Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLI N DU NGAN DAN PENGELO I-AAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang

Mengingat 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN

SALINAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB IKETENTUAN UI\.{UM

Pasal 1 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mel.estarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tela.h me,dapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian -..rg.rrri dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, a.tau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 1 2

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan Can pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, at-au persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang waiib dilengkapi dengan Amdal.

8. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Dampak Penting a"dalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangar mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup uKL-upL.

15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari ,..r.r.ro Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan a., akibat dari 'encana Usaha dan/atau Kegiatan ya,ng berada dalam kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan.

19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RpL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan.

21. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.

22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan 23- Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku hlm. 5 OCR 24- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pa.cla. bidang tertentu.

25. Instansi Pemerintah adalah kementerianliernbaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi oimpat< Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen e'uah:asl dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalarr untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

28- Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, clan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

29. Kerusakan I Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

30. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

31. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah carA atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.

32. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu J/ang dilakukan untuk rn".r3"g, Mutu Air.

33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

34. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

35. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

36. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

37. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

39. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.

40. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

41. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiata-n.

42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

43. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya. sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.

45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

46. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

47. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

48. Sumber Pencemar Udara adalah setia.p kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Uda.ra Ambien.

49. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehi.ngga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

50. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

51. Emisi ad.alah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

52. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udar-a yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambieri.

53. Baku l,{rrtu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien. 54, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut a.dalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Laut.

55. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan benıtuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

56. Arr Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 practical salinity unit (psu) atau lebih dari 30 psu.

57. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu Carr tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

59. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau. hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

60. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.

62. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.

63. Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Muter Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.

64. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan ka.pur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.

65. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

66. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.

67. Bahan Berba.haya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, darrf atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan. serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

68. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tang mengandung 83. hlm. 10 OCR -/ A. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun i-atig selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah E}3.

7 7. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic .Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian 83 dari suatu Limbah.

72. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah 83 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

73. Simbol Limbah 83 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah 83.

74. Label Limbah 83 adalah keterangan mengenai Limbah 83 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah 83, alamat Penghasil Limbah 83. waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 83. -/5. Pelabelan Limbah 83 adalah proses penandaan ata-r.r pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada. kemasan langsung Limbah 83.

76. Ekspor Limbah 83 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah E}3 dari Indonesia

77. Notifikasi daerah pabean Negara Kesatuan Republik Ekspor Limbah 83 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah 83.

78. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau penimbuna-n.

79. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah. konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan Penghasil Limbah 83 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah 83 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

81. Penghasil Limbah 83 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah 83.

82. Pengumpul Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah 83, Pemanfaatan Limbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83.

83. Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah 83.

84. Pemanfaat Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah 83.

85. Pengolah Limba.h 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah ts3.

86. Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah 83.

87. Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah E}3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang dihasilkannya.

88. Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah 83 dari Penghasil Limbah 83 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah El3.

89. Pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah 83 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong , dan f atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

90. Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

91. Penimbunan Limbah 83 adalah kegiatan menempatkan Limbah 83 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

92. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yalrg meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah 83.

93. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai. standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

94. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

95. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

96. Pejabat Fungsional adalah adalah pega-wai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pa.da Instansi Pemerintah.

97. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

98. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usa,ha dan/atau Kegiatan a.tas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

100. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanı pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

101. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

102. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Can Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2 #SalinLaporkan Penjelasan

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. Persetujuan Lingkungan;

b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

g. dana penjaminan untuk pemulihan fu.ngsi Lingkungan Hidup: h Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

i. pembinaan dan Pengawasan; dan j pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IIPERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 3 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.

(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

(5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

(7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 4 #SalinLaporkan Penjelasan

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal;

b. UKL-UPL; atau

c. SPPL.

Pasal 5 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting t.erhadap Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya ..vajih Amdal; dan/atau

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-r rndangan.

(4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

(5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.

(6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mela.kukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau b, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

(7) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

Pasal 6 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting; hlm. 17 OCR -)_7-

b. jenis rencana Usaha dan,/atau Kegiatan yang lc,kasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau trdak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; Can

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari waj'ib Amdal.

Pasal 7 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dirnilikr bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan }iidr-rp dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UpL;

b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/ata,,r

c. termasuk .jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8 #SalinLaporkan Penjelasan

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas c d

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploita.si sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun )'ang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasiinya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya:

e. proses hlm. 18 OCR ?. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya. alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, Lrerff&n, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati clan nonhayati; h kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara: dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 9 #SalinLaporkan Penjelasan

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha clan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat t (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SppL sebagaimana dimaksud da"lam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha Can,i atau Kegiatan yang:

a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup str ategis J,ang dibuat Can dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketent-uan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usa.ha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif Can rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. program

c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha danl atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;

i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/ atau

j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bu,mi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/ besarannya wajib Amdal;

b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;

d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;

e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah, ini.

Pasal 1 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku Usaha di ca.lam kawasan clan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ),anB disahkan oleh pengelola kawasan clair menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha cii dalam kawasan.

(4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lo ayat (r) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 12 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau

b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, atau SppL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiat-an yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri. 2 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh:

a. menteri danT atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota; dan/atau

d. masya.rakat.

(3) Usulan t-ertulis sebagaimana dimaksud pada ayat i.2l paling sedikit berisi:

a. Identitas pengusul,

hr. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;

c. status dan kondisi lingkungan di d.alam clan di sekitar lokasi rencana Usaha d,anf atau Kegiatan; dan hlm. 22 OCR -zz-

d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan "terjadi, ketersediaan teknologi pengelcriaan Lingkungan Hidup, dan ala-san ilmiah bahwa .rencana Usaha dan/atau Kegiatan t-ersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup Can dapat diterapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

(4) Usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau- Kegiatan yang wajib meiliki Amdal.

Pasal 13 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

(3) Evaluasr sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dilaksanakan, dengan mempertimbangkan.

a. alasan ilmiah bahu,a rencana Usaha danf atat Ke.gia.tan tersebut memiliki Da.mpak Penting terhadap Lingkungan Hidup;

b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan C. teknologi pengelolaan Da.mpak Lingkungan Hid.up.

(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang v,ajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan hlm. 23 OCR usulan tidak dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 14 #SalinLaporkan Penjelasan

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal; atau

b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15 #SalinLaporkan Penjelasan

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri. oleh:

a. menterr dan,/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota; dan/atau

d. masyarakat.

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;

c. status dari kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/ataur Kegiatan; dan

d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akarr terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilrriah bahu,a rencana Usaha clan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup Can dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 17 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebaga-imana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat )'ang membidangi Amdal, UKL-UPL, clan SPPL.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai dengan perkembanga.n ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. daya dukung dan da;,a tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c. berdasarkan pertimbangan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan cidak menimbulkan Dampak Penting.

(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:

a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 18 ' #SalinLaporkan Penjelasan

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha Can/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal; atau

b. menolak usulan penetapar, suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 19 #SalinLaporkan Penjelasan

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 darr Pasal 18 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap,

Pasal 20 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.

(2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.

(4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KeduaPenyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Pasal 2 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada. ayat (21 dibuktikan- dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hai lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuat dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usa.ha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan str-rcli:

a. tunggal;

b. terpadu; ata.u

c. kawasan.

(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) h'uruf a dilakukan apabila penanggung ja.rab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usahrr dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi per.angkat daerah provinsi, a.ta.r organisasi perangkat Caerah kabupaten/kota.

(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan danf atarr pengawasannya berada di bau,ah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daer:ah kabupaten /kota.

(4) Pendekar.an studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan selaLu penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalarn kawasan, terletak dalam saul kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagain:aria dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf [r yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 23 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jau,ab I'saha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat ailakukar sendiri atau menunjuk pihak Iain dalani hal tidak mampu.

(2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.

(3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun piha.k lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jaw'ab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup pusat, ors.rnisasi perangkat daerah ya.ng membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.

(2) Dalarn hlm. 29 OCR (2\ Dalam hai instansi Lingkungan Hidup pusat. organisasi perangkat daerah J,ang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah ya,ng membidangi Lingkungan Hidup kabupatenf kota bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan,/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 25 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; b,. deskripsi rencana Usaha d,an/atau Kegiatan;

c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dari

d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26 #SalinLaporkan Penjelasan

Amdal sebagaimana dimaksud dalarn pasal 22 ayat (1) terdiri atas: a^ Formulir Kerangka Acuan;

b. Andai; dan

c. RKL-RPL.

Pasal 27 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyusunar Amda,l sebagaimana, dimaksud dalam pasa.l 21 ayat (r) dilakukan mela.lui tahapan:

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan;

b. pengisian. per.gajuan, pemeriksaan, .-lan penerbitan berita acara, kt-. kesepakatan ff Formulir Kera ngka Acuan :

c. penyusunan hlm. 30 OCR - lit.) -

c. pct'r.f'rsooan dan pengajuan Andal dan RKL-REL: dan

d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

(2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) ) huruf b da.n penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan An:dal.

Pasal 28 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l ayat (1) melibatkan masya"rakat yang t.erkena dampak langsung.

(2) Pelibatan masyarakat yang terkena Campak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. konsultasi publik.

(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2| huruf a.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Masyarakat yang t.erkena dampak langsung memberikan saran, pendapat-, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Saran, pendapat, rian tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

(7) Pelibatan masyarakat yang terkeni,, da.mpak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 29 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan t-erkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Pemerhati Lingku.ngan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Pasal 30 #SalinLaporkan

(1) Dalam. melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dar:/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai:

a. nama dan alamat penanggung jau,al: Usaha dan/atau Kegiatan;

b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;

f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan ba'.as waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan

g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. hlm. 32 OCR -:t2-

(2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa lndonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

(3) Sela;,n menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.

(4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang merrruaL informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha danf a:rat_r Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk mc.lakukan pengumuman, berupa :

a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;

b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio,;

c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau daerah kabupaten I kota; dan

d. media iain yang dapat digunakan.

Pasal iJ i (Pasal 31) #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran, pendapat, rlan tanggapan terhadap rencana LIsa.ha dan/atau Kegiatan tialam jangka waktu 10 (sepuluh) har.i kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ls ayat (2) huruf a.

QA - rjul '

(2) Saran, pendapa.t, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) disampaikan secara r.er:tulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Dalam. menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terkair pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan ciokuinen kependudukan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3) dapat berupa: a, informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalarn dan di sekitar lokasii ta.pak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha clan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/ atau

c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan d,engan menggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(6) Berdasarkan saran, pendapat. dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.

(7) Saran, pendapa-t, dan tanggapan masyarakat ya.ng telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalarn pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 32 #SalinLaporkan Penjelasan

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung inelalui konsultasi publik sebagaimana di.maksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup:

a. kelompok masyarakat rentan lwlrrcrable group); b, masyarakat adat (indigenous peoplel: dan/atau

c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagarmar,a dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) l:un.rf b, penanggung ja.wab Usaha dan/atau Kegiatan:

a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik: dan

b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.

(2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:

a. tujuan konsultasi publik;

b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;

c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;

d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan

e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

(3) Bentuk, c.ara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:

a. lokakarya;

b. seminar,

c. focus group discussion;

d. temu warga;

e. forum dengar pendapat-;

f. dialog interaktif; dan/atau

g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untu.k berkomunikasi secara 2 (dua) arah.

(4) Penanggung jav.,ab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) )'ang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

Pasal 34 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan latau Kegiatan menl ampaikan informasi paling sedikit terkait:

a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dar,,t atatr Kegiatan meliputi penrlrurlan kualitas a"ir permukaan:, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan

c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak Cari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/i:tau Kegiatan.

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah sa_ran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisiarr Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan mas5r6i12[41 dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegia-tan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat_ (2) meliputi:

a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau

b. masyarakat berkepentingan lainnya.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam .jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada, ayat (4) disampaikan kepada 'l'im Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan. hlm. 37 OCR - o/ -

(7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha Can/atau Kegiatan wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan

b. formulir metode studi Andal.

(3) Kementeria.n/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

(4) Menteri. memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam sistem inlbrmasi dokurrren Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia da"lam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3€, ayat (5).

Pasal 38 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diperiksa oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan::

a. ahli terkait dengan rencana Usaha dar:/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Pemeriksaan seba.gaimana dimaksud pa.da ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Forrnuli: Kerangka Acuan diterima dari penanggung jaw-ab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.

(4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Ke.angka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:

a. Dampak Penting hipotetik,

h. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c. metode studi;

d. penetapan ka'.egori Amdal; dan

e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusur dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

(2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. pendahuluan;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;

d. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;

f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;

g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i. lampiran.

(3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen .Andal sebagaimana tercantum dalam Lampir'an II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jau,ab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud nada ayat (1) memuat:

a. pendahuluan;

b. matrik RKL;

c. matrik RPL;

d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah 83, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;

e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan '

g. lampiran.

(3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/ atau Kegiatan.

(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kategori A;

b. kategori B; atau

c. kategori C.

(3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;

c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegia.tan.

(4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; dan

c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL ber:sifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Penambahan wakt-u penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau

d. analisis mengena.i dampak lalu lintas.

Pasal 44 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dokumen Andal dan.dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh:

a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan

b. penilaian substansi.

(3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistema.tika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. uji tahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan

c. Persetujuan Teknis.

(5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat daerah yang berwenang. '

Pasal 45 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.

(2) Dalarn hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks Can melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

(3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;

c. instansi sektor penerbit persetujuan awal ' d"., Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/ atau

e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya 'yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

(4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, Can tanggapan.

(5) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalarn berita acara rapat yang memuat informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

(6) Terhadap dokumen Andal. dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

(7) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 46 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

(2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.

(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud par:ia ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 47 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu kepentingan pertaha nan keamanan;

d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial, ekonomi, budaya. tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dair. pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan )'ang saling terkait clan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan i-ang bersifat negatif;

f. kemampuan penanggung jawab Usaha. dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

g. rencana Usaha danf atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarak at (emic view) ;

h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key speciesl;

2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importan c:e) ; dan / atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);

i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana ickasi Usaha dan/atau Kegiatan; clan/atau

j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.

(2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/v,'ali kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau

b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan ba.gi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkunga.n Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dala m menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

(2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada a),at (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

(3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbit-a.n Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerin tah.

(4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.

(5) Perizinan Berusaha ataur Persetujuan Pemerintah sebagaimana dima-ksud pada ayaL (4) merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/ata-u Kegiatan.

(6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. dasar ditetapkannya, Kepur-usan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi:

1. nama Usaha dani atau Kegiatan;

2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegia-tan.

4. alamat kantor: dan

5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1. standar teknis baku mutu Lingkunga.n Hidup, Pengelolaai: Limbah 83, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah 83, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan

3. sistem manajemen lingkungan.

e. persyaratan hlm. 49 OCR -+9-persyaratan penanggung .jawab Usaha Can/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri ata.s:

1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL,;

2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah 83, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas:

4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat. dalam dokumen RIO-RPL;

6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;

8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau

9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup; hal-hal lain, yang meliputi:

1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dar:iatau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;

2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahu,a keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku s.-lama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang t.idak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. (/) Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;

c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan d, tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 50 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali l<ota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a" media massa: Can/atau

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 51 #SalinLaporkan Penjelasan

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KetigaPenyusunan dan Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL

Pasal 52 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikari dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lokasi rerrcana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan.

Pasal 53 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:

a. deskripsi rencana Usaha clan/atau Kegiatan; dan/atau

b. Persetujuan Teknis.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta. berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) F-ormulir UKL-UPL.

(3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat {21yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi pen)rusun UKL-UPL.

(2) Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten / kota bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-.UPL bagi insta.nsinya masing-masing.

Pasal 55 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

(2) Kementerian/iembaga pemerintah nonkementerian J,ang membidangi sektor bida.ng Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan,,atau Kegiatan wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri.

(4) Menteri memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 56 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar spesifik yang t-ersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

(2) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1), pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format F'ormulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (5).

(3) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ter.cantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarr mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKI.-UPL standar spesifik atau Formu-lir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:

a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetuiuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. berlokasi di lintas provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;

b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Rerusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1, (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke ai'ah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

c. bupati/wali kota. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah [)aerah kabupaten/kota.

(2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL--UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang t-elah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau

b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

(3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

(5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:

a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

(6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 58 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk: ,

a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.

(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha clan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis; dan

d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

(2) Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 60 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

(2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

(1) Pemeriksaan spesifik atau untuk:

Pasal 61 #SalinLaporkan Penjelasan

substansi Formulir UKL-UPL standar standar dilakukan Formulir UKL-UPL

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.

(2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.

(4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah 83, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; rian/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan cir bidang penataan ruang.

(6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perba-ikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UI(L-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

(4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir IJKL- UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh: hlm. 60 OCR a pejabat. ,v-ang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL yang ditugaskan oleh Menteri. untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, yang ri:,:rupakan kewenangan Menteri; kepala perangkat daera-h ),ang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL.-UPL yang merupakan kewenangan gubernur: atau kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati /r,vali kota.

Pasal 63 #SalinLaporkan Penjelasan

Persetu.juan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan subst.ansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi: 1.. naina. Usaha dan/atau Kegiatan;

2. jenis Usaha clan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;

c. deskripsi dan lok'asi rencana Usaha dan/atau Kegiatan .yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuar dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis s; b c

d. Persetujuan hlm. 61 OCR Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:

1. standar teknis pemenunan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah BlJ, danlata:s analisis mengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah []3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan

3. sistem manajemen lingkungan; persyaratan bagi penanggung jawab Usaha an/atau Kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis; kewajiban penanggung jawab Usaha dan/at-au Kegiatan, anta.ra lain:

1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL:

2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan:

3. menyiilp|12r, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unda.ngan ;

4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha ataul Persetujuan Pemerintah terkait- Persetujuan Lingkungan secara berka.la setiap 6 (enam) bulan sekali; 5 melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

6. mengajukan permohonan perubahan persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan

7. kewajiban Lain .!ar1g ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan datr Pengelolaan Lingkungan Hidup. e f

Pasal 64 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan

b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha eT.au Persetujuan Pemerintah. 2 Perizinan Berusa ha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaa-n pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat il) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuar, peratura,n perundang-undangan .

Bagian KeempatPengisian SPPL

Pasal 65 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah. 3 Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III 5-arrg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, Pa.sal 66

(1) Pengintegrasian SPPL ke dalarn nomor induk berusaha. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizina,r Berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana. dimaksud pada ayat (3)yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian KelimaPenyusun Amdal

Pasal 57 (Pasal 67) #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau

b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

(3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: '

a. ketua; dan

b. anggota.

(4) Ketua. sebagaimana dimaksud pada ayaL (ir) hr,rri:f a rna;ib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.

(5) Anggota sebagair,rana dimaksud perda ayat (31 huruf b paliirg sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi 3.a.ng memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal clan/atau kualifikasi ketua tim peny'usun Amdal.

(6) Dalam melakukan penyusunan Amdal. tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(7) Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Pasal 68 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

(2) Sistem sertifikasi kompetensi penyusun Andai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan kompetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi Amdal.

(3) Sistem sertifikasr kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

e. pelatihan penyusunan Amdal;

b. r rii krri:npetensi; dan

c. penerbitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

(4) Pencrt ttsn sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas. hlm. 65 OCR r-;5

a. kualifikasi kerua tim penyusun Amdal; dan

b. kualifikasi anggota tim peni-r-lsun Amdal.

Pasal 69 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelatihan pen-yusLinan'AmCal sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kompetensi Amdal-

(2) Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaunana dimaksud pada ayal (1) mengajukan permohonan akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi:

a. identitas lembaga pelatihan kompetensi Amdal;

b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun Amdal;

c. daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun;

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal berdasarkan standar kompetensi;

e. menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun Amdal: dan

f. sistem manajemen mutu.

(3) Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.

(4) Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah terakreditasi sebagaimana dirnaksud pada. ayat (3) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Q) huruf (l sampai dengan huruf f kepa,la Menteri setia.p 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 70 #SalinLaporkan Penjelasan

il) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 68 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga sertifika-si kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 al,at (2).

(2) Lembaga. sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi: :

a. identitas lenibaga sertifikasi kompetensi Amdal;

b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;

c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan ;

d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 1C (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanga-nan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; clan

g. sistem manajemen mutu.

(3) Lembaga sertifikasi kornpetensr Amdal yang r-eiah ditetapkan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g kepa.da Menteri setiap I (satu) tahun sekali.

Pasal 71 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal menerbitkan sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 70 ayat (1).

(2) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan eva.luasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling sedikit I (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap rnr-it-u Amdal yang disusun.

(4) Kriteria evaLuasi mutu Amdal sebagaimana dimaksud pada a'7"r1- (3) .1,+,et-:r*ri:ar: r,,ieh Menteri.

Pasal 72 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika penyusun Amdal:

a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;

b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal; dan/atau

c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan Amdal. '

(3) Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

(4) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan:

a. identitas pemohon:

b. akte pendirian badan hukum;

c. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;

d. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal;

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penJrusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

f. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal; memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesua.i dengan dampak potensial yang diakibatkan t'leh rencana Usaha dani atau Kegiatan; memiliki sistem manajemen mutu; dan melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

(2) Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang telah teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi secara berkala paling sedikit i (satu) kaji dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. h

Pasal 75 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal tidak memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (41;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat- (3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Menteri memberikan peringatan tertulis.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan tertulis diterima, Menteri melakukan pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.

(3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa. penyusunan Amdal dilarang melaksanakan penyusunan Amdal.

(5) Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut pembekuan.

(6) Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri mencabut akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga. hlm. 70 OCR --lo-

(7) Mentr:ri menyampaikan kepada publik mengenai pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (r-) melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian KeenamPembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 76 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas membantu Menteri dalam:

a. mem.bentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

b. melakukan sertifikasi ahli;

c. menyusun daftar kumpular: ahli bersertifikat;

d. menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;

e. melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkung,an Hidup.

Pasal'77

(1) Lembaga Uli Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasar.kan usulan cari:

a. pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL. dan SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur untuk 'Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

(2) Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). !

(3) Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL, gubernur atau. bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.

(4) Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78 #SalinLaporkan Penjelasan

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan

a. di pusat;

b. di provinsi; atau

c. di kabupaten/kota.

Pasal 79 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. berlokasi di:

1. linta.s negara;

2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b. berlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam i (satu) provinsi; dan/atau

2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan ' oleh bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/u,ali kota.

(4) Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbit-kan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan Tim Uii Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan aya+" (3).

Pasal 80 #SalinLaporkan Penjelasan

(1.l Dalam hal rencana Usaha dan/ataur Kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari i (satu) Perizinan Berusaha at-au Persetujuan Pemerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha ata.tr Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupatcnf kota.;

b. pusat dan provinsi; atau

c. pusat dan kabupaten/kota, uji kelayakan dila-kukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

(2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan )rang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu ata.,.r kawasan serta memiliki lebih dari I (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berada di provinsi dan kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi.

I'asal 81 (f ) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

a. ketua;

b. kepala sekretariat; dan

c. anggota. sebagaimana

(2) Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/ kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Anggota yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota terdiri atas:

a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(5) Ahli bersert-ifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. ahli mutu udara;

b. ahli mulu air;

c. ahli mutu tanah;

d. ahli keanekaragaman hayati;

e. ahli kehutanan;

f. ahli sosial;

g. ahli kesehatan masyarakat;

h. ahli transportasi;

i. ahli geologi;

j. ahli hidrogeologi;

k. ahli hidrologi;

1. ahli kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 82 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal TT ayat (1).

(2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83 #SalinLaporkan Penjelasan

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Bagian KetujuhAhli Bersertifika.t Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli bersertifikat.

Pasal 85 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau internasional; dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat.

(3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.

Bagian KedelapanDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup , Pasar.l 86 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

(4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau

b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.

(5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan. ,

(7) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KesembilanPeru bahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 89 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifika-si teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yarig berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;

b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . hlm. 79 OCR .. perl.uasan lahan Usaha dan/atau Kr:giatan;

d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

e. terjadinya perubahan kebijakan penrerintah yang ditujukan untuk peningkatan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat Iain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/a_tar:

Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha da.n/atau Kegiatan;

i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;

L penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dani atari Kegiatan; dan/atau

m. terdapat perubahan dampak dan/ataur risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Flid,-rp r-ang diwaj ibkan.

(3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sc-bagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga n -undangan. hlm. 80 OCR -BO-

Pasal 90 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban rner'lruslin dokumen Lingkungan H.idup baru; atau

b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.

(2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun doktrmeri Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.

(3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa dise:rtai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha Can/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf l-r sampai dengan huruf m.

Pasal 9 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilakukan mela.lui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan perrlAlsuns.fl dan uji kelaya.kan Amdal baru;

b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan clan pemeriksaan Formulir UKI-UPL standa-r spesifik atau Formulir UKL-UpL standar: atau

c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian adriendttm Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha Can/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.

(3) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri aras:

a. tipe A;

b. tipe B; dan

c. tipe C.

Pasal 92 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a.

(2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (i; huruf b dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau

b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (l ), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.

(2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penyajian informasi lingkungan.

(3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalarn pasal 95 ayat (2) huruf a.

(2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat.

(2) huruf b.

Pasal 97 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, dan perubahaan persetujuan Lingkungan;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL;

c. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RpL; dan

d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan administrasi addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan ta.nda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.

(3) Dalam melakukan penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk addendum Andal dan RKL-R.PL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalarn hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan Persetujuan'Teknis.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.

(5) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:

a. 5Ct (lima puluh) han kerja terhitung sejak ad.dendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL,-RPL tipe B diterima dan dinyatakan iengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

e. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 98 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/u,ali kot-a sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan :

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dani atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiata.n, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

(2) Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hirj,,rp atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup .sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling laina 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi ha:il uji kelayakan diterima.

(3) Surat Kepuuusarr Kela,yakan Lingkungan Hidup sebagaimana- diritol<sr.r.:i pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitar clan termuat dalam peru.bahan Perizinan Berusaha. atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 99 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal gO ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup ; danI atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujua.n Teknis. 2 Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Q) dinya.takan permohonan:

a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:

1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau

2. persetujuar: Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap perubahan lencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperba.iki.

(4) Jangka waktu penerbitan peru.bahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima. ,

(5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam Perizi:nan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 100 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan Can penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan Kawasan.

(2) Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika terdapat:

a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;

b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;

c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegia-tan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.

(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berka.la setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101 #SalinLaporkan Penjelasan

Tata cara:

a. penyusunan adder"dum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebaga-imana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan

c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V ,vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KesepuluhBantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pa.sat 102

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup 2 Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi. bia),a, dan/atau penyusunan Amdal. (:l) Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah, penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang membidangi usaha yang dominan.

(5) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KesebelasPendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103 #SalinLaporkan Penjelasan

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau F'ormulir UKL-UPL standar spesifik atau F'ormulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusa,n pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.

(4) Pendanaan operasional kegiatan J'im Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota.

Pasal 105 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 'gang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupatenf kota, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasa! 1.06 Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. daftar Usaha Can/a:au Kegiat-an wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL,;

b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal, pelatihan kompetensi Amdal. dan lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

c. pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

d. tata cara penilaian calon ahli bersertifikat. diatur dengan Peraturan Menteri.

BAR III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian KesatuKetentuan Umum

Pasal 107 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terha-dap air yang berada di dalam Badan Air.

(2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;

2. danau dan sejenisnya;

3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau

b. akuifer.

(3) Penyelengga.raan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;

b. pema-nfaatan;

c. pengendalian; dan C pemeliharaan.

Bagian KeduaPerencanaan

Pasal 108 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. inventarisasi Badan Air;

b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan

d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1Inventarisasi Badan Air

Pasal 109 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengidentifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal I l0 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat ( (1) dilaksanakan melalui:

a. citra satelit:

b. foto udara; dan/atau

c. penyelidikan hidrogeologi.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempei batikan peta DAS dan peta CAT dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Pasal 1 1 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Citra satelit. foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) diinterpretasikan dengan tahapan:

a. mendelineasi citra satelit, foto udara, clan/atau penyelidikan hidrogeologi; dan

b. memindahkan hasil delineasi kc- dalam peta Badan Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.OOO.

(2) Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan karakterisasi Badan Air.

Pasal 1 12 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2,i huruf b dilakukan untuk mendapatkan infor.rnasi:

a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;

b. aspek geologi;

c. aspek morfologi;

C. aspek ekologl;

e. aspek Mutu Air;

f. aspek sumber pencemar; dan

g. aspek pemanfaatan air.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan co.r'? grsngui;-rpulan dan pengkajian:

er. data

a. data sekunder; dan/atau

b. data primer.

(3) Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei lapangan.

(4) Hasil karakterisasi Ba-dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di aras peta Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 11 ayat (2) yang merupakan peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu. Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Paragraf 2Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 1 13 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b untuk:

a. air tanah; dan

b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.

(2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.

(3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini.

Pasal 1 14 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoorriirra si dengan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; danT atau

d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tii bidang kehutanar.

(2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

(3) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 1 115

(1) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air ya.ng menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya. \21 Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan'dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Menteri meny-usun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan gu bernur.

Paragraf 3Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 1 16 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

(2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:

a. industri;

b. domestik;

c. pert-ambangan;

d. minyak dan gas bumi;

e. pertanian dan perkebunan;

f. perikanan;

g. peternakan; dan

h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Perhitungan da.n penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. hasir karakterisasi Badan Air sebagaimana dimAksud dalam Pasal 112 ayat (/-); dan

b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) huruf b,

(4) Dalam hai bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan perhitungan da.n penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang men;adi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

(5) Dalarn

(5) Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kevrenan gan gubernur.

Paragraf 4Peny'usunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 1 17 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d meliputi:

a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;

b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi: dan

c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air ka.bupaten/kota.

Pasal 1 18 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a diterapkan pada:

a. DAS lintas negara:

b. DAS lintas provinsi;

c. DAS clan CAT strategis nasional;

d. CAT lintas negara; dan

e. CAT lintas provinsi.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu A.ir nasional sebagaimana dirnaksud pada a;,rat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

c. menteri -vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;

d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dr bidang kehutanan; dan/atau

e. gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 1 19 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 17 huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pa_da:

a. DAS lintas kabupaten/kota; dan

b. CAT dalarn Provinsi.

(3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah: a" mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 120 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.

(3) Penetapan rencana Perlindungan da_n Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilaya.hnya.

Pasal 121 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berisi:

a. pemanfaatan;

b. pengendalian; dan

c. pemeliharaan.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan :

a. pemantauan Mutu Air;

b. Baku Mutu Air; dan

c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 122 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a dengan cara: manual; d,a.n1atar.r o otomatis dan terus-menerus.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 123 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Stat-us Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 a),at (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12'2 ayat (1) Ceregarr Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 ayat (1). a b

(2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pa_Ca ayat (1) meliputi:

a. tercemar; atau

b. baik.

(3) Untuk status Mutu Air tercemar, Ment'eri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:

a. Mutu Air sasaran; dan

b. rencana pengendalian Mutu Air.

(4) Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dar, pemeliharaan Mutu Air.

(5) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

h. Baku l\tluttr Air;

c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan

d. kondisi sosial- ekonomi, dan budaya.

Pasal 124 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) digunakan dalarn:

a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan

b. penyusunan ta':a ntarlg melalui kajian Lingkungan Hidup sirategis, sesuai dengan perurr perundang-undangan. peraturan ketentuan

(3) Rencana Perlinirirlgan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:

a. Baku Mtrtlr A.ir sebagaimana dimaksud da-lam pasal i 1l'i ayat (1);

b. tata ruang: dan/atau .. kebijakan lainnya yarrg 'berimplikasi pada Perlindur^gan dan Pengelolaan DIr:l_ur Air. .Bagian Ket:ga.

Pemanfaatan

Pasal 125 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan IVIrrtu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

(2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada. e+,at (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuar dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 126 #SalinLaporkan Penjelasan

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha danf atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud daiam Pasal 113 ayat (1) huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a.

Bagian KeempatPengendalian

Paragraf 1Umum

Pasal 127 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengei<,,laan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117. ('21 Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan Pencemaran Air;

b. penanggulangan Pencemaran Air; dan

c. pemulihan Mut-u Air.

Paragraf 2Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 128 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:

a. nirtitik; dan

b. ritik.

(2) Peucegahan Pencemaran Air sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

(3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a" penyediaAn sarana dan prasarana;

h. pelaksanaan .

b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;

c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;

d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;

f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan

g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 129 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air.

(2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan

b. air limpasan atau nirtitik.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.

(4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.

(5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan Berusaha.

(6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.

(2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-ukan:

a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 a1'a1 (3) huruf b;

b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan FIidi.rp serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda-ngan

Pasal 131 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 aya+- (3) huruf c.

(2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan ):ang melakukan kegiatan:

a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;

b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Aii Limbah ke formasi tertentu;

c. peman-faatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah: dan/atau

d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dr:n teknologi.

(3) Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) dilakukan berdasarkan:

a. ketersediaan teknc'logi pengolahan Air Limbah; dan

b. pertimbangan

b. pertimbanganekononri Pasal 132 tl) Menteri menetapkan standar teknologi pengolahan Air Limbah.

(2) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ay.et (1) dilakukan dengan: verifikasi teknologi; dan/atau

b. registrasi teknologi pengolahan Air Limbah.

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunaka-n standar teknologi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menentukan teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Pasal 133 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung ja',r,ab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dani atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib:

a. membuat kajian; atau

b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

(2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalarrr kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 131 ayat (2), mempersyaratkan Persctr-r.1uan, Teknis pernenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a meliputi;:

a. jenis dan kapasitas produksi;

b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;

c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;

d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air limbah;

e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;

f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan;

g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air Limbah di air permukaan;

h. lokasi titik penaatan, pembuangan Air Limbah, dan pemantauan air permukaan;

i. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air permukaan; Can

j. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tert.entul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf h. meliputi:

a. sumber, volume, karakteristik Air Limbah )/ang akan diinjeksikan;

b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;

c. daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi srlfrlllr injeksi terkait dengan jarak terhadap sumur penduduk, BaCan Air terdekat, dan/atau zona konservasi air tarah:

d. data surllur injeksi dan karakteristik zona target injeksi. menca,k.lp lapisan zona kedac da.n lapisan zona penyangga;

e. volume/kapasitas tampung zc,?.3. target injeksi dan perkiraarr sebaran Air Limbahı di zona t-arget injeksi;

f. uji integritas mekanik;

g. konstruksi surr:ldr bor;

h. sumur pantau;

i. debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;

j. tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah;

k. rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;

l. Sistem Tanggap Darurat; dan

m. rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya.

(5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c meliputi:

a. jenis dan kapasitas produksi;

b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah yang akan dimanfaatkan;

d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;

e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;

f. analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah:

g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air Limbah;

h. besaran dampak pemanfaatan Air Limba.h;

i. efisiensi penggunaan air;

j. ren(lana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;

k. renca-na pemantauan Air Limbahr dan Mutu Air; dan

l. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 134 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:

a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan;

b. alokasi beban pencemar air; dan/atau

c. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri s.-bagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah saına atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri.

(4) Dalam hai alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:

a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau

b. melakukan alternatif iain dalam upaya penurunan beban pencemar air pada sektor lain.

(5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan.

Pasal 135 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian Pencemaran Air; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 136 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

(2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.

(3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Air.

(4) Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 137 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) menunjukkan:

a. memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, atau b tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) menerbitkan penclakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan.

Pasal 138 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air . Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah,

b. standar kompetensi sumber daya manusia: dan Cc. sistem manajemen lingkungan.

(2) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah,

b. desain instalasi pengolahan Air Limban;

c. titik penaatan dengan nama dan titik koordina-t:

d. titik pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan titik koordinat;

e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan. a.ir tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik koordinat;

f. biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

g. kewajiban:

1. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;

2. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah kedap air;

3. memiliki alat ukur debit; dan

4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air; dan

h. larangan:

1. membuang Air Limbah seca.ra sekaligus dalarn 1 (satu) saat atau pelepasa.n dadakan,

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;

3. membuang Air Limbah di luar titik penaatan;

4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalarn izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah; danf atau

5. menyampaikan data palsu.

(3) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penanggung ja.wab pengendalian Pencemaran Air;

b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; Can

c. personel ),iing memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat.

(4) Sistem hlm. 111 OCR $l Sistem ma-najemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. pemantauan mutu Air Limbah;

b. penaatan Baku Mutu Air Limbah _v-ang ditetapkan bagi tJsa}:.a dan/atau Kegiatan;

c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan

d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 139 #SalinLaporkan Penjelasan

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pul,:h) hari kerja.

Pasal 140 #SalinLaporkan Penjelasan

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 141 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

a. badan usaha; atau

b. Pemerintah clan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan n peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur. atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mut-u Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan

b. memastikan berfr.rrrgsinya sarana dan prasara.na serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/u,ali kota sesuai dengan ke-wenangannya menerbitkan SLO; atau h,. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana clan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalarn berita acara.

(5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Menteri, gubernur, ata.u bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.

(7) Dalam hal penanggung jawab Usaha danf at.au Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 143 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 138 a-',rat (3) meliputi kemampuan:

a. melakukan identifikasi sumber pencemar air; hlm. 113 OCR - U3 -

b. menentukan karakteristik Air Limba.h;

c. menilai tingkat Pencemaran Air;

d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;

e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;

f. melaksanakan tindakan k.eselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan

g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang- undangan .

(2) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) pairng. lambat i (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasa! 144 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara:

a. manual; dan/atau

b. otomatis dan terus menerus.

(2) Pemantauan mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf harus memenuhi ketentuan:

a. dilakukan pada titik penaatan Air Limbah;

b. menggunakan metode pemantauan sesi-rai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan mutu Air Limbah secara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat {i) huruf b.

Pasal 145 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sistern manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pemeriksaan; dan

d. tindakan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menentukan lingkup dan menerapkan sist-em manajemen lingkungai: terkait- pengendalian Pencemaran Air;

b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;

c. memastikan kepenrirnpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;

d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air; e" menetapkan tanggungjawab dan kewenangan r.,ntuk pei'hi1 yang sesuai,

f. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;

g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran Air;

kr. menentukan risiko d,an peluang yang perlu ditangani;

i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas Ca.ri kegiatan tersebut; dan/ atau

j. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) huruf b meliputi: hlm. 115 OCR a-. meneritukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;

b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifi kasi kompetensi pengendalian Pencemaran Arr;

c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal Can ekst-ernal;

d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;

e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan/atau

f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat f 1) huruf c meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Air;

b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran Air;

c. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau

d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Air untuk mernastikan ke se su aian-, kecukupan, dan keefek lifan.

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan h,. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 146 #SalinLaporkan Penjelasan

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 147 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/ atau operasinya.

(2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Air;

b. pengelolaan Air Limbah;

c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air:

d. penanggulangan Pencemaran Air;

e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;

f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;

g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;

h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau

i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengend.alian Pencemaran Air.

Pasal 148 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan

(2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air Limbah; dan

b. aloka.si beban pencemar air dari Usaha clan/atau Kegiatan.

(3) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kot-a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 149 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait.

(2) Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah:

a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan

h. mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

(3) Perdagangan alokasi beban pencemar air kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 150 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.

(2) Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa*" diperjualbelikan ar,tara penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang dikembangkan oleh Menteri.

Paragraf 3Penanggulangan

Pasal 151 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;

c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau

d. cara iain sesuai dengan pei kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka wakt-u paling lama 24 (dua puluh empat).jam sejak diketahuinya pencemaran.

(4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wal; kota sesuai denga n kewenangannya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat f,i) memuat:

a. lokasi;

b. waktu;

c. penyebab;

d. dugaan dampak ter h.tCap lingkungan; dani

e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 152 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)jam sejak diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiat-an.

Paragraf 4Pemulihan Mutu Air

Pasal 153 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.

(2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pembersihan unsur pencemar air;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 154 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal penanggung jawab Usaha danf atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/r;r,,ali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

(2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 155 #SalinLaporkan Penjelasan

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengar. kewenangannya jika:

a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber penccrnarrtya; darr / atau

b. tdak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air'.

Bagian KelimaPemeliharaan

Pasal 1.56

(1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggara.kan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

(2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:

a. Badan Air kelas satu'

b. Badan Air ya-ng berada di kawasan lindung;

c. mat:r air;

d. air ranah; dan/atau e . danau tertutup.

(13) Menteri, gubernur, atau ilupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui Lr!,ala:

a. konservasi BaCan Air dan ekosistemnya;

b. peircadarrlq;tr Bade:i, A'.r' dan ekosistemnya; Can/atau

c. perrqer'.ciali.lrr ncrubahar, iklim.

(4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:

a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau

b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas saru.

(5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

(6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada aya-t (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.

(7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pad-a ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan pera luran perundang-undangan.

Bagian KeenamHak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 157 #SalinLaporkan Penjelasan

Setiap Orang berhak:

a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;

b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;

tl. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;

e. menyampaikan pengaduan clan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan f atau hlm. 122 OCR f, mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 158 #SalinLaporkan Penjelasan

Setiap Orang berkewajiban:

a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;

b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; da.n

c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 159 #SalinLaporkan Penjelasan

Setiap Orang dilarang:

a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;

b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, 83, dan/atau Limbah 83 ke Badan Air;

c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;

e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian KetujuhPeran Serta Masyarakat

Pasal 160 #SalinLaporkan Penjelasan

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa: hlm. 123 OCR memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing; melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing ; menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat; menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air; melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan latau

f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

Pasal 161 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 162 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai

a. tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air, perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air' c d

b. penyediaan sarana dan prasarana, ta.ta. cara pembuangan Can pemanfaatan air limbah. Baku Mutu Air Limbah, penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Ba.ku Mutu Air Limbah dan SLO, persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Usaha clan/atau Kegiatan wajib SPPL, starrdar kompetensi pengendalian Pencemaran Air, pemantauan mutu Air Limbah, tata cara pelaporan, sistem inforinasi dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air; c" tata cara penanggulangan Pencemaran Air;

d. t.at.a cara pemulihan Mutu Air: dan

e. tata cara pelaksanaan kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 1 61 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IVPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian KesatuIJmurn

Pasal 163 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan; dan

c. pengendalian.

Bagian KeduaPerencanaan

Paragraf 1Umum

Pasal 164 #SalinLaporkan Penjelasan

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu I )dara dilakukan melalui:

a. inventarisasi udara;

b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara A.mbien;

c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2Invent-arisasi Udara

Pasal 165 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a meliputi:

a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan

b. Mutu Udara ambien.

(2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

a. sumber tidak bergerak; dan b, sumber bergerak.

(3) Inventarisasi Mutu Udara a.mbien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 156

Pasal 166 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan

b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.

(2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan: :

a. data primer; dan/ata.u

b. data sekunder.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. hasil pengambilan contoh uji;

b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

c. data laporan statistik; dan/atau

d. data lainnya yang relevan.

Fa:.sal 167

(1) identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat-

(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh dat.a dan informasi mengenai:

ir. .jenis Usaha rian/atau Kegiatan yang rnenghe.silk;rtr Emisi danT a',au gangguan;

b. lokasi sumi;er Emisi oanf atalt sumber gangguan:

c. parameter dan nilai parameter Pencernar Udara;

d. sebaran E)nisr dan ganggu&D,

e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;

f. tingkat. pert.rrrrbutran ekonomi; ian

g. ringka, kepadatan lrencluCts,h.

(2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 168 #SalinLaporkan Penjelasan

Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dilakukan denga.n cara:

a. pengukuran; dan/atau

b. perhitungan.

Pasal 169 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a dilakukan dengan cara:

a. manual; dan/atau

b. otomatis dan terus-menerus.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170 #SalinLaporkan Penjelasan

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 171 #SalinLaporkan

(1) Penghitrurgan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagairnana dim.aksud dalam Pasal 168 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungari dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 172 #SalinLaporkan

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 171 dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;

b. gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan

c. bupati/wali kota, untuk inventarisasi udara kabupaten/kota.

Pasal 173 #SalinLaporkan

(1) Menteri dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan

b. Pemerintah Daerah terkait. l

(2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi uda.ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

(3) Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 174 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi udara; dan

b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

(2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis parameter; dan

b. nilai para.meter.

(3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4Penyusunan dan Penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu

Udara

Pasal 175 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c terdiri atas:

a. WPPMU nasional;

b. WPPMU lintas provinsi;

c. WPPNILI provinsi;

d. \'/PPMU lint-as kabupaten/kota; dan

e. V/PI)MUkabrrpatcn/kota.

(2) WPPNiIU sebagaimana dimaksud pir,da ayat (1) terdiri atas:

a. WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;

b. WPPMU Kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, da.n/atau peruntukan iain yang mempersyaratkan kelas )rzrr$ sama; dan

c. '\I/I'PMU Kelas Ill, untuk peruntukan industri dantf aLau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.

(3) WPPML.I sebagaimana dimaksud perda ayat (i) disusun paling sedikit berdasarkan:

a. hasil penghitungan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.L l oB,

b. nilai konsentrasi Udara Ambien;

c. rencana tata ruang wilayah;

d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan

e. kondisi iklim dan meteorologi.

(4) Dalam hal suatui wilayah memiliki kawasan pristine, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPM[.r kelas I.

Pasal 176 #SalinLaporkan Penjelasan

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;

h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. di bidang perindustria.n; dan

c. menteri yang inenyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

Paragraf 5Penyusunar dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu

Udara

Pasal 1'77 #SalinLaporkan Penjelasan

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdiri atas:

e. RPPMU nasional;

b. RPPMU provinsi; dan

c. RPPMU kabupaten/kota.

Pasal 178 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a disusun untuk:

a. WPFMU skala nasional; dan

b. V/PPMI-I skala linta.s provinsi.

(2) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 179 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b disusun untuk:

a. WPPMU skala provinsi: dan

b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.

(2) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional; dan

b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 180 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

(2) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. RPPMU nasional;

b. RPPMU provinsi; dan

c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 181 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(2) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf h disusun dan dit-etapkan oleh gubernur setelah:

a. mendapatka.n pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. heikoordinasi dengan bupati/wali kota.

(3) RPPMr.l .

(3) RPPMU kabupatenf t<ota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf L disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setelan:

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri: dan

b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 182 #SalinLaporkan Penjelasan

RPPMU sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 177 paling sedikit memuat:

a. pemanfaatan sumber daya alam;

b. pengendalian Pencemaran Udara;

c. pemeliharaan sumber daya alam; dan '1. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 183 #SalinLaporkan Penjelasan

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disusun dengan mempertimbangkan :

a. status Mutu Udara ambien; dan

b. bentuk pemanfaatan, pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 184 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal I83 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tercemar; dan

b. tidak tercemar.

(3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menteri, guberrrur, atau bupati/v;ali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

(4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan :

a. faktor ekonomi: dan

b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.

(5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan dengan cara m,embandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 185 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (li dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:

a. Baku Mutu Udara Ambien;

b. kelas WPPMU; dan/atau

c. tata ruang.

Bagian KetigaPemanfaatan

Pasal 186 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPIVIU nasional. RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:

a. WPPMU kelas l;

b. WPPMU kelas II; dan

c. WPPMU kelas IIi.

Pasal 187 #SalinLaporkan Penjelasan

( (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:

a. penelitian dan ilmu pengetahuan;

b. jasa lingkungan; dan

c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian KeempatPengendalian

Paragraf 1Umum

Pasal 188 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengendalian Pencema.ran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal lTT.

(2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2Pencegahan

Pasal 189 #SalinLaporkan Penjelasan

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

a. Baku Mutu Emisi;

b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;

c. baku mutu gangguan;

d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;

e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan

f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 190 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a.

(2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik yang tersedia.

(3) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:

a. sumber Emisi tidak bergerak; dan

b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 191 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:

a. dampak Emisi rendah; dan

b. dampak Emisi tinggi.

(2) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampa.k Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan )'ang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan,Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.

(5) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 192 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud daiarr. Pasal 191 ayat (3) dan ayat (5) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Pe rsetujuan Lingkungan.

(2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:

a. identifikasi sumber Emisi;

b. informasi data meteorologi;

c. informasi rona awal kawasan terdampak;

d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;

e. perhitungan simulasi dispersi 'l-rntul: menetapkan kadar maksimum;

f. perhitungan neraca massa;

g. bahan baku dan penunjang;

h. perhitungan efisiensi;

i. besaran dampak pem.buangan Emisi:

j. nilai mutu Emisi;

k. proses produksi;

1. alat pengendali Emisi y,tu1.g digrrp.,26rr',,

rn. konsumsi

m. konsumsi energi yang digunakan;

n. rencana pengelolaan Emisi; dan

o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

(4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan arr diterima.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. Menteri, menugaskan peja.bat yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara; dan

b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 193 #SalinLaporkan Penjelasan

( (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 192 ayat (4) menyatakan: a lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.

(2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada a.yat

(1) huruf b, penanggung jav,ab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) nari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 194 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal 19,i

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalan: Pasal 193 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 192 ayat (2) un'.uk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.

(2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.

(3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dima,ksud pada ayat (2) menunJukkan:

a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau

b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat seb,agaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 195 #SalinLaporkan Penjelasan

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 196 #SalinLaporkan Penjelasan

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mu tu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;

b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan

c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 197 #SalinLaporkan Penjelasan

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;

b. desain alat pengendali Emisi;

c. lokasi titik pengambilan sampel;

d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;

e. sarana prasarana pengambilan sampel;

f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;

g. kewajiban:

1. memiliki alat pengendali Emisi;

2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/ atau Kegiatan;

3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;

4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;

6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara; r

7. melakukan perhitungan Beban Emisi;

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan

9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian . Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan

h. larangan:

1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;

3. menambahkan hlm. 140 OCR menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b meliputi:

a. penanggungjawab pengendalian Pencemaran Udara;

b. penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi; dan

c. personel yang memiliki kompentensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a. melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;

b. menentukan karakteristik pencemar Emisi;

c. menilai tingkat pencemaran Emisi;

d. mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan Emisi;

e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian Emisi;

f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi; dan menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. 3 4 o b.

Pasal 199 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; t

c. pemeriksaan; dan

d. tindakan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;

b. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;

c. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;

d. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;

e. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;

f. menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;

g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;

h. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara dan dampaknya;

i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran [Udara;

j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran pengendalian pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;

l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;

m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Udara; dan

b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi. ,

(4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus dilakukan perubahan.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran Udara;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan

b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 200 #SalinLaporkan Penjelasan

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 201 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara. yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendaliari Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Ud.ara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/'wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau penrbahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

(5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.

(7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara seba.gaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 202 #SalinLaporkan Penjelasan

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 203 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan Bakri Mutu Emisi.

(2) Pernerruhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:

a. manual; dan/atau

b. otomatis dan terus menerus.

(3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

(4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibra.si.

(5) Menteri menetapkan Usaha dan/atau Kegiatan 5,4ng wajib melakukan pemantauar secara otomatis dan terus-menerus.

(6) Setiap pena.nggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (13) huruf b meliputi:

a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;

b. penggunaan alat transportasi darat; dan

c. penggunaan alat berat.

(2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:

a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi: dan

b. produk yang telah beroperasi.

(3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis.

a. jalan; dan/atau

b. nonjalan.

Pasal 205 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiat-an yang menghasilkan Emisi:

a. produk dari Usaha dar/atau Kegiatan sektor industri otomotif;

b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dani atau

c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a enjin model bari; rfan-

b. enjin yang sedang diproduksi.

(3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau International Laboratorium Accreditation Cooperation (I LAC) ; dan

b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 206 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan

b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasa L 207 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan sebaga,imana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c.

(2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebisingan;

b. kebauan; da.n

c. getaran.

(3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pa-da ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan manusia;

b. keselamata-n sarana fisik;

c. kelestarian bangunan;

d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e. kemampuan ekonomi.

Pasal 208 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.

(2) Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau

b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 209 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 189 huruf d.

(2) Internalisasi bia.va pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dala.m perhitungan biaya produksi atau biaya suatu l.Jsaira dan/atau Kegiatan.

(3) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Udara;

b. pengemba.ngan teknologi terbaik rendah Emisi;

c. penggunaa.n bahan bakar bersih;

d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

e. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 210 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menetapkan kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi.

(2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada 2J.at (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepaia lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPIVIU yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 2 I 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya. 2 Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 212 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf f. !

(2) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebauan;

b. gangguan kesehatan; dan

c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kesehatan masyarakat;

b. larangan penggunaan 83;

c. kelestarian bangunan;

d. ket-ersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e. kondisi ekonomi.

(4) Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 3Penanggulangan

Pasal 2 13 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ../ang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.3 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;

b. penghentian sumber Pencemaran Udara; ci.an

c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan dengan cara:

a. penghentian proses produksi;

b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.

(4) Penanggung ja'arab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentia.n Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 2 L.i

(1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau hupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga- untuk melakukan pena n ggr-r iangan Pencem ar an Uda.ra

(3) Bia5,6 yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) dibebankan kepada pcnangslng jawab Usaha dan/atau Kegia.tan ya.ng melakukan Pencemaran Ud.ara.

Pasal 2 15 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.

(2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratur.an perunda ng- undar:.ga n.

Paragraf 4Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 2 16 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap C)rang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakrikan pemrrirhan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud d.riam Pasal 188 ayat (2) hunrt c.

(2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembersihan u.nsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan

b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 217 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksua pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur., atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 2 18 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur. atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika:

a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; da.n/atau

b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

(2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a" Menteri, jika dampak pencemaran lintas provin-si:

b. gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten/kota; dan

c. bupati/wali kota, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah. h kabupaten/ kota.

Pasal 219 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara inventarisasi udara;

b. tata cara penyusunan da.n penetapan WPPMU;

c. f.ata cata penyusunan, penetapan, dan perubahan RPPMI I;

cl. Baku Mutu Emisi;

e. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO;

f. baku mutu gangguan;

g. tata cara penetapa.n kuota Emisi;

h. sistem perdagangan kuota Emisi;

i. penanggulangan Pencemaran Udara; dan

j. pemulihan dampak Pencemaran Udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 218 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Bagian KesatuUinum

Pasal 220, #SalinLaporkan Penjelasan

Penyelenggaraan Periindungan dan Pengelolaan Mutu Laut bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Mutu Lar rt;

c. menjamin pemenuhan dar perlindungan hak atas Mutu Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan

d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Mutu Laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Pasal 22 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilakukan oleh:

a. Menteri; atau

b. gubernur.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang pada lokasi di atas 12 (dua betas) mil laut, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu.

(3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 222 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut meliputi:

a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian; dan

d. pemeliharaan.

Bagian KeduaPerencanaan

Paragraf 1Umum

Pasal 223 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 huruf a dilaksanakan terhadap:

a. Air Laut; dan

b. ekosistem [,aut. 2 Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ekosistem Mangrove;

b. ekosistem Padang Lamun;

c. ekosistem Terumbu Karang; dan

d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan r.r.knologi.

(3) Perencanaan . hlm. 155 OCR (?) Perencanaan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. inventarisasi Mutu Laut;

b. penetapan Baku Mutu Air Laut;

c. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;

d. penetapan Status Mutu Laut; dan

e. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 224 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

(2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.

(3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:

a. pemantauan Mutu Laut;

b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

c. laporan statistik;

d. citra satelit;

e. foto udara:

f. foto bawah laut;

g. data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau

h. data lainnya yang relevan.

(4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jenis ekosistem Laut;

b. peruntukan Laut;

c. bentuk pemanfaatan;

d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;

e. jenis pencemar dan/atau perusak;

f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/ atau kerusakan;

g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan;

h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;

i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;

j. tutupan dan kerapatan Mangrove;

k. luas Padang Lamun;

1. luas tutupan Terumbu Karang;

m. sosial ekonomi;

n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan

o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

(5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 225 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kualitas Air Laut dan kerusakan eksosistem Laut.

(2) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:

a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas Air Laut; dan

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 226 #SalinLaporkan Penjelasan

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pasal 227 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5) diolah dengan:

a. perhitungan; dan

b. analisis.

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui secara nasional dan/atau internasional.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nilai dari:

a. kualitas Air Laut;

b. tutupan dan kerapatan Mangrove;

c. luasan Padang Lamun; dan

d. luasan tutupan Terumbu Karang.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan data dan/atau informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

(5) .Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak.ukan untuk mendapatkan informasi sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 228 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

(2) Menteri dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan

b. Pemerintah Daerah.

(3) Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. Menteri;

b. menteri/kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Paragraf 3Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 229 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:

a. pelabuhan;

b. w,isata bahari; dan

c. biota Laut.

(2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis parameter Air Laut dan nilai parameter Air Laut.

(3) Baku Mutu Air La.ut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

(a) Baku

(4) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 230 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (l).

(2) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5) serra berkoordinasi dengan menteri/ kepala lembaga terkait.

(3) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan, merujuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.

Paragraf 4Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

Pasal 231 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf c setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.

(2) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kriteria baku kerusakan Mangrove;

b. kriteria baku kerusakan Padang Lamun;

c. kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan

d. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5); dan

b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian nasional dan/atau internasional.

(4) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:

a. pengumpulan dan pengkajian data;

b. penjaringan masukan dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem Laut; dan

c. penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 232 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan:

a. tutupan tajuk;

b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau

c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan:

a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau

b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan:

a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau

b. parameter iain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 233 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (L) digunakan sebagai dasar penetapan Status IVIutti Laut.

(2) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi danI atau diubah.

Pasal 234 #SalinLaporkan Penjelasan

Menteri melakukan evaluasi dan/atau perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5);

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

c. perubahan rencana zonasi ruang Laut dan/atau peruntukan Laut.

Paragraf 5Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 235 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 223 ayat (3) huruf d.

(2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :

a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5);

b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229; dan

c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 L.

(3) Status Mutu Laut- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 236 #SalinLaporkan Penjelasan

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) ditindaklanjuti dengan menyusun rencana Perlindungan dan pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 6Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaa.n Mutu Laut

Pasal 237 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) h huruf e.

(2) Menteri dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lau+, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. menteri/kepala lembaga terkait; dan

b. Pemerintah Daerah.

(3) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

a. Menteri;

b. kepala lembaga terkait; dan

c. Pemerintah Daerah kabupatan/kota.

Pasal 238 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara terpadu.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam kajian Lingkungan Hidup strategis.

(4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan Mutu Laut.

Pasal 239 #SalinLaporkan Penjelasan

Rencana Per'lindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ,dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau

b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian KetigaPemanfaatan

Pasal 240 #SalinLaporkan Penjelasan

il) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 222 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;

b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan

c. keselama.tan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan. a rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;

b. peruntukan; dan

c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPengendalian

Paragraf 1Umum

Pasal 241 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

(2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2Pencegahan

Pasal 242 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a. l.2l Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat danf atau Laut.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. penyediaan sarana dan prasarana;

b. pembatasan Limbah ke Laut;

c. pencegahan sampah Laut; dan

d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran danf atau kerusakan:

a. nirtitik; dan

b. titik.

(5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 243 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayaL (3) huruf a untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf a.

(2) Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 244 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuarr peraturan perundang-undangan.

Pasal 245 #SalinLaporkan Penjelasan

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (3) huruf b diterapkan pada:

a. Dumping (Pembuangan); dan

b. pembuangan Air Limbah.

Pasal 246 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a harus memenuhi:

a. Perset-ujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dan Pasal 57 ayat (4) huruf c; dan

b. ketentuan lokasi pembuangan.

(2) Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. perlindungan terhadap area sensitif; dan

b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229.

(3) Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain terdiri atas:

a. kawasan konservasi perairan;

b. daerah rekreasi atau wisata bahari;

c. kawasan Mangrove;

d. Padang Lamun;

e. Terumbu Karang;

f. kawasan taman nasional;

g. kawasan taman wisata alam Laut;

h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

i. kawasan rawan bencana al.am;

j. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;

k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;

1. daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;

m. alur pelayaran; dan/atau

n. wilayah pertahanan.

(4) Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu Air Laut.

Pasal 247 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;

b. standar teknologi pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132; dan

c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi.

(3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:

a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 248 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan Persetujuan Teknis.

(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air Limbah;

b. penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air Limbah;

c. identifikasi Laut penerima Air Limbah;

d. kualitas Air Laut penerima Air Limbah;

e. data sirkulasi Air Laut musiman;

f. area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3);

g. prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk penentuan zoft€ of initial dilution;

h. usulan titik pemantauan kualitas Air Laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di Laut;

i. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;

j. neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah;

k. informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan Air Limbah;

f. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah;

m. prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;

n. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah; dan

o. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut.

Pasal 249 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mut-u Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) hurt.f a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a yang dibuang ke Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2).

(3) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 250 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan

b. gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian substansi; atau

b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.

(4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

(5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 251 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) huruf a menunjukkan:

a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2), menerbitkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 252 #SalinLaporkan Penjelasan

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan

c. sistem manaJemen lingkungan.

Pasal 253 #SalinLaporkan Penjelasan

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:

a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah'

b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;

c. titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

d. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;

e. titik pemantauan Air Latrt dengan nama dan titik koordinat;

f. kewajiban:

1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;

2. melaksanakan pemantauan kualitas Air Laut;

3. melaporkan hasil pemantauan; +. memisahkan

4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;

5. memiliki saluran Air Limbah kedap air;

6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;

7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi pengolahan Air Limbah; dan

8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut; dan larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;

2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3. membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

Pasal 254 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b meliputi:

a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;

b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan

c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;

b. menentukan karakteristik Air Limbah;

c. menilai tingkat Pencemaran Air;

d. mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan Air Limbah;

e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;

f. melaksanakan hlm. 173 OCR melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peratu ran perundang-undangan.

Pasal 255 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pemeriksaan; dan

d. tindakan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Laut;

c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

d. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;

e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran danf atau Kerusakan Laut;

f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai; f

h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;

i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran riani atau Kerusakan Laut;

j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;

k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;

1. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;

m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau

n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;

c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah; dan

d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

(4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air Limbah.

(5) Pemeriksaan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

b. melakukan internal audit secara berkala; dan

c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan

b. melakukan t-indakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 256 #SalinLaporkan Penjelasan

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 257 #SalinLaporkan Penjelasan

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 258 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hal hasil verifikasi:

a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau

b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

(5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar bagi Menteri atau gubernur dalam melaksanakan pengawasan.

(6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.

(7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

(8) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 259 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantauan terhadap:

a. Air Limbah; dan

b. kualitas Air Laut.

(2) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 260 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (3) huruf d.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 261 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf c.

(2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.

(3) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. pengurangan sampah di sumber; dan

b. pemantauan sampah Laut.

(4) Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik sampah Laut.

Pasal 262 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (5) mencakup:

a. sampah pantai;

b. sampah terapung; dan

c. sampah dasar Laut.

(2) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah Laut; dan

d. pelaporan dan evaluasi.

(3) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. komposisi;

b. berat: dan c" kepadatan.

(4) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah Laut.

Paragraf 3Penanggulangan

Pasal 263 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut waj ib melakukan penanggulan gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.

(3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

c. pembersihan bahan pencemar danf atau perusak;

d. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:

a. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau

b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan /atau kerusakan pada sumbernya.

(5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Menteri atau gubernur.

Pasal 264 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau Kenlsakan Laut.

(2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 265 #SalinLaporkan Penjelasan

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Paragraf 4Pemulihan

Pasal 266 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan , yang melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c.

(2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.

(3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 267 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut.

(2) Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dala.m jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 268 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3).

(2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 269 #SalinLaporkan Penjelasan

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2t,1 ayat (:2) huruf c terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan La,t yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Bagian KelimaPemeliharaan

Pasal 270 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

(2) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.

(3) Pemelihara-an Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. perlindungan ekosistem Laut sebagai penyangga kehidupan;

b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau

c. pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

(4) Perlindungan ekosistem Laut sebagai pen-v-angga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

(5) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pasal 271 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. inventarisasi Mt.tu Laut,

b. pemant-auan Mutu Laut;

c. tata hlm. 183 OCR r). tata cilril, penerapan Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan lainnya: I

d. peny-usunan, penetapan" dan perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;

e. penetapan St-atus; Ilutr-r Laut;

f. peilyrlsunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlinaungan dan Pengelolaan Mutu Laut,

g. +,ata cara penyusunan dan Penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku I\,iutr.r Air Limbah yang dibuang ke Laut dan SLO);

h. pemantauan samp.ah Lai:t'

i. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusaka.n Laut; j pemulihan Mutu Laut: dan

k. pemeliharaan Mutu Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal 270 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB ViPENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 272. #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria bak,r Keru-sakan Lingkungan Hidup.

(2) Kriteria ba.k,-i Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:

a. Terumbu Karang;

b. Mangrove;

c. Padang l,arr-.-rn;

d. tanah rrntr-rk produksi biomassa;

e. gambut;

f. kar::t;

g. lingkungan lv?ng berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; hlm. 184 OCR lahan akibat Usaha pertambangan; dan dan/atau Kegiatan

i. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan Pasal 232.

(4) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

(6) Dalam hai kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri.

(2) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:

a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;

b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan

c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). h

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIIPENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian KesatuUmum

Pasal 274 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengelolaan Limbah 83; dan

b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian KeduaPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1Umum

Pasal 275 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah 83 meliputi

a. penetapan Limbah 83;

b. Pengurangan Limbah 83;

c. Penyimpanan Limbah 83;

d. Pengumpulan Limbah 83;

SK No 097469 A e. Pengangkutan

e. Pengangkutan Limbah 83;

f. Pemanfaatan Limbah 83;

g. Pengolahan Limbah 83;

h. Penimbunan Limbah 83;

i. Dumping (Pembuangan) Limbah 83;

j. pengecualian Limbah 83;

k. perpindahan lintas batas Limbah 83;

l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;

m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah 83; dan

n. pembiayaan.

Paragraf 2Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 276 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 wajib melakukan Pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkannya.

(2) Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

a. Limbah 83 kategori 1; dan ,

b. Limbah E}3 kategori 2.

(3) Limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:

a. Limbah 83 dari sumber tidak spesifik;

b. Limbah 83 dari 83 kedaluwarsa, 83 yang tumpah, 83 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan 83; dan

c. Limbah 83 dari sumber spesifik.

(4) Limbah 83 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

a. Limbah 83 dari sumber spesifik umum; dan

b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 277 #SalinLaporkan Penjelasan

Limbah IJ3 sr:bagaimana dimaksud dalarn Pasal 276 merupakan Limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 278 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Jrarrg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah Bl., Menteri wajib melakukan uji karakter,stik untuk met.gtrien tifi kasi Limbah sebaga.i:

a. Limbah B3 kategori i;

b. Limbah 83 kategori 2; at.tr-l ('. Limbah nonB3.

(2) Karakteristik Limbah ts3 sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rnuclatr meledak;

b. mudah menyala;

c. reaktif;

d. infeksius;

e. korosif: dan/at-a,-t

f. beracun.

(3) Uji !:ar:ai<teri:stik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Lirnharr B3 kategori L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lruruf'a. meliputi uji:

a. karaxte;'iscitc^ rnurdeih meledak, inudah menyala, reak-ttf, irr:'tks:rrs, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji Sr-'i.,agajL"r.^ tercantum dalam Lampiran X. .., anp, merupakan bagian tidak terpisahkan rr rjal'l l)e;.iruran Perner irttan ini; hlm. 188 OCR .I8B-

b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentuk,an Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xi yang merupakan bagian ridak terpisahk.an dari Peraturan Pemerintah ini; dan

c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LDso untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LDsc lebih kecil dari atau sama. dengan 50 mg/kg /lirna. puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.

(4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah E}3 ka,tegori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi u;i:

a. karakteristik bei-aci,ltr melalui TCILP r,rntttk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A. dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi r,Dsc untuk menciltukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikclogr LDso lebih besar dari 50 mg/kg ilima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan rr.ii dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; c.al (.). karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub- 1= kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattlran Pemerintah ini.