Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

SALINAN

NOMOR I TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG.UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara; bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan qgrkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional; bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional; b c ' SK No 252412 A hlm. 2 OCR d bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 2O, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat l.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

BADAN USAHA MILIK NEGARA.

2003 TENTANG

Pasal I #SalinLaporkan Penjelasan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan

b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau

b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/ atau nilai ekonomi.

11. Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau perusahaan.

12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh I (satu) BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan I (satu) BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMN yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/ atau perseroan terbatas lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut.

15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada I (satu) BUMN atau lebih.

16. Privatisasi adalah penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

18. Hari adalah hari kerja.

19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

22. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

23. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

24. Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang dan/atau Badan. oleh Menteri

25. Perusahaan Induk yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

Di antara Bab I dan Bab II disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I,A ASAS DAN TUJUAN Di antara Pasal I dan Pasal 2 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal lA

(1) BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip:

a. kebersamaan;

b. efisiensi berkeadilan;

c. berkelanjutan;

d. berwawasan lingkungan;

e. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; dan

f. tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Tujuan pendirian BUMN adalah: a. 5

b. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

d. melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat; e sebagai Persero, dan menjamin 2 ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;

f. sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan

g. membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban tunum, dan/ atau kesusilaan.

(3) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Menteri.

Di antara Bab IA dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IB KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

6. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 38, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai lagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

(3) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 38 (Pasal 3B)

Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Pasal 3C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat dengan persetujuan Presiden berwenang:

a. menetapkan arah kebijakan umum BUMN;

b. menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;

c. menetapkan peta jalan BUMN dan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN;

d. mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN;

e. mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama;

f. menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN;

g. membentuk BUMN;

h. menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;

i. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Holding Investasi dan Holding Operasional;

j. melakukan pemeriksaan terhadap BUMN;

k. mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi; dan L melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3D

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan kewenangan Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di antara Bab IB dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IC BADAN PENGELOLA INVESTASI Setelah Bab IC ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum hlm. 11 OCR 9 Di antara Pasal 3D dan Pasal 4 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H, Pasal 3I, Pasal 3J, Pasal 3K, dan Pasal 3L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3E

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini. 2 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.

(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden.

Pasal 3F

(1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:

a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN;

b. penambahan dan/atau pengurang.rn penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;

c. bersama Menteri membentuk Holding Investasi badan hukum Indonesia dan Holding Operasional hlm. 12 OCR d bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional; memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan

f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang BUMN atas rencana kerja dan anggaran Investasi dan Holding Holding

Pasal 3G

(1) Modal Badan bersumber dari:

a. penyertaan modal negara; dan/ atau

b. sumber lain. 2 Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasd dari:

a. dana tunai;

b. barang milik negara; dan/ atau

c. saham milik negara pada BUMN.

(3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).

(4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Pasal 3H

(1) Badan dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding dan pihak ketiga. hlm. 13 OCR 2 Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.

(3) Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/ atau melakukan akumulasi modal. 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3I

(1) Untuk nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan melalui:

a. kuasa kelola; dan/ atau

b. bentuk kerja sama lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3J

(1) Aset Badan dapat berasal dari:

a. modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G ayat (l );

b. hasil pengembangan aset Badan; c pemindahtanganan hlm. 14 OCR aset negara atau Aset BUMN;

d. hibah; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

(2) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Badan yang tidak dijaminkan.

(3) Pengelolaan aset Badan sepenuhnya dilakukan oleh organ Badan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan.

Pasal 3K

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3L

(1) Badan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara. 2 Badan dapat mempunyai kantor di luar Ibukota Negara.

10. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Organ

11. Di antara Pasal 3L dan Pasal 4 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 3M, Pasal 3N, Pasal 30, Pasal 3P, Pasal 3Q, Pasal 3R, Pasal 35, Pasal 3T, Pasal 3U, Pasal 3V, Pasal 3W, Pasal 3X, Pasal 3Y, Pasal 32, dan Pasal 3AA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3M

Organ Badan terdiri atas:

a. dewan pengawas; dan

b. badan pelaksana.

Pasal 3N

(1) Dewan pengawas terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota:

c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan

d. pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.

(2) Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 30 (Pasal 3O)

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh badan pelaksana. 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas atas persetujuan Presiden berwenang:

a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana;

b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama;

c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana;

d. menyampaikan hlm. 16 OCR laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden; menetapkan remunerasi dewan pengawas dan badan pelaksana; peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden;

g. menyetujui laporan keuangan tahunan Badan; dan

h. memberhentikan sementara anggota badan pelaksana.

Pasal 3P

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3N dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3Q

(1) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3M huruf b berasal dari unsur profesional.

(2) Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi kepala badan pelaksana.

(3) Seluruh anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(4) Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 3R

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana, seseorang harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. mampu melakukan perbuatan hukum;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;

e. bukan pengurus dan/ atau anggota partai politik; d e

f. memiliki bidang investasi, , hukum, dan/atau keahlian di ekonomi, keuangan, dan/atau perusahaan;

g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan

i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota badan pelaksana dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

a. anggota badan pelaksana yang lain;

b. anggota dewan pengawas;

c. pegawai Badan;

d. Direksi Holding Investasi atau Holding Operasional; dan/atau

e. Dewan Komisaris Holding Investasi atau Holding Operasional.

Pasal 35 (Pasal 3S)

(1) Jabatan anggota badan pelaksana berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya telah berakhir; atau

c. diberhentikan oleh Presiden.

(2) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan:

a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3R;

b. pelanggaran persyaratan kerahasiaan;

c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

d. tidak menjalankan tugas dengan baik;

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh badan pelaksana;

f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara;

g. mengundurkan diri;

h. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

i. berhalangan tetap; dan/atau

j. alasan lain yang dinilai tepat oleh Presiden.

(3) Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan sementara oleh dewan pengawas.

(4) Dalam hal anggota badan pelaksana diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan pengawas memohon kepada Presiden untuk menggantikan anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara.

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pelaksana yang bersangkutan.

(6) Anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berwenang melaksanakan tugas sebagai anggota badan pelaksana.

Pasal 3T

(1) Badan pelaksana bertugas pengurusan operasional Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana berwenang:

a. merumuskan dan Badan; kebijakan

b. melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan;

c. menyusun dan mengusulkan remunerasi dari dewan pengawas dan badan pelaksana kepada dewan pengawas;

d. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama kepada dewan pengawas;

e. menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan; dan

f. mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 3U

Badan pelaksana pembidangan setiap anggota badan pelaksana dengan persetujuan dewan pengawas.

Pasal 3V

(1) Badan pelaksana membentuk komite yang berasal dari badan pelaksana, pegawai Badan, dan pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. komite investasi; dan

b. komite manajemen risiko.

(3) Komite dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.

(4) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas:

a. anggota badan pelaksana yang membidangi investasi atau pengembangan bisnis; dan

b. anggota badan pelaksana yang membidangi manajemen risiko.

(5) Pembentukan komite dilaporkan oleh badan pelaksana kepada dewan pengawas setelah komite tersebut dibentuk.

(6) Komite dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada badan pelaksana. (2)

Pasal 3W

(1) Presiden membentuk dewan penasihat.

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan saran kepada Badan.

(3) Salah satu anggota dewan penasihat diangkat sebagai Ketua.

(4) Anggota dewan penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 3X

(1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.

(2) Badan sistem sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan.

(3) Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.

Pasal 3Y

Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;

c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan

d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Pasal 32 (Pasal 3Z)

(1) Badan hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

(2) Pembinaan dan pengawasan Badan dilaksanakan oleh Presiden.

Pasal 3AA

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 3E sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan.

12. DL antara Bab IC dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab ID sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ID .EIO'DIIVG INVESTASI

13. Setelah Bab ID ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum

14. Di antara Pasal 3AA dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3AB dan Pasal 3AC sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AB

(1) Dalam menjalankan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan Holding Investasi.

(2) Holding Investasi mempunyai tugas untuk:

a. melakukan pengelolaan investasi;

b. melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan

c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

(3) Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

(4) Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan.

(5) Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki lolo (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

(6) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 99olo (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Investasi.

Pasal 3AC Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AB ayat (2), Holding Investasi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi;

b. melakukan pengelolaan dividen BUMN;

c. melakukan pemberdayaan aset; surat utang dan/atau menerima pinjaman; memberikan pinjaman dan/ atau penjaminan kepada Holding Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN;

f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Investasi; hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Investasi kepada Badan;

h. mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan

1. tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Investasi.

15. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Direksi Holding Investasi

16. Di antara Pasal 3AC dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AD, Pasal 3AE, Pasal 3AF, dan Pasal 3AG sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AD

(1) Direksi Holding Investasi terdiri atas I (satu) direktur utama dan 1 (satu) atau lebih anggota Direksi. d. e c.

REPUBLIK IN 2 Direksi Holding Investasi berasal dari unsur

(3) Dalam hal Direksi Holding Investasi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Holding Investasi.

(4) Dalam hal RUPS Holding Investasi se dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Holding Investasi.

Pasal 3AE

(1) Untuk dapat diangkat Investasi, seseorang harus bidang investasi, perbankan, hukum, perusahaan paling tahun; sebagai Direksi Holding memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. mampu melakukan perbuatan hukum;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;

e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di ekonomi, keuangan, dan/atau manajemen singkat 15 (lima belas)

g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan

i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. hlm. 25 OCR 2 Direksi Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

a. anggota Direksi Holding Investasi yang lain;

b. anggota Dewan Komisaris Holding Investasi;

c. pegawai Holding Investasi;

d. dewan pengawas Badan; dan/ atau

e. badan pelaksana Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan larangan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3AF

(1) Jabatan Direksi Holding Investasi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya telah berakhir; atau

c. diberhentikan oleh RUPS.

(2) Anggota Direksi Holding Investasi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris Holding Investasi dengan alasan:

a. tidak terpenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AE ayat (l);

b. pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;

c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Direksi Holding Investasi.

e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, atau keuangan negara;

f. mengundurkan diri;

g. tidak menjalankan tugas sebagai anggota Direksi Holding Investasi lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

h. berhalangan tetap; dan/atau

i. alasan lain yang dinilai tepat oleh Dewan Komisaris Holding Investasi atau peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas atau badan usaha milik negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta pemberhentian sementara anggota Direksi HoLding Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 3AG Dalam menjalankan kewenangan melakukan pengurusan, Direksi Holding Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Holding Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Holding Investasi dan anggaran dasar Holding Investasi.

17. Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Dewan Komisaris Holding Investasi

18. Di antara Pasal 3AG dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3AH, Pasal 3AI, dan Pasal 3A.J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AH

(1) ) Dewan Komisaris Holding Investasi terdiri atas 1 (satu) komisaris utama, I (satu) anggota Dewan Komisaris, dan I (satu) anggota Dewan Komisaris independen.

(2) Komisaris utama Holding Investasi merupakan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

(3) Anggota Dewan Komisaris independen berasal dari unsur profesional.

(4) Perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling rendah pejabat eselon I.

Pasal 3AI

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Holding Investasi, calon anggota Dewan Komisaris Holding Investasi harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. mampu melakukan perbuatan hukum;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;

e. bukan pengurus dan/ atau anggota partai politik;

f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 3O (tiga puluh) tahun;

c. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

j. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan undangan mengenal perseroan terbatas dan mengenai BUMN.

(2) Anggota Dewan Komisaris Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

a. anggota Direksi Holding Investasi;

b. anggota Dewan Komisaris Holding Investasi yang lain;

c. pegawai Holding Investasi;

d. dewan pengawas Badan; dan/ atau

e. badan pelaksana Badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3AJ

(1) Jabatan Dewan Komisaris Holding Investasi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya telah berakhir; atau

c. diberhentikan oleh RUPS untuk anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Bab ID dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IE sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IE HOLDING OPERASIONAL

20. Di antara Pasal 3AJ dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AK, Pasal 3AL, Pasal 3AM, dan Pasal 3AN sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3AK

(1) Dalam Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan mendirikan Holding Operasional. 2 Holding Operasional mempunyai tugas untuk:

a. melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan

b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

(3) Holding badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 3AL Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat (2), Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Operasional;

b. menerbitkan surat utang dan/ atau menerima pinjaman;

c. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN;

d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN;

e. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/atau BUMN kepada Badan;

f. mengusulkan kontrak manajemen Holding Operasional kepada Badan untuk persetujuan; dan

g. tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Operasional.

Pasal 3AM

(1) Seluruh saham Holding dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan. 2 Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki l% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Operasional.

Pasal 3AN Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AD sampai dengan Pasal 3dJ berlaku mutatis mutandis bagi Direksi Holding Dewan Komisaris Holding Operasional, dan rencana kerja dan anggara.n perusahaan Holding

21. Di antara Bab IE dan Bab II disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IF sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IF MODAL DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

22. Setelah Bab IF disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Modal

23. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.

Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang dilakukan sesuai dengan prinsip tata (3) kelola perusahaan yang baik.

Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa:

a. dana tunai;

b. barang milik negara;

c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas;

d. saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau

e. aset negara lain.

(4) Modal BUMN yang berasal dari non-APBN berupa:

a. keuntungan revaluasi aset;

b. kapitalisasi cadangan;

c. agio saham; dan/atau

d. sumber lain yang sah.

(5) Penambahan modal untuk Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN, tidak berasal dari APBN, kecuali dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

24. Setelah Bagian Kesatu disisipkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penyertaan Modal Negara

25. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 48 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Menteri mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka:

a. pendirian Badan, HoLding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

b. perubahan penyertaan modal negara kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

c. penambahan penyertaan modal negara kepada Badan; dan/ atau

d. penugasan Pemerintah Pusat, kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN untuk mendapat persetujuan.

(4) Penyertaan modal negara dalam rangka BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

(5) Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 (Pasal 4B)

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

26. Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

27. Di antara Pasal 48 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4C

(1) Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

(2) Kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kementerian yang urusan pemerintahan di bidang BUMN.

(3) Saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak-hak istimewa paling sedikit sebagai berikut:

a. hak untuk menyetujui dalam RUPS;

b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:

l. akuntansi dan keuangan;

2. pengembangan dan investasi;

3. operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;

4. informasi teknologi;

5. sumber daya manusia;

6. manajemen risiko dan pengawasan internal;

7. hukum dan kepatuhan;

8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

9. program environmental, social, and governance (ESGI;

e. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan

f. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Di antara Bab IF dan Bab II disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IG sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IG PENDIRIAN BUMN

29. Pasal 5 dihapus.

30. Pasal 6 dihapus.

31. Pasal 7 dihapus.

32. Pasal 8 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bentuk badan hukum BUMN terdiri atas Persero dan Perum.

34. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

35. Di antara Bab IG dan Bab II disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IH sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IH PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

36. Di antara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 98, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, Pasal 9G, dan Pasal 9H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9El

(1) Direksi menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN serta sesuai dengan tujuan BUMN.

(2) Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(4) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal 9C

(1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BUMN atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN.

Pasal 9D

Dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas wajib mematuhi:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. anggaran dasar BUMN; dan

c. asas dan prinsip penyelenggaraan BUMN.

Pasal 9E

Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 9F

(1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai hukum atas kerugian jika dapat

a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 9G

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 9H

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, jika:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang atau

b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

(2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal anggaran dasar tidak ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat I (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Pemerintah Pusat mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

37. Bagian Pertama Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum

38. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal lO

(1) Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero.

39. Pasal ll dihapus.

40. Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Tujuan

41. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tujuan Persero adalah:

a. memperoleh keuntungan; dan

b. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing.

42. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Organ Persero terdiri atas:

a. RUPS;

b. Direksi Persero; dan

c. Dewan Komisaris.

43. Bagian Keempat Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Rapat Umum Pemegang Saham

44. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero.

(2) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara atau bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

45. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Direksi Persero terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Persero atau lebih.

(2) Dalam hal Direksi Persero terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Persero atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(3) Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Persero.

46. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan lO (sepuluh) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15F, Pasal lSG, Pasal 15H, Pasal 15I, dan Pasal 15J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris'

d. memiliki keahlian dan dalam mengelola Persero atau perseroan paling singkat 5 (lima) tahun;

e. memiliki integritas, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;

f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan

g. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: pinan,

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 158 (Pasal 15B)

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;

b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;

c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah;

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau

e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15C

(1) Anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.

(2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh anggota Direksi Persero kepada Menteri, kepala badan pelaksana, dan/ atau RUPS.

Pasal 15D

Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 15E

(1) Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A atau diberhentikan oleh RUPS. 2 Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan kepada Direksi yang untuk membela diri.

Pasal 15F

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 15G

(1) Direksi Persero wajib rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang.

(5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.

(7) Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15H

(1) Direksi Persero wajib laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Persero berakhir untuk memperoleh persetujuan. 2 Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Persero;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Persero;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dan Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 4

Pasal 151 (Pasal 15I)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15G dan laporan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15J

Direksi Persero wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Pasal 16 dihapus.

48. Pasal 17 dihapus.

49. Pasal 18 dihapus.

50. Pasal 19 dihapus.

51. Pasal 2O dihapus.

52. Pasal 2l dihapus.

53. Pasal 22 dihapus.

54. Pasal 23 dihapus.

55. Pasal 24 dihapus.

56. Pasal 25 dihapus.

57. Pasal 26 dihapus.

58. Bagian Keenam Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Dewan Komisaris

59. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih.

(2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

60. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, Pasal 27G, Pasal 27H, dan Pasal 27I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;

d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut;

e. memiliki integritas, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan

f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan undangan mengenai perseroan terbatas. hlm. 47 OCR 2 Selain syarat dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernah: pailit;

b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/ atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 27B

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau

b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal2TC

(1) Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.

(2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris kepada Menteri, kepala badan pelaksana, dan/atau RUPS.

Pasal 27D

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. a.

Pasal 27E

(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sebelum masa berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A atau diberhentikan oleh RUPS.

(2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 27F

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan tujuan Persero.

(3) Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:

a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja yang diusulkan Direksi Persero;

b. mengikuti kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;

c. melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;

d. memberikan nasihat kepada Direksi Persero dalam melaksanakan pengurusan Persero; dan

e. melakukan tugas pengawas.rn lain yang anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 27G

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Persero dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Persero terhadap Persero dan pihak ketiga.

Pasal 27H

Dewan Komisaris wajib:

a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

b. melaporkan kepada Persero mengenai sahamnya dan/ atau keluarganya pada Persero tersebut dan/ atau Persero lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. c

Pasal 271 (Pasal 27I)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Persero

61. Pasal 28 dihapus.

62. Pasal 29 dihapus.

63. Pasal 30 dihapus.

64. Pasal 31 dihapus.

65. Pasal 32 dihapus.

66. Pasal 33 dihapus.

67. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Persero dapat menjadi Persero Terbuka dengan melakukan penjualan saham di pasar modal. 2 Persero Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pasar modal dan undang-undang mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

68. Bagian Pertama Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum

69. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain:

a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;

b. didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan; dan

c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.

(2) Kekuasaan Presiden dimaksud dalam Pasal 3A, dikuasakan kepada Menteri selaku pemilik modal pada Perum.

(3) Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian Perum.

(4) Pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh status badan hukum terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

(5) Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:

a. penetapan Perum;

b. anggaran dasar; dan Menteri sebagai pemilik modal.

70. Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Tujuan

71. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tujuan pendirian Perum adalah:

a. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; dan

b. memperoleh keuntungan.

72. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Organ Perum terdiri atas:

a. Menteri;

b. Direksi Perum; dan

c. Dewan Pengawas.

73. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi Perum.

(2) Kebijakan pengembangan usaha Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perum kepada Menteri setelah persetujuan dari Dewan Pengawas.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan tujuan Perum yang

74. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

a. baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;

b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau hlm. 53 OCR baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

75. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari modal Perum.

(3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

(4) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perum mempunyai saldo laba yang positif.

76. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 438, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, Pasal 43H, Pasal 43I, Pasal 43J, Pasal 43K, Pasal 43L, dan Pasal 43M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Direksi Perum terdiri atas I (satu) orang anggota Direksi Perum atau lebih.

(2) Dalam hal Direksi Perum terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Perum atau lebih, tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 438 (Pasal 43B)

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43C

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas;

d. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun;

e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum;

f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan

g. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/ atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43D

Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;

c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah; dan/ atau

d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 43E

(1) Anggota Direksi Perum wajib kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perum. 2 Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Perum kepada Menteri.

Pasal 43F

Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43G

(1) Jabatan Direksi Perum berhenti apabila:

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43C atau diberhentikan oleh Menteri. 2 Dalam hal anggota Direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi kesempatan pada Direksi Perum yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 43H

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Perum, Direksi Perum dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

Pasal 431 (Pasal 43I)

(1) Direksi Perum wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Direksi Perum wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Perum untuk tahun buku yang akan datang.

(5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Menteri.

(7) Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum persetujuan dari Menteri, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43J

(1) Direksi Perum wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perum berakhir untuk memperoleh persetujuan.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perum;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perum; dengan tahun buku

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi Perum dan anggota Dewan Pengawas; dan

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perum dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perum dan semua anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perum dan Dewan Pengawas dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(5) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 43K

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43I dan laporan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43J diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43L

Direksi Perum wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43M

(1) Direksi Perum hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perum dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi Perum secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi Perum yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(4) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan kerugian bagi Perum, Menteri mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi Perum melalui pengadilan.

77. Pasal 44 dihapus.

78. Pasal 45 dihapus.

79. Pasal 46 dihapus.

80. Pasal 47 dihapus.

81. Pasal 48 dihapus.

82. Pasal 49 dihapus.

83. Pasal 50 dihapus.

84. Pasal 51 dihapus.

85. Pasal 52 dihapus.

86. Pasal 53 dihapus.

87. Pasal 54 dihapus.

88. Pasal 55 dihapus.

89. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

(1) Dewan Pengawas orang.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.

90. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.

91. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56El, Pasal 56C, Pasal 56D, Pasal 56E, Pasal 56F, Pasal 56G, Pasal 56H, dan Pasal 56I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas; paling sedikit 2 (dua)

d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Perum tersebut; memiliki integritas, e prnan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum; dan

f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/ atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 568 (Pasal 56B)

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau

b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56C

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.

Pasal 56D

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56E

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A atau diberhentikan oleh Menteri.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri wajib memberi pada Dewan Pengawas yang untuk membela diri.

Pasal 56F

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawas.rn atas kebijakan pengurus.rn, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perum maupun usaha Perum, dan memberi nasihat kepada Direksi Perum.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan tujuan Perum.

Pasal 56G

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau Peraturan Pemerintah, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(3) Dewan Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Perum terhadap Perum dan pihak ketiga.

Pasal 56H

Dewan Pengawas wajib:

a. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya;

b. melaporkan kepada Perum mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan; dan

c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri.

Pasal 56I

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perum

92. Pasal 57 dihapus.

93. Pasal 58 dihapus.

94. Pasal 59 dihapus.

95. Pasal 60 dihapus.

96. Pasal 61 dihapus.

97. Pasal 62 dihapus.

98. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA PENGELOLAAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA

99. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62A, Pasal 628, dan Pasal 62C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

(1) Aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengurusan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan mekanisme yang diatur oleh Direksi dengan memperhatikan pembatasan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS/Menteri.

(3) Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan/atau dengan pihak ketiga.

(4) Aset BUMN yang dapat dipindahtangankan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Aset BUMN yang berada pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta Aset BUMN yang berupa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 628 (Pasal 62B)

(1) Menteri mengusulkan pendirian BUMN pengelola aset kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian BUMN. 2 BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:

a. pengelolaan Aset BUMN;

b. Restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/ atau revitalisasi BUMN;

c. pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;

d. pengelolaan aset produktif milik negara; dan

e. pengelolaan aset yang berasal dari pihak lain.

(3) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan kepada BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penambahan modal baik tunai maupun nontunai, pembelian surat berharga BUMN pengelola aset maupun surat berharga yang dikelola oleh BUMN pengelola aset, dan/ atau pemberian penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 62C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A dan BUMN pengelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 diatur dalam Peraturan Menteri.

100. Di antara Bab IIIA dan Bab IV disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIB PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN lol.Setelah Bab IIIB ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Hapus Buku dan Hapus Tagih

102. Di antara Pasal 62C dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 62D d,an Pasal 62E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62D

(1) BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.

(2) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Aset BUMN.

(3) Aset berupa piutang yang dapat dihapusbukukan merupakan piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan piutang secara optimal, namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.

(4) BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih.

Pasal 62E

BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero.

103. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pelaporan

104. Di antara Pasal 62E dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62F, Pasal 62G, dan Pasal 62H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62F

(1) BUMN melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada Menteri dan Badan.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 62G

Badan melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.

Pasal 62H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62E, serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62F ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

105. Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV , PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

106. Di antara Pasal 62H dan Pasal 63 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasa) 621, Pasal 62J, Pasal 62K, dan Pasal 62L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 621 (Pasal 62I)

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.

(2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62J

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN.

(2) Rencana dan pelaksanaan Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.

(3) Terhitung sejak berlakunya Penggabungan atau Peleburan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima Penggabungan atau BUMN hasil Peleburan.

Pasal 62K

(1) mengakibatkan BUMN yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

(2) Penggabungan atau Peleburan BUMN dilaksanakan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 62L

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62I sampai dengan Pasal 62K diatur dengan Peraturan Pemerintah. atau Peleburan BUMN

107. Pasal 63 dihapus.

108. Pasal 64 dihapus.

109. Pasal 65 dihapus.

I lO. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan I (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA (1). Di antara Pasal 62L dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62M, Pasal 62N, dan Pasal 620 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62M

(1) Untuk mendukung pencapaian tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUMN dapat membentuk Anak Usaha BUMN.

(2) BUMN dapat memiliki saham dengan hak istimewa pada Anak Usaha BUMN.

(3) Pembentukan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:

a. menyusun kajian kelayakan usaha terkait pendirian Anak Usaha BUMN; dan

b. sektor usaha Anak Usaha BUMN diutamakan berkaitan dengan sektor usaha yang dikembangkan oleh perusahaan induk.

Pasal 62N

Pembentukan Anak Usaha BUMN merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN.

Pasal 620 (Pasal 62O)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62M dan Pasal 62N diatur dalam Peraturan Menteri.

112. Bagian Pertama Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Satuan Pengawasan Intern

113. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern.

(2) Satuan pengawas.rn intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

114. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Satuan pengawasan intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan operasional dan keuangan Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, menilai pengelolaan, dan pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, serta memberikan saran perbaikan; menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. b

115. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

116. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

117. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

(3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

118. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

119. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

120. Bab WII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII RESTRUKTURISASI l2l.Begian Pertama Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Re strukturisasi

122. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Maksud dari Restrukturisasi BUMN adalah untuk melakukan:

a. peningkatan kinerja;

b. penambahan nilai;

c. penyehatan; atau d.

(2) Keputusan Restrukturisasi untuk melakukan penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, dengan paling sedikit memperhatikan asas manfaat yang diperoleh dan/atau biaya.

(3) Keputusan Restrukturisasi untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh komite penyelamatan BUMN, dengan paling sedikit yang diperoleh.

(4) BUMN ditetapkan untuk disehatkan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. BUMN menunjukkan prospek usaha yang baik; dan/atau

b. perkiraan biaya penyehatan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyehatan BUMN dimaksud.

(5) BUMN ditetapkan untuk diselamatkan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki dampak sosial ekonomi yang luas untuk negara; dan/atau

b. memiliki manfaat bagi hidup orang banyak.

(6) BUMN ditetapkan untuk dibubarkan jika tidak dipenuhi satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5). tikan asas manfaat hlm. 74 OCR 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Restrukturisasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

123. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Tujuan Restrukturisasi adalah untuk:

a. kinerja dan nilai perusahaan;

b. menyehatkan BUMN;

c. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;

d. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau

e. memudahkan pelaksanaan Privatisasi.

124. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Restrukturisasi dengan maksud untuk penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan; saham; saham baru yang diambil bagian oleh BUMN; dan/atau

d. mekanisme lain. 2 Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.

125. Setelah... a. b. c.

125. Setelah Bagian Kedua ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Komite Penyelamatan

126. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 73A dan Pasal 73E! sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

(1) Untuk mengkaji dan memutuskan penyelamatan BUMN, Pemerintah Pusat membentuk komite

(2) Komite penyelamatan dipimpin oleh Menteri dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis.

(3) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat Keputusan Presiden.

(2) ditetapkan dengan

Pasal 73B

(1) Komite penyelamatan bertugas untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta persyaratan mekanisme pelaksanaan penyelamatan;

b. melakukan koordinasi dalam rangka pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses penyelamatan; dan

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas strategis yang timbul dalam proses

(2) Komite penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kajian dan laporan dari Badan terkait BUMN yang diselamatkan.

(3) Ketua komite penyelamatan melaporkan secara berkala perkembangan kepada Presiden. tugasnya

127. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan I (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA PRIVATISASI

128. Bagian Ketiga Bab VIII diubah menjadi Bagian Kesatu Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Tujuan Privatisasi

129. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;

b. memperluas perusahaan; masyarakat atas

c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;

d. menciptakan perusahaan yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau

e. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

130. Bagian Keempat Bab VIII diubah menjadi Bag'an Kedua Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Prinsip dan Kriteria Privatisasi

131. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kehati-hatian, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.

132. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Persero yang dapat di-Privatisasi paling sedikit memenuhi kriteria:

a. industri atau sektor usaha kompetitif;

b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah; dan/atau

c. industri atau sektor usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat di-Privatisasi.

133. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal TT

Persero yang tidak dapat di-Privatisasi meliputi:

a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan industri strategis pertahanan dan keamanan negara;

c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan/atau

d. Persero yang bergerak di bidang usaha yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan undangan dilarang untuk di-Privatisasi.

134. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;

b. penjualan saham langsung kepada investor; atau

c. penjualan saham kepada manajemen dan/ atau karyawan yang bersangkutan.

135. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Presiden dapat melakukan Privatisasi setelah alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN memberikan persetujuan.

Pasal 788 (Pasal 78B)

Rencana Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A harus dalam program tahunan Privatisasi yang disusun oleh Menteri.

136. Bagian Kelima Bab MII diubah menjadi Bagian Ketiga Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Komite Privatisasi

137. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi, sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Presiden membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.

(2) Komite privatisasi oleh Menteri dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis.

(3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

138. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Komite privatisasi bertugas untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;

b. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi; dan

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas strategis yang timbul dalam proses Privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat.

(2) Komite privatisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/ atau meminta bantuan dari instansi Pemerintah Pusat atau pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Ketua komite privatisasi melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

139. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Dalam melaksanakan Privatisasi, Menteri bertugas untuk:

a. menyusun program tahunan Privatisasi;

b. mengajukan program tahunan Privatisasi kepada komite privatisasi untuk memperoleh arahan; dan

c. melaksanakan Privatisasi. 2 Dalam rangka melaksanakan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengambil langkah meliputi:

BUMN yang akan di-Privatisasi; metode Privatisasi yang akan digunakan; menetapkan jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dilepas; rentangan harga jual saham; dan perkiraan nilai yang dapat diperoleh a. b. c e d. dari program Privatisasi suatu BUMN.

140. Bagian Keenam Bab VIII diubah menjadi Bagian Keempat Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Tata Cara Privatisasi

141. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Persero dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Terhadap Persero yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.

142. Pasal 83 dihapus.

143. Pasal 84 dihapus.

144. Bagian Ketujuh Bab VIII diubah menjadi Bagian Kelima Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan Informasi

145. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi. 2 Pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka dan tersedia bagi publik.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

146. Bagian Kedelapan Bab VIII diubah menjadi Bagan Keenam Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Hasil Privatisasi

147. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berikut: sebagai

Pasal 86

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik negara pada Persero wajib disetor langsung ke kas negara.

148. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi BUMN, komite privatisasi, dan tata cara penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

149. Di antara Bab VIIIA dan Bab IX disisipkan I (satu) bab, yakni Bab VIIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIB PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA l5o.Setelah Bab VIIIB ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pembubaran Persero

151. Di antara Pasal 86A dan Pasal 87 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 868, Pasal 86C, dan Pasal 86D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 868 (Pasal 86B)

(1) Pembubaran Persero terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Persero yang telah pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan -undangan di bidang kepailitan; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Persero sehingga mewajibkan Persero melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(2) Pembubaran Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86C

Pembubaran Persero yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868 ayat (1) huruf a dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 86D

(1) Pembubaran Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86C wajib diikuti dengan likuidasi. 2 Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.

(3) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman likuidasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

152. Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pembubaran Perusahaan Umum

153.Di antara Pasal 86D dan Pasal 87 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, Pasal 86H, Pasal 86I, Pasal 86J, Pasal 86K, dan Pasal 86L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86E

(1) Perum dapat dibubarkan karena:

a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat;

b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. penetapan pengadilan;

d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau

e. Perum dalam keadaan tidak mampu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. 2 Pembubaran Perum diikuti dengan likuidasi.

(3) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Pembubaran Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86F

Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan alat DPR RI yang BUMN.

Pasal 86G

Pengadilan dapat membubarkan Perum se dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf c atas permohonan Menteri,

Pasal 86H

Likuidasi dalam hal pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86E ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum.

Pasal 86I

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah atau penetapan pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

Pasal 86J

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perum, sisa kekayaan hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Pasal 86K

(1) Perum yang sudah dinyatakan bubar hanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.

(2) Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;

b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pasal 86L

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868 sampai dengan Pasal 86K diatur dalam Peraturan Pemerintah.

154. Di antara Bab VIIIB dan Bab X disisipkan I (satu) bab, yakni Bab VIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIC HAK MONOPOLI

155. Di antara Pasal 86L dan Pasal 87 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 86M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86M

(1) Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/ atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/ atau hal lain yang berdasarkan pertimbangan Presiden.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

156. Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Ix SUMBER DAYA MANUSI.A

157. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Dalam penyelenggaraan BUMN, BUMN didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global. 2 Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

(3) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat setempat dan/atau disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

(4) Karyawan BUMN perundang-undangan. dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan perempuan dapat menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan lain di BUMN.

(5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

(6) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu.

(7) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perusahaan.

(8) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

158. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 878 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

BUMN dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87B

(1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BUMN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan/atau Badan mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia termasuk pengembangan pembentukan entitas yang kegiatan pengembangan kompetensi pada BUMN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

159. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PENUGASAN KHUSUS

160. Di antara Pasal 87B dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87C dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87C

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.

(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu persetujuan Menteri.

(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN atau Anak Usaha BUMN.

(5) Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pendanaan dan/ atau secara finansial tidak layak, Pemerintah Pusat memberikan pendanaan.

(6) BUMN atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan administratif atau yang (7) terpisah mengenai penugasan tersebut dari pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87D

(1) Dalam rangka penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87C, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis.

(2) Koordinasi Menteri dengan Menteri Keuangan dan menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bersama. l6l.Di antara Bab IXA dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXB TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

162. Di antara Pasal 87D dan Pasal 88 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87E

(1) BUMN, Anak Usaha BUMN, dan melaksanakan tanggung jawab sosial wajib dan

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta lembaga lain; dan

b. pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.

(3) Sumber dana pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;

b. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau c.sumber.., hlm. 91 OCR BAB IXC PENYELESAIAN PERSELISIHAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

(5) BUMN dalam batas kepatutan dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

163. Di antara Bab IXB dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXC sehingga berbunyi sebagai berikut:

164. Di antara Pasal 87E dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87F

(1) Setiap sengketa yang terjadi antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara mencapai mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, beda pendapat, atau perselisihan diselesaikan melalui seorang mediator.

(3) Dalam hal para pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak bersepakat dalam menunjuk seorang mediator, yang urusan pemerintahan di bidang BUMN akan menunjuk seorang mediator. untuk

(4) Kesepakatan penyelesaian sengketa, beda pendapat, atau perselisihan adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

165. Pasal 88 dihapus.

166. Di antara Bab IXC dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXD sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXD KETENTUAN LAIN-LAIN

167. Pasal 90 dihapus.

168. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, terhadap segala penugasan yang masih berlangsung, mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

169. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 93A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Dalam hal Persero bergerak di bidang perbankan, ketentuan mengenai jangka waktu likuidasi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86D ayat (2), mengikuti ketentuan likuidasi di bidang perbankan.

170. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

BUMN wajib dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

171. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 94A dan Pasal 94B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap I berlaku sepanjang tidak dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

b. semua ketentuan dalam peraturan undangan yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 94B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II #SalinLaporkan Penjelasan

Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai undangan.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang ini mulai berlaku pada tanggal 2

Agar setiap penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,

ttd

PRABOWO SUBI,ANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan dan Hukum,

ttd Djaman