berlaku
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 8 Oktober 2026.
Mutu teks
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Bukan teks resmi. Teks ini diekstrak mesin dari salinan resmi di
JDIH (diunduh 2026-10-08). Kepala halaman, nomor halaman, dan kata sambung di
kaki halaman dibuang dan spasinya dirapikan. Penanda hlm. menunjukkan nomor halaman berkas
PDF resminya.
Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK
INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
1. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 3 peningkatan, dan perluasan.
5. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang SPAM.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pengaturan pemberian rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan investasi di bidang SPAM merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM oleh PDAM.
(1) Dalam melaksanakan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, PDAM dapat melakukan perjanjian kredit investasi dengan bank untuk pembiayaan proyek investasi.
(2) Menteri memberikan rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IIJENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS
Jenis kegiatan proyek investasi sebagaimana dimaksud dalam jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 4Pasal 3 yang dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis terdiri atas:
a. pembangunan baru;
b. peningkatan kapasitas;
c. perluasan jaringan untuk pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan; dan/atau
(1) Direktur Jenderal dalam memberikan rekomendasi teknis untuk jenis kegiatan proyek investasi berupa pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terlebih dahulu harus menyampaikan usulan pembangunan unit air baku kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang sumber daya air.
(2) Dukungan pembangunan unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sinkronisasi air baku.
BAB IIITATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DAN PENILAIAN KELAYAKAN
(1) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan pemberian rekomendasi teknis, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun rekomendasi teknis yang berasal dari unsur:
a. Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
b. Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 5 Jenderal Sumber Daya Air;
c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
d. Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, BU Jasa Air, BUMD dan BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
e. Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
(3) Tim penyusun rekomendasi teknis bertugas untuk membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan mekanisme pemberian rekomendasi teknis.
(4) Tim penyusun rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, dan anggota.
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.
(1) Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Direktur jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 6 Jenderal.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen:
a. laporan hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjelaskan bahwa kinerja PDAM dalam kondisi sehat dan full cost recovery selama 2 (dua) periode laporan terakhir;
b. rencana bisnis yang masih berlaku;
c. studi kelayakan; dan
d. surat pernyataan dukungan prinsip kepala daerah.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan ketua tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian terhadap permohonan PDAM.
(2) Ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima.
(3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemeriksaan surat permohonan rekomendasi teknis PDAM;
b. kelengkapan dokumen; dan
c. kesesuaian muatan dokumen dengan substansi penilaian kelayakan.
(4) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 7 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Sekretariat melaporkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara pemeriksaan administrasi yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menyampaikan surat pengembalian kepada PDAM yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada anggota tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian kelayakan.
(1) Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melakukan penilaian kelayakan yang meliputi aspek:
a. kajian teknis teknologi;
b. kajian lingkungan;
c. kajian sosial, budaya, dan ekonomi;
d. kajian hukum dan kelembagaan;
e. kajian finansial; dan
f. kajian risiko dan mitigasi.
(2) Penilaian kelayakan dilaksanakan dengan ketentuan: jdih.pu.go.id
berkas 1, hlm. 8
a. berdasarkan studi kelayakan dari PDAM; dan
b. menggunakan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penilaian kelayakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penugasan dari ketua tim.
(4) Studi kelayakan dapat dinyatakan layak jika memenuhi seluruh aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian KeempatTahap Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis
(1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan layak, ketua tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan melalui nota dinas kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan dan konsep surat rekomendasi teknis.
(2) Surat rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada PDAM.
(3) Nota dinas dan surat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dinyatakan tidak layak, jdih.pu.go.id berkas 1, hlm. 9 ketua tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan melalui nota dinas kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan dan konsep surat penolakan rekomendasi teknis.
(2) Surat penolakan rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada PDAM.
(3) Nota dinas dan surat penolakan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id
berkas 1, hlm. 10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1477 jdih.pu.go.id
Lampiran
berkas 2, hlm. 1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS I. BAGAN ALUR PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 2
II. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS DARI PDAM (KOP SURAT PDAM) Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Rekomendasi Teknis Program Pinjaman Perbankan PDAM ….. Kabupaten/Kota...................Tahun .......... Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Tempat Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya Program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, kami PDAM........................ mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kementerian PUPR untuk (Program/ Kegiatan) Tahun........... Bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Evaluasi Kinerja PDAM (Sehat, FCR …2 tahun terakhir) 2. Rencana Bisnis PDAM…………….(Program/ Kegiatan) Tahun .......... 3. Studi Kelayakan ……………….(Judul Program/ Kegiatan) Tahun ........... 4. Surat Dukungan Prinsip Kepala Daerah (Bupati/Walikota) ………… Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami mengucapkan terima kasih. ……………,........................... Direksi PDAM.................................... (Jabatan) ( nama ) Tembusan: 1. Bupati/Walikota…. 2. Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 3
III. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PRINSIP KEPALA DAERAH (KOP SURAT PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN .....) Nomor : ..............., ........ 20.... Lampiran : Hal : Pernyataan Dukungan Prinsip Kepala Daerah terhadap Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) PDAM Kab/Kota…. melalui skema Pinjaman Perbankan Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Di Tempat Dengan hormat, Berkaitan dengan adanya Program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, bersama ini kami sampaikan surat pernyataan dukungan terhadap (nama program/kegiatan) PDAM Kab/Kota…. melalui program tersebut. Bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berkaitan dengan pembayaran kewajiban bunga atas pinjaman PDAM. Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih. (Tempat, tanggal, bulan, tahun) Tanda tangan dan cap (Bupati / Walikota ……..) Tembusan: 1…. jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 4
jdih.pu.go.id IV. FORMAT DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN AWAL DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN AWAL Nama Studi Kelayakan : PDAM (Kab/Kota) : Hari/Tanggal : A. Kelengkapan Dokumen KELENGKAPAN DOKUMEN KELENGKAPAN (ADA/TIDAK) KETERANGAN 1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis 2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM 3. Dokumen Rencana Bisnis 4. Dokumen Studi Kelayakan 5. Surat Pernyataan Dukungan Prinsip Kepala Daerah B. Kesesuaian Outline dengan Ketersediaan Substansi Penilaian Kelayakan URAIAN INDIKATOR PENILAIAN A. KAJIAN TEKNIS TEKNOLOGIS Gambaran Umum Wilayah 1. Kondisi Umum Gambaran umum lokasi PDAM 2. Geografis dan Administratif Penjelasan letak geografis PDAM, wilayah administratif lokasi PDAM 3. Kondisi Fisik Penjelasan kondisi fisik lokasi PDAM (Topografi lahan, Klimatologi, Geologi, Hidrolgi) 4. Demografi Uraian data Kependudukan Kabupaten/Kota lokasi PDAM 5. Kondisi Sosial Ekonomi Uraian Sumber Daya Air yang ada dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan, (dapat berupa air permukaan, tanah, dll) 6. Pengunaan dan Tata Guna Lahan Rincian penggunaan lahan terbangun yang masuk dalam lingkup studi kelayakan (termasuk penjelasn lahan tidak terbangun) 7. Tata Ruang Wilayah Peruntukan dan fungsi lahan menurut RTRW 8. Perekonomian Daerah Gambaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kondisi SPAM Eksisting 1. Kondisi Umum Menjelaskan tingkat pelayanan air minum, tingkat konsumsi air (liter/orang/hari), dan tingkat kebocoran air saat ini. 2. Aspek Teknis Penjelasan unit teknis SPAM yang dikelola PDAM atau lembaga non-PDAM dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan
berkas 2, hlm. 5
jdih.pu.go.id URAIAN INDIKATOR PENILAIAN 3. Aspek Non Teknis Penjelasan aspek keuangan, manajemen dan kelembagaan SPAM yang masuk dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan 4. Permasalahan SPAM Uraian masalah yang dihadapi PDAM atau non PDAM dalam penyelenggaraan SPAM Kajian Sumber Air Baku 1. Jenis Sumber Air Baku Penjelasan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan ( lokasi, kualitas, kapasitas andal, kontiniunitas, jarak dan lokasi) 2. Fungsi Sumber Air Baku saat ini Peruntukan sumber air baku oleh BWS 3. Kajian Hidrologi dan Morfologi Penjelasan kondisi hidrologi dan morfologi lokasi sumber air baku dan dampaknya terhadap sumber air baku Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air Daerah Pelayanan Penjelasan rencana daerah penerima manfaat 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Proyeksi 20 tahun dengan penjelasan metode proyeksi dan deviasi 2. Proyeksi Kebutuhan Air Perhitungan kebutuhan air 20 tahun kedepan, penjelasan asumsi yang digunakan 3. RDS WTC, WTP, ATP, uji Penentuan sumber dan tingkat pertumbuhan permintaan (uji elastisitas permintaan) Unit Air baku 1. Sumber Air Baku Terpilih Penjelasan pemilihan Sumber Air Baku, dilengkapi data keandalan air baku dari BWS setempat, rekomendasi penggunaan oleh BWS dan kualitas air hasil lab terakreditasi 2. Bangunan Intake Penjelasan pemilihan unit intake, rencana kapasitas, kriteria desain dan unit pendukung lainnya 3. Pipa Transmisi Penjelasan total panjang pipa, diameter, persyaratan hidrolis, kondisi tanah, unit pelengkap, dilengakapi dengan usulan spesifikasi, kriteia desain dan analisis pemilihan, status lahan, serta faktor lingkungan dan sosial 4. Kesiapan Perizinan Penjelasan lokasi terjadi irisan jalur pipa dengan jalan tol, rel kereta dsb, jenis perizinan yang dibutuhkan, status dan strategi pemenuhan izin 5. Skematik Unit Air Baku Detil bangunan intake dan pipa transmisi diatas peta wilayah pelayanan, dilengkapi profil hidrolis Unit Produksi 1. Kajian Unit pengolahan IPA Penjelasan jenis IPA, rencana kapasitas, pemilihan unit proses, kriteria desain setiap unit, implementasi green IPA, SCADA, skematik, target volume produksi 2. Skematik Unit Operasi Detil unit operasi dan banguanan pendukung di atas rencana lokasi lahan Unit Distribusi
berkas 2, hlm. 6
jdih.pu.go.id URAIAN INDIKATOR PENILAIAN 1. Sistem Perpipaan Distribusi Penjelasan total panjang pipa, diameter, persyaratan hidrolis, kondisi tanah, unit pelengkap, dilengkapi dengan usulan spesifikasi, kriteria desain dan analisis pemilihan, status lahan, serta faktor lingkungan dan sosial 2. Kesiapan Perizinan Penjelasan lokasi terjadi irisan jalur pipa dengan jalan tol, rel kereta dsb, jenis perizinan yang dibutuhkan, status dan strategi pemenuhan izin 3. Skematik Uniit Distribusi Detil pipa distribusi diatas peta wilayah pelayanan, dilengkapi profil hidrolis Unit Pelayanan 1. Wilayah pelayanan Rincian wilayah pelayanan baru 2. Rencana tahapan pemasangan sambungan Rincian tahapan pemasangan SR dan prioritas pelanggan yang dilayani 3. Rencana Sistem Pemantauan dan Pengendalian Jaringan Penjelasan rencana sistem monitoring dan pemeliharan unit SPAM 4. Jadwal pelaksanaan konstruksi Penjelasan jadwal proyek dari penyiapan hingga penambahan SR dan status terakhir Lingkup Pengembangan SPAM Penjelasan rencana pengembangan SPAM (usulan program) sesuai dengan RISPAM dan Bussiness Plan Pembangunan Baru: latar belakang kebutuhan, green/brownfield, gambaran unit yang akan dibangun, rencana penerima manfaat, prioritas pembangunan nasional Uprating: Latar belakang pemilihan uprating sebagai usulan, target penerima manfaat, gambaran unit yang akan di proses Pemanfaatan Idle: latar belakang idle, recanan pemanfaatan (rehab / pembangunan jaringan transmisi), target penerima manfaat Rehabilitasi: latar belakang usulan rehab, dampak rehab terhap operasional Kesiapan pengambilan air Proses Pengajuan SIPPA (Rekomendasi teknis dari baku beserta perizinannya Balai Wilayah Sungai (BWS) sudah terbit) B. KAJIAN LINGKUNGAN Landasan Hukum Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (indikasi kebutuhan amdal/UKL/UPL atau SPPL dan proses pengajuan amdal/UKL/UPL atau SPPL) Latar belakang dan gambaran kegiatan Penjelasan tentang rona awal lingkungan ( latar belakang dan uraian kegiatan) Pengaman Lingkungan 1. Gambaran umum kegiatan proyek Gambaran umum kegiatan konstruksi dan pelayanan 2. Identifikasi dampak terhadap lingkungan Penjelasan tentang dampak lingkungan dibandingkan rona awal lingkungan hidup 3. Rekomendasi dan mitigasi dampak Penjelasan rencana mengatasi dampak termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
berkas 2, hlm. 7
jdih.pu.go.id URAIAN INDIKATOR PENILAIAN Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan 1. Identifikasi pihak yang terdampak Penjelasan lahan pihak terdampak (dilengkapi karakteristik sosial dan ekonomi) 2. Identifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan Penjelasan nilai lahan yang terdampak dan kompensasi yang akan diberikan 3. Penanganan permukiman yang terdampak Penjelasan konsultasi publik terkait pembebasan lahan, pihak dan sistem pengadaan permukiman terdampak C. KAJIAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI Analisis Sosial Ekonomi 1. Kajian permintaan (Demand) penduduk atas penyediaan air bersih Penjelasan pelaksanaan RDS, metode sampling, penyajian data WTC, WTP, ATP, keterkaitan peraturan tarif 2. Affordability Pengembangan SPAM Penjelasan kondisi ekonomi warga terkait pembayaran pembebanan langsung atas jasa yang diterima dari komponen air minum Analisa Budaya 1. Kajian pola pemakaian air oleh masyarakat Sumber data kajian, metode perhitungan D. KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN 1. Lembaga Pengelola Model pengelolaan air minum yang digunakan, dasar pembentukan, gambaran organisasi 2. Sumber Daya Manusia Penjelasan komposisi SDM dilengkapi kualifikasi dan jabatan, rencana peningkatan kompetensi 3. IKU Perbankan Penjelasan IKU, target, waktu, kriteria, monitoring, verifikasi E. KAJIAN FINANSIAL Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan 1. Kebutuhan Investasi Uraian relevan nilai investasi (harga berlaku), jenis2 biaya operasional, biaya dasar operasional dan perhitungannya, penyesuaian tahunan 2. Sumber Pendanaan Penjelasan opsi skema pendanaan proyek dari beberapa sumber, analisa positif dan negatif tiap opsi, (lingkup pekerjaan yang didanai perbankan atau sumber lainnya dan rinciannya) Dasar Penentuan Asumsi Keuangan Informasi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dan asumsi lainnya Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran Rincian pendapatan selama periode evaluasi, Rincian biaya investasi, biaya O&M, dan biaya lainnya 2. Proyeksi Kinerja Laporan laba rugi, arus kas, neraca, rasio keuangan, kemampuan pembayaran pinjaman Hasil Analisis Kelayakan 1. Analisis Kelayakan Investasi setiap tahapan Analisis dan perhitungan finansial dengan indikator minimal IRR, NPV, dan DSCR
berkas 2, hlm. 8
jdih.pu.go.id URAIAN INDIKATOR PENILAIAN 2. Affordability Penjelasan tingkat kemampuan masyarakat dalam pembayaran pembebanan langsung atas jasa yang diterima dari komponen air minum 3. Analisis Sensitivitas Uraian sensitivitas terhadap perubahan tarif, biaya dan nilai investasi F. KAJIAN RISIKO DAN MITIGASI 1. Identifikasi Risiko Tabel Potensi Risiko (kinerja, dan politik, dan finansial), besaran dan alokasi risiko 2. Mitigasi Risiko Strategi mitigasi, dasar peraturan Berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan, dokumen dinyatakan ….....
berkas 2, hlm. 9
V. FORMAT NOTA DINAS DARI TIM SEKRETARIAT KEPADA KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS PERIHAL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AWAL DOKUMEN PDAM NOTA DINAS Nomor : Yth : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis Dari : Sekretariat Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Awal Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen PDAM Kabupaten/Kota ................... Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan Tanggal : (tanggal, bulan, tahun) Sehubungan telah dilakukan pemeriksaan awal terkait kelengkapan dokumen dan muatan substansinya dalam rangka Program Pinjaman Perbankan PDAM Kabupaten/Kota....... untuk Program/Kegiatan ........, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM Kabupaten/Kota.......dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan.......... dinyatakan lengkap dan muatannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor…… Tahun….. 2. Dokumen Studi Kelayakan tersebut selanjutnya akan kami serahkan kepada Tim Penilai Kelayakan untuk ditindaklanjuti dengan penilaian kelayakan terhadap 6 (enam) aspek sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor …. Tahun…. 3. Terlampir kami sampaikan Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen sebagai bahan periksa. Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Ketua Tim Penilai Kelayakan, kami mengucapkan terima kasih. Sekretariat (Jabatan) (……………………………….) NIP. Tembusan: 1 …… jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 10
VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN AWAL BERITA ACARA PEMERIKSAAN AWAL PDAM : ……. Kab/Kota ……….. Studi Kelayakan : (diisi nama proyek) Pada hari ini,….. tanggal…. Bulan…… tahun…… bertempat di….., dan dihadiri oleh perwakilan: 1. 2. Dstnya…. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal dokumen kelengkapan dan dokumen Studi Kelayakan, terdapat hal-hal sebagai berikut: 1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM sudah lengkap dan sesuai dengan outline dan ketersediaan substansi penilaian kelayakan. Dan seterusnya (jika ada) 2. Dokumen yang disampaikan masih terdapat kekurangan terhadap kelengkapan dokumen yaitu:…. dan dalam dokumen Studi Kelayakan, masih terdapat data yang belum lengkap antara lain dalam kajian teknis teknologis, lingkungan …Dan seterusnya (jika ada) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka: 1. Dokumen yang sudah lengkap akan kami sampaikan kepada Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis untuk dapat diproses lebih lanjut. 2. Dokumen tersebut kami minta agar PDAM Kab/Kota ….. dapat memperbaiki dokumen tersebut dan mengembalikan dokumen serta kelengkapannya kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. (lokasi rapat pembahasan), (tanggal bulan tahun) Sekretariat (……………………………….) NIP jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 11
VII. FORMAT NOTA DINAS KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TERKAIT PEMERIKSAAN AWAL NOTA DINAS No. : Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya Dari : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Awal Kelengkapan dan Kesuaian Dokumen Studi Kelayakan PDAM Kabupaten/Kota … Lampiran : ……. (….) berkas Tanggal : (tanggal, bulan, tahun) Sehubungan dengan telah dilakukan pemeriksaan awal sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor ….. Tahun …. Tentang ….., bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah dilaksanakan pemeriksaan awal yang dilakukan Tim Penyusun Rekomendasi Teknis terhadap dokumen Studi Kelayakan ………..(Judul Program/Kegiatan) Tahun …PDAM Kota/Kab...... 2. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Awal Rekomendasi Teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor...... tahun…. Tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa Usulan Pembangunan SPAM ….PDAM Kab/Kota… (diterima dan akan dilanjutkan dengan proses penilaian kelayakan) atau (ditolak karena terdapat beberapa dokumen yang kurang lengkap dan tidak sesuai). Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis (……………………………….) NIP Tembusan: 1. ....... jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 12
VIII. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN DARI KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KE PDAM Nomor : Jakarta,.............. Lampiran : Hal : Pengembalian Dokumen Studi Kelayakan ….. PDAM .…. Kabupaten/Kota….. Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan Yth. Direktur Utama PDAM……………………… di- tempat Sehubungan dengan surat saudara Nomor…… tanggal…….. perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan hasil pemeriksaan awal terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam rangka Program Pinjaman Perbankan, Usulan Pembangunan SPAM..…. PDAM Kab/Kota…. dinyatakan belum memenuhi kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan. 2. Berkaitan butir 1, dokumen tersebut dikembalikan agar PDAM Kab/Kota …. dapat segera melengkapi dan menyerahkan kembali paling lambat tanggal....... . Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih. Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis, (………………………………) NIP. Tembusan: 1 …… jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 13
jdih.pu.go.id IX. FORMAT DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELAYAKAN DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELAYAKAN Nama Studi Kelayakan : PDAM (Kab/Kota) : Hari/Tanggal : KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR KELAYAKAN PENILAIAN A. KAJIAN TEKNIS TEKNOLOGIS Potensi Sumber Air Baku 1. Neraca Air Baku Kapasitas andal mencukupi kebutuhan air baku (data BWS) dan rekomendasi teknis BWS setempat 2. Rekomendasi Penggunaan Rekomendasi atau indikasi persetujuan BWS, izin pengusahaan dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPPA) atau status surat pengajuan SIPPA 3. Desain Intake dan Transmisi Skematik pengaliran air baku (dilengkapi profil hidrolis, perhitungan kapasitas, head, peralatan ME, jenis dan dimensi pipa air baku) Demografi 1. Gambaran pelayanan eksisting PDAM Gambaran umum dan skematik SPAM eksisting 2. Kinerja PDAM eksisting Laporan Evaluasi Kinerja PDAM menurut audit BPKP (2 tahun terakhir) 3. Rencana Pengembangan pelayanan dan kesesuaian usulan program Kesesuaian usulan program dengan RISPAM dan Bussiness Plan yang berlaku Kebutuhan Air 1. Proyeksi Penduduk Minimal 20 tahun dilengkapi rumus statistik relevan 2. Proyeksi Kebutuhan air Proyeksi pelayanan air minum tahun ke-5, 10, dan 15 tahun ke depan dengan memperhatikan pelayanan domestik dan non domestik, dilengkapi RDS Operasional dan Pelayanan 1. Target Jam operasional 24 jam per hari 2. Target penurunan NRW / Tahun 1% 3. Tekanan SR 1 atm 4. Target kualitas air Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010
berkas 2, hlm. 14
jdih.pu.go.id Konsep Desain Sistem 1. Kriteria Desain Pemilihan Unit Operasi Memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 2. Pemilihan Unit Operasi IPA SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d) 3. Desain Skematik IPA SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d) 4. Sistem Pemantauan dan Pengendalian jaringan Otomasi 5. Kebutuhan Energi terkait operasional Tersedianya sumber energi yang mencukupi 6. Sistem Distribusi Memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 dan/atau SNI 06-2552-1991 7. Skematik Distribusi Memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 dan/atau SNI 06-2552-1991 Sistem dan Kebutuhan Lain 1. Lokasi dan Ketersediaan Lahan SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d) atau justifikasi Tim Ahli dengan status lahan bebas sengketa 2. Kesiapan perizinan Seluruh perizinan terpenuhi dibuktikan dengan dokumen pendukung Progress Pelaksanaan B. Kajian Lingkungan Rona Lingkungan Awal Risiko lingkungan (pencemaran udara, air permukaan/air tanah dalam. Tanah, kebisingan, lalu lintas, kesehatan dan keselamatan manusia, estetika) pada tahap konstruksi dan operasi (Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2019) Indikasi AMDAL, UKL/UPL, SPPL Dasar pelaksanaan kajian lingkungan (Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2019) Mitigasi Dampak Rencana dan jadwal pelaksanan program kepatuhan lingkungan C. Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya Gambaran Umum Tingkat Sosial, Ekonomi, Budaya Relasi antara kondisi ekonomi dan kemungkinan penambahan SR Hasil RDS Metode Sampling dan Kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 D. Kajian Hukum dan Kelembagaan Dasar Hukum Pembentukan PDAM Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tata Kelola Organisasi Target IKU (teknis PUPR) Untuk Program Perbankan Kesesuaian Rencana Pengembangan dengan target IKU
berkas 2, hlm. 15
jdih.pu.go.id E. Kajian Finansial Nilai Investasi IRR>WACC Arus Kas NPV>0 Periode Pengembalian PBP<1/2 umur asset Rasio Keuangan DSCR>3 Skema Pendanaan Proyek Alokasi dan Prioritas Pendanaan F. Kajian Risiko dan Mitigasi Identifikasi Risiko Rincian rencana kenaikan tarif, rincian risiko penurunan kapasitas air baku Mitigasi Risiko Rincian mitigasi risiko kenaikan tarif dan penurunan kapasitas air baku Berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan, dokumen dinyatakan ….....
berkas 2, hlm. 16
jdih.pu.go.id X. FORMAT NOTA DINAS DARI ANGGOTA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS PROGRAM PINJAMAN PERBANKAN PERIHAL PENILAIAN KELAYAKAN NOTA DINAS Nomor : Yth : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis Dari : Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis Hal : Laporan Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen PDAM Kab/Kota..........dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan Tanggal : (tanggal, bulan tahun) Sehubungan telah dilakukan pemeriksaan penilaian kelayakan terkait kelayakan dokumen pendukung PDAM berdasarkan daftar periksa penilaian kelayakan Program Pinjaman Perbankan PDAM Kabupaten/Kota........... untuk Program/Kegiatan ............, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM Kabupaten/Kota........... dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan............ dinyatakan (layak/tidak layak) dalam aspek kajian penilaian kelayakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor…… Tahun….. 2. Dokumen Penilaian Kelayakan tersebut selanjutnya akan kami serahkan kepada Tim Penyusun Rekomendasi Teknis untuk mohon dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep surat (Rekomendasi Teknis/ surat penolakan Rekomendasi Teknis). 3. Terlampir kami sampaikan daftar periksa penilaian kelayakan dokumen sebagai bahan periksa. Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis, kami mengucapkan terima kasih. Tembusan: 1 …… 2 …… Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis (Jabatan) (……………………………….) NIP.
berkas 2, hlm. 17
XI. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN MELALUI SKEMA PINJAMAN PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2019 PDAM : ……. Kab/Kota ……….. Studi Kelayakan : (diisi nama proyek) Pada hari ini,….. tanggal…. Bulan…… tahun…… bertempat di….., dan dihadiri oleh perwakilan: 1. 2. Dstnya…. Telah menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut: I. Pendahuluan (diisi hasil sesuai pembahasan) II. Kajian Teknis (diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan) III.Kajian Keuangan (diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan) IV.Kajian Lingkungan dan Sosial (diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan) V. Kajian Kelembagaan (diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan) VI.Kajian Risiko (diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan) Dan seterusnya (jika ada) Kesimpulan: PDAM Kab/Kota ….dinyatakan layak mengikuti program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 dengan memperhatikan ….. (lokasi rapat pembahasan), (tanggal bulan tahun) Pihak PDAM Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis, (……………………………………..) (……………………………………..) NIP. jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 18
XII. FORMAT NOTA DINAS DARI KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA PERIHAL PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM PINJAMAN PERBANKAN NOTA DINAS Nomor : Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya Dari : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis Hal : Laporan Hasil Penilaian Kelayakan PDAM Kab/Kota.......... Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan Tanggal : (tanggal, bulan tahun) Sehubungan telah dilakukan hasil penyusunan rekomendasi teknis berdasarkan laporan dari Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis dalam rangka Program Pinjaman Perbankan oleh PDAM Kabupaten/Kota................., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelayakan, untuk (Judul Program/Kegiatan) ..........yang disusun oleh PDAM Kab/Kota …. dinyatakan (layak/tidak layak) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor….. Tahun….. 2. Berkaitan butir 1 di atas, kami sampaikan Berita acara hasil penilaian kelayakan oleh PDAM Kabupaten/Kota......................... dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan................ sebagai bahan periksa Bapak Direktur Jenderal. 3. Terlampir kami sampaikan Konsep surat (rekomendasi teknis/surat penolakan rekomendasi teknis) dari Bapak Direktur Jenderal kepada Direksi PDAM. Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Direktur Jenderal Cipta Karya, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis, (……………………………….) NIP Tembusan: 1 …… jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 19
XIII. FORMAT SURAT REKOMENDASI TEKNIS DARI DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEPADA PDAM Nomor : Jakarta,……………… Sifat : Lampiran : Hal : Hasil Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) melalui Skema Pinjaman Perbankan Yth. Direktur Utama PDAM……………………… di- tempat Sehubungan dengan surat saudara Nomor…… tanggal…….. perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Teknis Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM melalui Pinjaman Perbankan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor...... Tahun…. tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa Usulan Pembangunan SPAM……. PDAM Kab/Kota….dinyatakan layak secara teknis, keuangan dan kelembagaan. 2. Berkaitan butir 1, agar PDAM Kab/Kota …. dapat segera memproses kelengkapan dokumen persyaratan lainnya dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih. Direktur Jenderal Cipta Karya, (………………………………) NIP. jdih.pu.go.id
berkas 2, hlm. 20
jdih.pu.go.id XIV. SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI KETUA TIM PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA PDAM Nomor : Jakarta,………… Lampiran : Hal : Hasil Penilaian Kelayakan (Judul Program/Kegiatan) PDAM Kab/Kota…. melalui Skema Pinjaman Perbankan Yth. Direktur Utama PDAM……………………… di- tempat Sehubungan dengan surat saudara Nomor…… tanggal…….. perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Teknis Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM melalui Pinjaman Perbankan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor...... Tahun…. Tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa (Judul Program/Kegiatan) ….PDAM Kab/Kota…. dinyatakan tidak layak sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor…. Tahun…. 2. Berkaitan butir 1, PDAM Kab/Kota …. dipersilahkan memperbaiki dan melengkapi dokumen tersebut dan kembali menyampaikan surat permohonan Rekomendasi Teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih. Tembusan: 1…. 2…. Direktur Jenderal Cipta Karya, (……………………………….) NIP MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO
Berkas resmi diunduh dari JDIH pada 2026-10-08; 30 halaman dari 2 berkas.
Teks ini bukan nasihat hukum dan bukan naskah resmi; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.