Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #SalinLaporkan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah Domestik adalah air sisa dari suatu hasil kegiatan yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.

4. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

5. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif untuk diolah pada subsistem pengolahan terpusat.

6. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan yang dirancang untuk menerima dan mengolah lumpur tinja dan/atau lumpur hasil IPALD.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau

b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

13. Badan Usaha Milik Daerah Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD Air Minum adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan SPALD secara bersamaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

14. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah organisasi yang dibentuk khusus untuk melaksanakan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas daerah.

16. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2 #SalinLaporkan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3 #SalinLaporkan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;

b. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan

c. mewujudkan penyelenggaraan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air yang bersumber dari sektor domestik yang dilaksanakan dengan prinsip berwawasan lingkungan, berketahanan iklim, berkelanjutan, dan ekonomi sirkular.

Pasal 4 #SalinLaporkan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. jenis dan komponen SPALD;

b. perencanaan SPALD;

c. konstruksi SPALD;

d. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD;

e. pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;

f. kelembagaan;

g. kerja sama dan sinergi perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan SPALD;

h. inovasi;

i. pendanaan;

j. retribusi, tarif, dan iuran;

k. perizinan;

l. pengembangan kompetensi;

m. pembinaan; dan

n. pengawasan.

BAB IIJENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian KesatuUmum

Pasal 5 #SalinLaporkan

(1) Air Limbah Domestik terdiri atas:

a. air limbah kakus; dan

b. air limbah nonkakus.

(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari rumah tapak, rumah susun, penginapan/hotel, asrama, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, tempat ibadah, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 6 #SalinLaporkan

SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

Pasal 7 #SalinLaporkan

(1) SPALD terdiri atas:

a. SPALD-S; dan

b. SPALD-T.

(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

a. rencana tata ruang wilayah;

b. tren perkembangan wilayah;

c. kepadatan penduduk;

d. kondisi topografi dan kemiringan tanah;

e. kedalaman muka air tanah;

f. permeabilitas tanah;

g. kemampuan pembiayaan; dan

h. kondisi risiko iklim.

(3) Rumah dan/atau bangunan yang menghasilkan Air Limbah Domestik harus menyelenggarakan SPALD berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagian KeduaSPALD-S

Pasal 8 #SalinLaporkan

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a. subsistem pengolahan setempat;

b. subsistem pengangkutan; dan

c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 9 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan prasarana dan sarana pengumpulan dan unit pengolahan setempat Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

(2) Prasarana dan sarana pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pipa kakus;

b. pipa nonkakus;

c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

d. bak kontrol; dan

e. pipa aliran masuk ke unit pengolahan setempat.

(3) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. unit pengolahan setempat anaerob, yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan; atau

b. unit pengolahan setempat aerob.

(4) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

a. skala individual; dan

b. skala komunal.

(5) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal.

(6) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukkan untuk:

a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau

b. mandi cuci kakus.

(7) Pengolahan Air Limbah Domestik pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

(8) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diproduksi secara pabrikasi harus mendapatkan sertifikat dari lembaga/unit kerja yang menerbitkan sertifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Paragraf 2Subsistem Pengangkutan

Pasal 10 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang harus dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja, serta diberi tanda pengenal khusus.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan pengangkut dapat dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik dan/atau alat bongkar muat.

(4) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kendaraan roda empat atau lebih atau kendaraan lain yang sesuai kebutuhan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. unit penerima;

b. unit pengolahan pendahuluan;

c. unit pengolahan lumpur; dan

d. unit pengolahan cairan.

(4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan unit pemanfaatan hasil olahan.

(5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. platform (dumping station);

b. gedung kantor;

c. gudang;

d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

e. sumur pantau;

f. fasilitas air bersih;

g. alat pemeliharaan;

h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;

i. pos jaga;

j. pagar pembatas;

k. pipa pembuangan;

l. tanaman penyangga;

m. sarana penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun;

n. sumber energi listrik; dan/atau

o. prasarana lain.

(6) Pemilihan teknologi dan rangkaian unit pada prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memperhatikan pemenuhan persyaratan standar baku mutu.

Pasal 12 #SalinLaporkan

(1) Efluen dari IPLT harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.

(2) Standar baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian KetigaSPALD-T

Pasal 13 #SalinLaporkan

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a. skala perkotaan;

b. skala permukiman; dan

c. skala kawasan lainnya.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk lingkup permukiman dengan minimal layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai dengan kurang dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk kawasan komersial, kawasan rumah susun, kawasan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan pendidikan.

Pasal 14 #SalinLaporkan

(1) Rumah dan/atau bangunan yang menghasilkan Air Limbah Domestik dan berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang telah terbangun harus disambungkan ke SPALD-T.

(2) Dalam hal rumah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis tidak dapat dilayani dengan SPALD-T yang telah terbangun, Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15 #SalinLaporkan

Komponen SPALD-T terdiri atas:

a. subsistem pelayanan;

b. subsistem pengumpulan; dan

c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1Subsistem Pelayanan

Pasal 16 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pipa kakus;

b. pipa nonkakus;

c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;

d. pipa persil;

e. bak kontrol; dan

f. pipa ventilasi.

(3) Dalam hal sumber Air Limbah Domestik berasal dari bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, perniagaan, pasar, rumah makan, industri, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal, prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan pengolahan pendahuluan yang berfungsi untuk menyesuaikan karakteristik Air Limbah Domestik yang masuk ke subsistem pengumpulan.

Paragraf 2Subsistem Pengumpulan

Pasal 17 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pipa retikulasi;

b. pipa induk; dan

c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan

b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat yang meliputi:

a. lubang kontrol;

b. bangunan penggelontor;

c. terminal pembersihan;

d. pipa perlintasan; dan/atau

e. stasiun pompa.

Paragraf 3Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 18 #SalinLaporkan

(1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah hlm. 10 Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD.

Pasal 19 #SalinLaporkan

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:

a. prasarana utama; dan

b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. unit penerima;

b. unit pengolahan pendahuluan;

c. unit pengolahan air limbah; dan

d. unit pengolahan lumpur.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilengkapi dengan:

a. Co-Treatment berupa unit penerima lumpur yang berfungsi untuk menerima dan memisahkan lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan air limbah; dan/atau

b. unit pemanfaatan hasil olahan.

(4) Co-Treatment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat menerima lumpur tinja dari sumber atau lumpur hasil olahan IPALD yang tidak memiliki pengolahan lumpur.

(5) Unit pemanfaatan hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfungsi menyisihkan beban pencemar sebagai bagian dari proses daur ulang Air Limbah Domestik untuk dimanfaatkan kembali sesuai baku mutu pemanfaatannya.

(6) Unit pemanfaatan hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:

a. subunit pemanfaatan gas;

b. subunit pemanfaatan cairan; dan/atau

c. subunit pemanfaatan padatan.

(7) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. gedung kantor;

b. laboratorium;

c. gudang dan bengkel kerja;

d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

e. sumur pantau;

f. fasilitas air bersih;

g. alat pemeliharaan;

h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;

i. pos jaga;

j. pagar pembatas;

k. pipa pembuangan;

l. tanaman penyangga;

m. sumber energi listrik; dan/atau

n. prasarana lain.

(8) Dalam hal prasarana utama pada IPALD yang tidak dilengkapi unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di:

a. IPLT;

b. IPALD yang dilengkapi Co-Treatment; atau

c. sarana pengolahan lumpur lainnya.

(9) Sarana pengolahan lumpur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dapat berupa pengolahan lumpur tepat guna untuk mengakomodir pengolahan lumpur pada area yang sulit dijangkau dengan pelayanan IPLT atau IPALD serta pengolahan lumpur lanjutan yang diaplikasikan untuk meningkatkan daya guna ulang.

(10) Pemilihan teknologi dan rangkaian unit pada prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan pemenuhan persyaratan standar baku mutu Air Limbah Domestik.

Pasal 20 #SalinLaporkan

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang diproduksi secara pabrikasi harus mendapatkan sertifikat dari lembaga/unit kerja yang menerbitkan sertifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

(2) IPALD yang diproduksi secara pabrikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan/atau skala kawasan lainnya.

Pasal 21 #SalinLaporkan

(1) Efluen dari IPALD harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.

(2) Standar baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 22 #SalinLaporkan

Ketentuan mengenai jenis, komponen, dan teknologi SPALD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IIIPERENCANAAN SPALD

Bagian KesatuUmum

Pasal 23 #SalinLaporkan

Perencanaan SPALD terdiri atas:

a. rencana induk;

b. studi kelayakan; dan

c. perencanaan teknik terinci.

Bagian KeduaRencana Induk

Pasal 24 #SalinLaporkan

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana induk SPALD kabupaten/kota;

b. rencana induk SPALD lintas kabupaten/kota;

c. rencana induk SPALD lintas provinsi; dan

d. rencana induk SPALD kepentingan strategis nasional.

(3) Rencana induk SPALD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

(4) Rencana induk SPALD lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai kewenangannya.

(5) Rencana induk SPALD lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan rencana induk SPALD kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

(6) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 25 #SalinLaporkan

(1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi nasional;

b. rencana tata ruang wilayah;

c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan

d. standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

(2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana induk sistem penyediaan air minum.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. rencana umum;

b. standar dan kriteria pelayanan;

c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;

d. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;

e. rencana kebutuhan produk hukum daerah;

f. rencana peran serta masyarakat dan swasta; dan

g. indikasi dan sumber pembiayaan Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 26 #SalinLaporkan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan lokasi IPLT dan/atau IPALD skala perkotaan sesuai kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berdekatan dengan area pelayanan;

b. berdekatan dengan badan air permukaan dan di luar area sempadan;

c. terdapat akses jalan;

d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;

e. bukan berada pada kawasan patahan;

f. bukan berada pada kawasan rawan longsor;

g. sesuai dengan aspek tata ruang; dan

h. sesuai dengan rencana ketahanan iklim.

Bagian KetigaStudi Kelayakan

Pasal 27 #SalinLaporkan

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD pada zona terpilih.

Pasal 28 #SalinLaporkan

(1) Dalam zona terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang melayani penduduk kurang dari atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa atau SPALD yang dibangun dan/atau dikelola oleh Kelompok Masyarakat, studi kelayakan menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

(2) Justifikasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan teknis dan penjelasan pembiayaan.

Pasal 29 #SalinLaporkan

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b memuat:

a. kajian teknis;

b. kajian kelembagaan;

c. kajian lingkungan;

d. kajian sosial; dan

e. kajian keuangan dan ekonomi.

(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. kondisi wilayah pelayanan;

b. kondisi sanitasi pada zona prioritas;

c. rencana pengembangan jenis SPALD pada zona prioritas;

d. rencana pengembangan prasarana dan sarana SPALD;

e. rencana keterpaduan antar sektor;

f. estimasi rencana anggaran biaya konstruksi; dan

g. estimasi rencana biaya pengoperasian.

(3) Kajian kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa studi analisis kebutuhan pengembangan lembaga pengelola yang paling sedikit meliputi:

a. analisis kebutuhan sumber daya manusia; dan

b. analisis kebutuhan bentuk lembaga.

(4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa inventarisasi potensi dampak lingkungan yang dapat timbul pada saat pelaksanaan konstruksi dan/atau pengoperasian.

(5) Kajian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa studi analisis terkait kemampuan untuk membayar dan kemauan untuk menyambung.

(6) Kajian keuangan dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur berdasarkan:

a. aspek keuangan; dan

b. aspek ekonomi.

Bagian KeempatPerencanaan Teknik Terinci

Pasal 30 #SalinLaporkan

(1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD yang berkeselamatan.

(2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

(3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dokumen laporan utama; dan

b. dokumen lampiran.

(4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:

a. perencanaan pola penanganan SPALD;

b. perencanaan komponen SPALD;

c. perencanaan konstruksi SPALD; dan

d. rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

(5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

a. laporan hasil penyelidikan tanah;

b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;

c. laporan hasil survei topografi;

d. laporan hasil pemeriksaan karakteristik kualitas Air Limbah Domestik yang akan diolah dan kualitas badan air permukaan;

e. perhitungan desain;

f. perhitungan konstruksi;

g. gambar teknik;

h. spesifikasi teknik;

i. rencana anggaran biaya;

j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;

k. dokumen lelang; dan

l. prosedur operasional standar.

Pasal 31 #SalinLaporkan

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

Pasal 32 #SalinLaporkan

(1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disusun dan disetujui oleh penyelenggara SPALD sesuai kewenangannya.

(2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 #SalinLaporkan

Ketentuan mengenai perencanaan SPALD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IVKONSTRUKSI SPALD

Pasal 34 #SalinLaporkan

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:

a. persiapan pekerjaan;

b. pelaksanaan pekerjaan;

c. pengujian; dan

d. penyerahan.

(2) Persiapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan dokumen yang terdiri atas:

a. laporan peninjauan kondisi lapangan;

b. rencana pelaksanaan konstruksi;

c. standar manajemen mutu; dan

d. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

(3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pelaksanaan pekerjaan IPLT dan IPALD; dan

b. pelaksanaan pekerjaan subsistem pengumpulan.

(4) Pelaksanaan pekerjaan IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. pekerjaan tanah;

b. pekerjaan struktur;

c. pekerjaan arsitektur dan lansekap; dan

d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(5) Pelaksanaan pekerjaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. pekerjaan tanah;

b. pekerjaan struktur; dan

c. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. uji coba kebocoran;

b. uji coba pengaliran;

c. uji coba mekanikal dan elektrikal;

d. uji coba proses; dan

e. uji coba sistem pengolahan.

(7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. serah terima pertama pekerjaan; dan

b. serah terima akhir pekerjaan.

(8) Setelah dilakukan serah terima pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilanjutkan dengan masa pemeliharaan sampai dengan dilaksanakannya serah terima akhir pekerjaan.

Pasal 35 #SalinLaporkan

Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 #SalinLaporkan

Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VPENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI SPALD

Bagian KesatuPengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1Umum

Pasal 37 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian dan pemeliharaan komponen SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD.

(2) Pengoperasian dan pemeliharaan komponen SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar pengelolaan SPALD.

Pasal 38 #SalinLaporkan

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 39 #SalinLaporkan

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai hlm. 17 komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

(4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 40 #SalinLaporkan

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan

b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 41 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:

a. subsistem pengolahan setempat;

b. subsistem pengangkutan; dan

c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan pada:

a. subsistem pengolahan setempat;

b. subsistem pengangkutan; dan

c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 42 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

(2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 43 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. penyedotan lumpur tinja; dan

b. pengangkutan lumpur tinja ke pengolahan lumpur tinja.

(2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan prosedur operasional standar dan diangkut menggunakan kendaraan pengangkut untuk diolah di IPLT, IPALD yang dilengkapi Co-Treatment, dan/atau sarana pengolahan lumpur lainnya yang dapat menerima lumpur tinja.

Pasal 44 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 45 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

Pasal 46 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

Pasal 47 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 3Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 48 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:

a. subsistem pelayanan;

b. subsistem pengumpulan; dan

c. subsistem pengolahan terpusat.

(2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan pada:

a. subsistem pelayanan;

b. subsistem pengumpulan; dan

c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 49 #SalinLaporkan

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;

b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan

c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 50 #SalinLaporkan

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan

b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 51 #SalinLaporkan

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD yang tidak dilengkapi pengolahan lumpur, penyedotan lumpur hasil olahan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar IPALD menggunakan kendaraan pengangkut.

Pasal 52 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a. pembersihan bak penangkap lemak;

b. pembersihan bak kontrol akhir; dan

c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 53 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 54 #SalinLaporkan

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian KeduaRehabilitasi SPALD

Pasal 55 #SalinLaporkan

(1) Rehabilitasi dilaksanakan dengan tujuan:

a. memulihkan fungsi komponen SPALD dengan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang;

b. memulihkan fungsi komponen SPALD yang telah mencapai umur konstruksi tertentu; atau

c. memulihkan fungsi komponen SPALD yang terdampak bencana.

(2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

(3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 56 #SalinLaporkan

Ketentuan mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIPEMANFAATAN HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 57 #SalinLaporkan

(1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:

a. cairan; dan/atau

b. padatan.

(2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan di antaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran, dan/atau pemanfaatan lainnya.

(3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan, bahan bangunan, dan/atau pemanfaatan lainnya.

(4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 #SalinLaporkan

(1) Selain hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), proses pengolahan Air Limbah Domestik dapat menghasilkan produk sampingan berupa gas.

(2) Produk sampingan berupa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIKELEMBAGAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 59 #SalinLaporkan

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah provinsi;

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

d. Badan Usaha SPALD;

e. badan usaha pengelola kawasan;

f. Pemerintah Desa; dan/atau

g. Kelompok Masyarakat.

Bagian KeduaPenyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat

Pasal 60 #SalinLaporkan

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Tanggung jawab Menteri dalam Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan pengembangan SPALD secara nasional;

b. pengelolaan dan pengembangan SPALD lintas daerah provinsi; dan

c. pengelolaan dan pengembangan SPALD untuk kepentingan strategis nasional.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Menteri dapat membentuk atau menugaskan UPT SPALD.

(4) Pembentukan atau penugasan UPT SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selain pembentukan atau penugasan UPT SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengusulkan pembentukan atau penugasan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPenyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 61 #SalinLaporkan

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan oleh gubernur.

(2) Tanggung jawab gubernur dalam Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan dan pengembangan SPALD regional lintas kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dibantu oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum suburusan air limbah.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD regional lintas kabupaten/kota, gubernur dapat membentuk UPTD SPALD provinsi atau BUMD SPALD provinsi.

(5) Selain membentuk BUMD SPALD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat menugaskan atau menggabungkan BUMD Air Minum sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD regional lintas kabupaten/kota.

(6) Penugasan atau menggabungkan BUMD Air Minum sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana SPALD;

b. pemberian layanan SPALD sesuai dengan prosedur operasional standar;

c. pengumpulan dan pemutakhiran data terkait pelayanan SPALD;

d. pelaksanaan pemasaran layanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan/atau

e. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD sesuai dengan prosedur operasional standar.

(8) Pembentukan UPTD SPALD provinsi dan/atau BUMD SPALD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) UPTD SPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan statusnya untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD oleh gubernur.

(10) Penetapan status UPTD SPALD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPenyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Pasal 62 #SalinLaporkan

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilaksanakan oleh bupati/wali kota.

(2) Tanggung jawab bupati/wali kota dalam Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan dan pengembangan SPALD dalam daerah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota dibantu oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan suburusan air limbah.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD dalam daerah kabupaten/kota, bupati/wali Kota dapat membentuk UPTD SPALD kabupaten/kota atau BUMD SPALD kabupaten/kota.

(5) Selain membentuk BUMD SPALD kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota dapat menugaskan atau menggabungkan BUMD Air Minum sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD dalam daerah kabupaten/kota.

(6) Penugasan atau penggabungan BUMD Air Minum sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kegiatan teknis operasional layanan pengelolaan dan pengembangan SPALD dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana SPALD;

b. pemberian layanan SPALD sesuai dengan prosedur operasional standar;

c. pengumpulan dan pemutakhiran data terkait pelayanan SPALD;

d. pelaksanaan pemasaran layanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan

e. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD sesuai dengan prosedur operasional standar.

(8) Pembentukan UPTD SPALD kabupaten/kota dan/atau BUMD SPALD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) UPTD SPALD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan statusnya untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD oleh bupati/wali kota.

(10) Penetapan status UPTD SPALD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KelimaPenyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD

Pasal 63 #SalinLaporkan

(1) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dalam menyelenggarakan SPALD harus bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kerja sama penyediaan sarana dan prasarana SPALD;

b. kerja sama dalam layanan penyedotan lumpur tinja;

c. kerja sama dalam layanan pengolahan lumpur tinja;

d. kerja sama dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPLT;

e. kerja sama pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik; dan/atau

f. kerja sama dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPALD.

(4) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Badan Usaha SPALD, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

Bagian KeenamPenyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha Pengelola

Kawasan

Pasal 64 #SalinLaporkan

Badan usaha pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dapat melakukan Penyelenggaraan SPALD untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasannya.

Pasal 65 #SalinLaporkan

Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh badan usaha pengelola kawasan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

Bagian KetujuhPenyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Desa

Pasal 66 #SalinLaporkan

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau melalui BUM Desa.

(2) Penyelenggaraan SPALD oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. unit usaha yang khusus berusaha di bidang SPALD;

b. unit usaha khusus yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah beberapa Kelompok Masyarakat; dan/atau

c. kerja sama dengan Kelompok Masyarakat.

(3) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh BUM Desa SPALD.

Bagian KedelapanPenyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 67 #SalinLaporkan

(1) Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan Air Limbah Domestik bagi masyarakat di kawasannya.

(2) Ketentuan pembentukan Kelompok Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIKERJA SAMA DAN SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN PEMANFAATAN SPALD

Pasal 68 #SalinLaporkan

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama daerah dan/atau pembuatan usaha bersama Penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD dapat melakukan kerja sama dengan:

a. BUMN; b BUMD SPALD;

c. BUMD Air Minum; dan/atau

d. Badan Usaha SPALD.

(4) Dalam Penyelenggaraan SPALD yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan secara sinergi.

(5) Pelaksanaan kerja sama dan sinergi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXINOVASI

Pasal 69 #SalinLaporkan

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Badan Usaha SPALD, Pemerintah Desa, perguruan tinggi, Kelompok Masyarakat, dan orang perorangan dapat melakukan inovasi SPALD dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD.

(2) Inovasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial dalam peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD.

BAB XPENDANAAN

Pasal 70 #SalinLaporkan

(1) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya Penyelenggaraan SPALD yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara transparan.

(3) Pemerintah Daerah harus memenuhi tersedianya dana Penyelenggaraan SPALD untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

Pasal 71 #SalinLaporkan

(1) Dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

(2) Pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 #SalinLaporkan

Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, BUMD Air Minum, dan/atau Badan Usaha SPALD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dan/atau pemberian subsidi sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIRETRIBUSI, TARIF, DAN IURAN

Bagian KesatuRetribusi

Pasal 73 #SalinLaporkan

(1) Retribusi pelayanan SPALD merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap:

a. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

b. pengolahan limbah cair rumah tangga dan perkantoran.

(3) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian KeduaTarif

Pasal 74 #SalinLaporkan

(1) Tarif pelayanan SPALD merupakan biaya jasa pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang harus dibayar oleh pelanggan BUMN, BUMD SPALD, BUMD Air Minum, atau Badan Usaha SPALD.

(2) Penetapan Tarif Pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya; dan

d. transparansi dan akuntabilitas.

(3) Tarif pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan SPALD yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tarif pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan SPALD yang diselenggarakan Badan Usaha SPALD untuk kebutuhan sendiri ditetapkan oleh Badan Usaha SPALD dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat yang dilayani.

(5) Tarif pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan SPALD yang diselenggarakan melalui kerja sama Badan Usaha SPALD dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ditetapkan atas dasar perjanjian/kontrak kerja sama.

Bagian KetigaIuran

Pasal 75 #SalinLaporkan

(1) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.

(2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB XIIPERIZINAN

Pasal 76 #SalinLaporkan

Penyelenggaraan SPALD harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIIIPENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 77 #SalinLaporkan

(1) Setiap orang yang bertugas dalam Penyelenggaraan SPALD harus memiliki kompetensi kerja.

(2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat keterangan keikutsertaan pelatihan;

b. sertifikat pelatihan berbasis kompetensi; dan/atau

c. sertifikat kompetensi.

(3) Ketentuan mengenai kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIVPEMBINAAN

Pasal 78 #SalinLaporkan

(1) Menteri melakukan pembinaan teknis Penyelenggaraan SPALD kepada Pemerintah Daerah provinsi melalui:

a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang SPALD;

c. koordinasi Penyelenggaraan SPALD;

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

e. fasilitasi bantuan teknis Penyelenggaraan SPALD;

f. pendidikan dan pelatihan; dan

g. penelitian dan pengembangan.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan pembinaan umum Penyelenggaraan SPALD kepada Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Gubernur melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan SPALD kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui:

a. bantuan teknis;

b. bimbingan teknis;

c. koordinasi Penyelenggaraan SPALD;

d. diseminasi peraturan daerah di bidang Penyelenggaraan SPALD;

e. pendidikan dan pelatihan; dan

f. penelitian dan pengembangan.

(4) Selain melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan SPALD kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, gubernur melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan SPALD terhadap perangkat daerah provinsi.

(5) Bupati/wali kota melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis Penyelenggaraan SPALD kepada perangkat daerah kabupaten/kota.

BAB XVPENGAWASAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 79 #SalinLaporkan

(1) Menteri melakukan pengawasan teknis Penyelenggaraan SPALD lintas wilayah kabupaten/kota.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan pengawasan umum Penyelenggaraan SPALD lintas wilayah kabupaten/kota.

(3) Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis Penyelenggaraan SPALD terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Selain melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis Penyelenggaraan SPALD terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota, gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis Penyelenggaraan SPALD terhadap perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada suburusan air limbah bidang pekerjaan umum.

(5) Bupati/wali kota melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis Penyelenggaraan SPALD terhadap perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada suburusan air limbah bidang pekerjaan umum.

Pasal 80 #SalinLaporkan

Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan melalui:

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Bagian KeduaPemantauan

Pasal 81 #SalinLaporkan

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

a. kondisi teknis;

b. kinerja nonteknis; dan

c. kondisi lingkungan.

(2) Kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kondisi komponen SPALD; dan

b. kondisi pengoperasian dan pemeliharaan SPALD.

(3) Kondisi nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kelembagaan dan sumber daya manusia;

b. manajemen;

c. keuangan; dan

d. peran masyarakat dan produk hukum.

(4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;

b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan

c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 82 #SalinLaporkan

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan dengan cara:

a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung Penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan SPALD.

Bagian KetigaEvaluasi

Pasal 83 #SalinLaporkan

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Pasal 84 #SalinLaporkan

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian KeempatPelaporan

Pasal 85 #SalinLaporkan

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c sebagai berikut:

a. gubernur menyampaikan laporan kinerja Penyelenggaraan SPALD lintas kabupaten/kota kepada Menteri; dan

b. bupati/wali kota menyampaikan laporan kinerja Penyelenggaraan SPALD kabupaten/kota kepada gubernur.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. kondisi teknis;

b. kondisi nonteknis; dan

c. kondisi lingkungan.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik dan menjadi masukan dalam pelaporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

Pasal 86 #SalinLaporkan

Ketentuan mengenai pengawasan Penyelenggaraan SPALD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XVIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87 #SalinLaporkan

Pemisahan antara SPALD dan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lambat:

a. 10 (sepuluh) tahun untuk kota metropolitan dan kota besar; dan

b. 20 (dua puluh) tahun untuk kota sedang dan kota kecil, sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 88 #SalinLaporkan

(1) Perencanaan SPALD yang sedang dalam proses penyusunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Konstruksi SPALD yang perencanaannya telah selesai disusun sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun belum dilaksanakan, pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Konstruksi SPALD yang sedang dalam proses pelaksanaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sampai dengan selesainya pelaksanaan konstruksi.

BAB XVIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89 #SalinLaporkan

Penyelenggaraan SPALD pada Daerah Khusus Jakarta dan/atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan wilayah tersebut.

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 90 #SalinLaporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91 #SalinLaporkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA, Œ

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж