif bagi pelaku boros air. Menteri menetapkan pedoman penghematan air menurut Pasal 69 ayat (3).

Pasal 69 ayat (2) menggunakan rumusan “dapat dilakukan” dan “dan/atau” dalam daftar upaya penghematan air. Pencegahan kehilangan atau kebocoran air dalam daftar tersebut menyebut sumber air dan saluran air baku. Tanya jawab ini tidak merinci bentuk insentif dan disinsentif maupun isi pedoman penghematan air; Pasal 69 ayat (3) menetapkan Menteri sebagai pihak yang menetapkan pedoman tersebut.

Dasar hukum

• PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berlaku mengubah PP No. 121 Tahun 2015

Diperiksa terakhir pada 14 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.