Pemilihan Umum

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; berkas 1, hlm. 2 OCR d. lfry.: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara lepilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor g ]frq .2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum;-

Mengingat: Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU

KETENTUAN UMUM

BAB IPENGERTIAN ISTILAH

Pasal I #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan !erw.{<ita1 Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila 1!a1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

3. Presiden dan Wakil presiden adalah presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DpR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara i.epublik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DpD adalah Dewan perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah irovinsi?an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KpU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya {1"_r"gt"t KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 12, Pl"itF Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat ppS adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KpU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri,

14. Kelompok P.enyelenggara pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KppS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan "u"riai tempat pemungutan suara.

15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri y.1nC selanjutnya disingkat KPPSLN adatah kelompok ying dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

16. Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh ipS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu 4d+ lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama train.

22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri,

23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.

24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. berkas 1, hlm. 6 OCR ffi PRESIOEN

25. Tem.pat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TpS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

26. TgTplt Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat -dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota PP_R, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DpD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik "tau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Onn, anggota DPRD provinsi, dan anggota DpRD kabupaten/kota.

30. Gabungan Partai Politik Peserta pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon.

31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.

32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.

33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.-

34. Pemilih "q4"h Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tqjuh belas) tahun atau lebih, sudah tawd, atau sudah pernah kawin.

35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak S".fq ditunjuk oleh Peserta pemilu untuk meyakinkan Pgmili]r.dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye pemilu.-

37. *qgT"r, Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah renCana -keuingan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DpR.

38. !"1F. Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan trut ir* tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

BAB IIASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2 #SalinLaporkan Penjelasan

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d,an penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. berkepastian hukum;

e. tertib;

f. terbuka; proporsional;

h. profesional;

i. akuntabel;

j. efektif; dan

k. efisien.

Pasal 4 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan

e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal S #SalinLaporkan Penjelasan

Penyandang disabilitas yang . memenuhi syarat mempunyai IT:*p1tan ymF sama sebagai pemilih, sebagai calon "irggit" PPR: -sebagai calon_ anggota Dpo, sebagai cal&r presiden/fr.r.il Presiden, sebagai calon anggota DPRD, din sebagai Penyelenggara Pemilu.

BUKU KEDUA PENYELENGGARA PEMILU

BAB IKPU

Bagian KesatuUmum

Pasal 6 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU terdiri atas:

a. KPU;

b. KPU Provinsi;

c. KPU Kabupaten/Kota;

d. PPK;

e. PPS;

f. PPLN;

C. KPPS; dan

h. KPPSLN.

Pasal 7 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

(3) Dalam menyelenggarakan pemilu, KpU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, berkas 1, hlm. 10 OCR Bagian Kedua :

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 8 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

(2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) KP_U Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan koL.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembAga nonstruktural.

Pasal 9 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KpU Kabupa.ten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2 {lU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

(3) Dalam menjalankan tugasnya:

a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

(4) Ketentuan mengenai tata kerja KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan KpU.

Pasal 10 #SalinLaporkan Penjelasan

Sesudah pasal ini disisipkan Pasal 10A oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 10A). Lihat di matriks perubahan.

(1) Jumlah anggota:

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;

b. KPU Provinsi sebanyak S (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan berkas 1, hlm. 11 OCR (e)

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak g (tiga) atau S (lima) orang. l

(2) Penetapan jumlah anggota KpU provinsi dan KpU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria l"*f"fi penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

(3) {_u3lah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KpU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Uagisul tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota,

(5) Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KpU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. _Seliap

(6) anggota KPU, anggota KpU provinsi, dan anggota KpU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KpU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(8) {abltan Ketua dan anggota KpU, ketua dan anggota KpU Provinsi, dan ketua dan anggota KpU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Masa jabatan keanggotaan KpU, KpU provinsi, KpU Kabupaten/Kota adalah selama S (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 11 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Ketua.KPU mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KpU;

b. bertindak untuk dan atas nama KpU ke luar dan ke dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KpU; dan

d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KpU.

(2) Tetentuan mengenai tugas Ketua KpU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KpU provinsi dan ketua KpU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KpU, ketua KpU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian KetigaTugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf I KPU

Pasal 12 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. menyusun tata kerja KpU, KpU provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, pps, Kpps, PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun Peraturan KpU untuk setiap tahapan pemilu;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; e, menerima daftar pemilih dari KpU provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah -d; menetapkannya sebagai daftar pemilih; berkas 1, hlm. 13 OCR membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu; -mengumumkan calon anggota DpR, calon anggota DpD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

J. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KpU kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan _membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU berwenang:

a. menetapkan tata kerja KpU, KpU provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, pps, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

b. menetapkan Peraturan KpU untuk setiap tahapan pemilu;

c. menetapkan peserta pemilu;

d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KpU provinsi-";t"il Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu ""gi.* DPD dengan membuat berita acara penghitungan sGrra dan sertifikat hasil penghitungan suara;

e. menerbitkan keputusan KpU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; berkas 1, hlm. 14 OCR menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik Peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;

h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;

i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KpU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KpU provinsi, anggota KpU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota fFpSU.t, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan femilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu; :

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara; c- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; berkas 1, hlm. 15 OCR l mengelola,, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip y,ang disusun oleh KpU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang dis;buI dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia; mengelola barang inventaris KpU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DpR tembusan kepada Bawaslu; membuat berita acara pa.da setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KpU;-menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;

k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPp; dan

n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tahapan dengan KPU yang J'

Paragraf 2KPU Provinsi

Pasal 15 #SalinLaporkan Penjelasan

Tugas KPU Provinsi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangant

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan ElBp"r, Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima daftar Pemilih dari Kpu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KpU;

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah -dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KpU Kabupaten/Kota; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KpU;

h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;

j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU Provinsi berwenang:

a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;

b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan -hasil rekapitulasi di--Kpu Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan .rr* dan sertifikat hasil penghitungan suara;

c. menerbitkan keputusan Kpu provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan- putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU Provinsi berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan l,aporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KpU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; berkas 1, hlm. 18 OCR mengelola barang inventaris KpU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KpU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KpU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KpU provinsi;

J. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;

k. menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi; melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara- berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKpp; dan

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU Kabupaten/ Kota. bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KpU provinsi;

e. memutakhirkan . , . berkas 1, hlm. 19 OCR memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah da; menetapkannya sebagai daftar pemilih; ; melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK; membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

J. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU IGbupaten/ Kota berwenang:

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya; berkas 1, hlm. 20 OCR menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DpRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; menerbitkan keputusan KpU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota ppS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Fh.pT Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kab-upaten/Kota, dan/atau ketentuan pe.aturan perundang_ undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU, KpU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 #SalinLaporkan Penjelasan

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU melalui KpU Provinsi:

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KpU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsip-an kabupaten/kota berdasarkan pedoman Vaii 6iSstopl€n oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; - berkas 1, hlm. 21 OCR lnelsel+ barang inventaris KpU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ---:-

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU dan xpi-l provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KpU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

j. melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota; menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TpS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota; melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara. -berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan; m, melaksanakan putusan DKpp; dan n, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU, KpU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagan Keempat Persyaratan

Pasal 21 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) P-g:t untuk menjadi calon anggota KpU, KpU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: -

a. Warga Negara Indonesia; :'

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk -calon anggota KPU, berusia paling f$q 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ""fo" .rige;G KPU- Provinsi .d*, berusia paling rendah 30 Ttd; puluh) tahun untuk calon anggo-ta XR1; Kabupaten/Kota putusan Bawaslu berkas 1, hlm. 22 OCR setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal U<i, dan cita_cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KpU Kabupaten/Kota; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KpU, di wilayah provinsi yang Fl*gk","" bagi anggota KpU provinsi, atau di *itly.t kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KpU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

J. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; tidak p.ernah dipidana penjara berdasarkan putusan. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara S (lima) tahun atau lebih;

m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara pemilu.

(2) Dalam hal calon anggota KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota.

Bagan Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pasal 22 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak l l (sebelas) orang anggota aeirgaa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) !m -sgleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KpU yang akan diajukan kepada DPR.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;

b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan

c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.

(4) Anggota tim seleksi sslqgaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: ' .1

a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;

b. memiliki kredibilitas dan integritas;

c. memahami permasalahan pemilu;

d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan

(5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

(6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.

(7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

pasal 23 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

(3) Untuk memilih calon anggota KpU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KpU melalui media massa nasional;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KpU;

c. me_Lakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun $4E, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota Kpu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota Kpu dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 24 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) -trari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KpU.

(2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 25 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilihan anggota Kpu di DpR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Kpu dari presiden.

(2) DPR memilih calon anggota Kpu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KpU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal ia ayat (Ll berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Kpu terpilih.

(4) Dalam hal tidak ada calon anggota Kpu yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DpR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DpR bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan-dari DpR diterima oleh Presiden.

(5) Penolakan terhadap calon anggota KpU oleh DpR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak I (satu) kali.

(6) Pengajuan kembali calon anggota KpU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.

(7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.

(8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dan ayat (7).

Pasal 26 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden mengesahkan calon anggota KpU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam P"-"4 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KpU terpilih.

(2) Pengesahan calon anggota KpU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2KpU provinsi

Pasal 27 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I (S-l) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.

(5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung S (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi

(7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KpU.

(8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KpU.

Pasal 28 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan

(3) Untuk memilih calon anggota Kpu provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Kpu Provinsi melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Kpu provinsi;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,. ketatanegaraan, dan kepartaian i

f. melakukan serangkaian tes psikologi-

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota Kpu provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota KpU provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Kpu provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KpU.

(4) Tim. . , berkas 1, hlm. 29 OCR t,loot| * . r, o -2g-

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegratan sebagaimana dimaksud q+" ayat (3) secara objektif i"t.* waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 29 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Kpu provinsi sebanyak 2 (dy?) kali jumlah anggota Kpu provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada f-pU.

(2) Nama calon anggota KpU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 30 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

(2) KPU memilih calon anggota Kpu provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(3) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota Kpu provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Kpu provinsi terpilih.

(4) Pemilihan dan penetapan anggota Kpu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KpU dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KpU provinsi dari tim seleksi.

(5) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KpU. berkas 1, hlm. 30 OCR paragraf3 KPU Kabupaten/Kota

Pasal 31 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

(2) sekretariat Kpu provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Kpu untuk menyeleksi calon anggota -Kpu I(abupaten/ Kota pada setiap kabupate n / kota.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 llima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. '

(4) 4rgeot" tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata I (s-1) dan ti.*ria paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kpu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung s (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KpU Kabupaten/ roia.

(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Kpu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KpU.

(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Kpu sebagaimana dimaksud pada ayat (zl dilakukan melalui rapat plen-o Kpu.

Pasal 32 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

(3) Untuk memilih calon anggota KpU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KpU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KpU Kabupaten/Kota;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU lkbupaten/ Kota;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota KpU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatan-nya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota Kpu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KpU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 33 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KpU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

(2) Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 34 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KpU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai calon anggota KPU Kabupate n / Kota terpilih.

(2) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari tim seleksi.

(3) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KpU.

Paragraf 4

Paragraf 4Sumpah/Janji

Pasal 35 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelantikan anggota Kpu dilakukan oleh presiden.

(2) Pelantikan anggota Kpu provinsi dilakukan oleh Kpu.

(3) Pelantikan anggota Kpu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 36 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) sebelum menjalankan tugas, anggota Kpu, KpU provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota KpU, I(abupate n / Kota sebagai berikut.

KPU Provinsi, KPU "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi pemilihan umum/Komisi pemilihan umum Provinsi/Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-YI{*g"r, dengan berpedoman pada pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - , Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat lemi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil Presiden serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepen-tingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 5Pemberhentian

Pasal 37 #SalinLaporkan Penjelasan

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau

c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat. sebagai anggota KpU, KpU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya;

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KpU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;

b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KpU; dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KpU.

(4) Penggantian antarwaktu anggota Kpu, Kpu provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan ,

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KpU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;

b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KpU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KpU.

Pasal 38 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu,.

Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau

b. rekomendasi dari DPR.

(2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.

(5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara diancam dengan pidana penjara lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau Kru Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KpU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

a. Presiden untuk anggota KPU;

b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan

c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. tindak pidana yang 5 (lima) tahun atau

(4) D-.d"1 hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana 9M*l gada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang _telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU Kabupaten/ Kota aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU Kabupaten/Kota yang bersangkutan

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam

Pasal 40 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengambilan keputusan KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 41 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jenis rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. rapat pleno tertutup; dan

b. rapat pleno terbuka.

(2) Pemilihan Ketua KPU, KPU provinsi dan KpU I(abupaten/ Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup, .

(3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu +l"k"k " oleh KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka

Pasal 42 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KpU yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 507-o (lima puluh persen) dari jumlah anggota KpU yang hadir.

Pasal 43 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:

a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KpU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau

b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah S (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KpU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:

a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KpU Provinsi yang hadir;

b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KpU provinsi yang hadir.

Pasal 44 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

a. jumLah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah S (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit A (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

b. jumlah anggota KpU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (Uga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daEr hadir;

(2) Keputusan rapat pleno KpU Kabupate n /Kota sah dalam hal:.

a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang "rrggot" I(PU Kabupaten/Kota yang hadir.

b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang,. disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 45 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) P9IT hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KpU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam. 2 Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

(3) Khusus rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

pasal 46 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Undangan dan agenda rapat pleno KpU, KpU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.

(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KpU, Ketua KpU provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KpU, KpU provinsi, dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

(4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KpU provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 47 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketua wajib menandatangani penetapan hasil pemilu yang $f:q$.dalam rapat-pleno dalarn waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(2) P{r--hal penetapan hasil pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada gfat '(l), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.

(3) Dalam hal tidak ada anggota KpU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil femilu, dengan sendirinya hasil pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian KetujuhPertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 48 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KpU:

a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. melapor kepada DPR dan presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya

(2) laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap' tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) I Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh Elr.p-.r, -Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.

pasal 49 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) P"t p menjalankan tugasnya, KpU provinsi bertanggung jawab kepada KPU.

(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Pasal 50 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KpU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KpU provinsi. 2 KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KpU Provinsi.

Bagan Kedelapan Panitia Pemilihan Paragraf I PPK

Pasal 51 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan.

(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, ma-sa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat Z dua bulan setelah pemungutan suara.

pasal 52 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KpU Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(4) Dalam menjalankan tugasnya, ppK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan,

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 53 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPK bertugas:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KpU, KpU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KpU Kabupaten/Kota;

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DpRD provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TpS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU, KpU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPK berwenang:

a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPK berkewajiban:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang dise rnFaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2PPS

Pasal 54 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di kelurahan/desa.

(2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa.

(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 55 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang:

Undang ini.

(2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30olo (tiga puluh persen).

Pasal 56 #SalinLaporkan Penjelasan

PPS bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih sementara;

b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementaral

c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK;

e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa yana telah ditetapkan oleh Kpu, Kpu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ppK; mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tps di wilayah kerjanya;

g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tps' kepada PPK;

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang ppS kepada masyarakat;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU, KpU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ppK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57 #SalinLaporkan Penjelasan

PPS berwenang:

a. membentuk KPPS;

b. mengangkat Pantarlih;

c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;

d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ppK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5E . .

Pasal 58 #SalinLaporkan Penjelasan

PPS berkewajiban:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. meneruskan kotak suara dari setiap ppS kepada ppK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;

f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;

g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KpU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3KPPS

Pasal 59 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. t'

(2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KppS,

(3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh pps atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.

(4) Komposisi keanggotaan KPps memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen).

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KppS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(6) susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 60 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPS bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TpS;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TpS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui ppS;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ppK, dan pps sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

f. meny-ampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap ,rrrttrt menggunakan hak pilihnya di TpS; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPS berwenang:

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TpS;

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU, KpU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,'dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPS berkewajiban:

a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;

b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :

PPLN berkedudukan Indonesia.

Paragraf 4PPLN

Pasal 63 #SalinLaporkan Penjelasan

di kantor perwakilan Republik (1)

(2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.

(3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

(4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 64 #SalinLaporkan Penjelasan

PPLN bertugas: a, mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;

c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;

d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;

e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;

f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;

g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KpU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;

h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KpU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 #SalinLaporkan Penjelasan

PPLN berwenang:

a. membentuk KPPSLN;

b. menetapkan daftar pemilih tetap;

c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 #SalinLaporkan Penjelasan

PPLN berkewajiban:

a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;

c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5KPPSLN

Pasal 67 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota.

Anggota KPPSLN diangkat dan PPLN atas nama Ketua KPU.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dilaporkan kepada KPU. dibErhentikan oleh ketua (2) anggota KPPSLN wajib

(4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 68 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPSLN bertugas:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;

d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN; menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepa.da pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o

Pasal 69 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPSLN berwenang:

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU; dan.

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 #SalinLaporkan Penjelasan

KPPSLN berkewajiban:

a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;

c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;

d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 6Persyaratan

Pasal 72 #SalinLaporkan Penjelasan

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. tidak . berkas 1, hlm. 53 OCR tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 fifuna) tahun atau lebih.

ParagrafT Sumpah Janji

Pasal 73 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negera Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.'

Paragraf 8Pemberhentian

Pasal 74 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ppK, pps, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat ppK, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KppS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KpU Kabupaten/Kota. berkas 1, hlm. 55 OCR t"*oot|*

(3) Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU.

(4) Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(5) Dalam hal rapat pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian KesembilanPeraturan dan Keputusan KPU

Pasal 75 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KpU dan keputusan KPU.

Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KpU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan Kpu dan peraturan KPU.

(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan Kpu yang berkaitan $e1San pelaksanaan tahapan Pemilu, KpU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat

Pasal 76 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Kesepuluh Kesekretariatan

Paragraf 1Susunan

Pasal 77 #SalinLaporkan Penjelasan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 78 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

(2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 79 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan I (satu) Inspektur Utama.

(2) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.

(4) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

(5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 80 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi,

(2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(4) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 81 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 82 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 83 #SalinLaporkan Penjelasan

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Paragraf 2Tugas dan Wewenang

Pasal 85 #SalinLaporkan Penjelasan

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalarn menyelenggarakan Pemilu;

c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;

d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;

f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

d. memberikan Layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

a. menyusun laporan pe rtanggungiawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan .

c. mengelola barang inventaris KPU.

(4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 #SalinLaporkan Penjelasan

Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalarn menyelenggarakan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan berkas 1, hlm. 61 OCR (2)

g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KpU; b, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan

c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi

(4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat KPU Ikbupaten/ Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif

c. membantu pelaksanaan hrgas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; ,

d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DpR, DpD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; :

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupatet / lbta;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sekretariat KPU Kabupate n / Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupate n / Kota berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

BAB IIPENGAWAS PEMILU

Bagian KesatuUmum

Pasal 89 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bawaslu;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Panwaslu . berkas 1, hlm. 63 OCR frp PRESIOEN

d. Panwaslu Kecamatan; l

e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

f. Panwaslu LN; dan

g. Pengawas TPS.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap.

(5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebegai'nana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad loc.

Pasal 90 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat I (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

(2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. t4l

Bagian KeduaKedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 91 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kabupaten/kota. kota

(4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan,

(5) Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.

(6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

(7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pasal 92 #SalinLaporkan Penjelasan

Sesudah pasal ini disisipkan Pasal 92A oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 92A). Lihat di matriks perubahan.

(1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

(2) Jumlah anggota:

a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. '.

(3) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(4) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak I (satu) orang.

(5) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.

(6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

(7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(8) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.

(9) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.

(10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

(11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, kehra dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bagian KetigaTugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1Bawaslu

Pasal 93 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu bertugas:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

3. penetapan Peserta Pemilu;

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pelaksanaan dan dana kampanye;

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. penetapan hasil Pemilu;

e. mencegah terjadinya praktik politik uang;

f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri ata.s:

1. putusan DKPP; berkas 1, hlm. 67 OCR putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu; mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;

b. mengoordinasikan, men5rupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;

c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. berkas 1, hlm. 68 OCR -68- ,:

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;

b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan ' ,

d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal -93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

Pasal 95 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; ' mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu fa6upaten ll<ota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, dan Panwaslu LN;

j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangi ,.

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; ' 1

d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf.2 Bawaslu Provinsi

Pasal 97 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; .l

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten / Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangj undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REpuJLTIt,Rot]*=.,o

Pasal 98 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

b. memverifikasi... . . berkas 1, hlm. 73 OCR memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; , melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Provinsi berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; berkas 1, hlm. 74 OCR mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Provinsi berkewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Bawaslu Kabupaten/ Kota

Pasal 101 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;

7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan:

Bawaslu Kabupaten/ Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penlrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang* undangan;

g. menga.wasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 , .. #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam melakukan pencegahan pel,anggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu.

Kabupaten/ Kota bertugas:

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kotai

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. :

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; :

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Kabupaten / Kota berkewaj iban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnyat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4Panwaslu Kecamatan

Pasal 105 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu Kecamatan bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatani

2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan

3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; o

5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pelaksanaan kampanye;

3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK;

6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

7. pergerakan surat tabul,asi penghitungan suara dari tingkat TPS sampa.i ke PPK; dan

8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,.

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu Kecamatan berwenang: :

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu KabupatenI Kota; mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; ,

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5Panwaslu Kelurahan/ Desa

Pasal 108 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: i

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2. pelaksanaan kampanye;

3. pendistribusian logistik Pemilu;

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPSI;

7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan

9. pelaksanaan penghitungan dan pemungu.tan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;

c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;

d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menga.wasi . . berkas 1, hlm. 84 OCR t,'*ootf; r, o

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu Kelurahan / Desa berwenang:

a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;

b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu Kelurahan/ Desa berkewajiban:

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ;

d. . menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6Panwaslu LN

Pasal 111 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu LN bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;

2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;

3. pengawasan terhadap logistik Pemilu pendistribusiannya di luar negeri;

4. pelaksanaan pemungutan sua"ra dan penghitungan suara di setiap TPSLN;

5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;

7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;

8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; dan proses suara

9. pergerakan surat suara dati TPSLN sampai ke PPLN' dan::

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;

c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilnrt serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu LN berwenang:

a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu;

b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN KPPSLN untuk ditindaklanjuti;

d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

e. memeriksa, mengkaji, dan administrasi Pemilu; memutus pelanggaran

f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan

g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113 #SalinLaporkan Penjelasan

Panwaslu LN berkewajiban:

a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan peLanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf.T Pengawas TPS

Pasal 114 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

a. persiapan pemungutan suara;

b. pelaksanaan pemungutan suara;

c. persiapan penghitungan suara;

d. pelaksanaan penghitungan suara; dan

e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pasal 115 #SalinLaporkan Penjelasan

a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;

b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengawas TPSI berkewajiban:

a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. :

Bagian KeempatPersyaratan

Pasal 117 : #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal ini diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 117). Bunyi di bawah ini bunyi sebelum perubahan. Lihat di matriks perubahan.

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: .

a. Warga Negara Indonesia;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan. dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu; berkas 1, hlm. 89 OCR -89- ,

f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika ;

i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam. dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; ,

m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa' keanggotaan apabila terpilih; dan

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian KelimaParagraf 1 .

Bawaslu

Pasal 118 #SalinLaporkan Penjelasan

fim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan

Pasal 119 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (2). Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan ,i

(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui media massa nasional;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu; ;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon: anggota Bawaslu;

e. melak:ukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden. ::

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. :

(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 120 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu. l

(2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi. ;

Pasal 121 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden.

(2) DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan

(3) DPR menetapkan 5 (lima) nama calon anggota Bawaslu berdasarkan urutan peringkat teratas dari lO (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.

(4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR calon anggota Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama L4 (empat belas) hari terhitung sejak surat' penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

(5) Penolakan terhadap calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.

(6) Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya

(7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanaka4' berdasarkan mekanisme yang berlaku di DpR.

(8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 122 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal

(2) ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih.

(2) Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 123 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupatenf Kota,, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Fresiden serta DPRD.

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 2Bawaslu Provinsi

Pasal 124 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi; profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi. :

(5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.

(7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata. cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.

(8) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. - .

(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon' anggota Bawaslu Provinsi;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian ;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan . berkas 1, hlm. 95 OCR nepuJuTnEt,'*oot|*=r,o ,

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk. i

Pasal 126 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(2) Nama cdon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 127 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).

(2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. . 1.. berkas 1, hlm. 96 OCR nepuJuTxEt,loot|*r'o

(3) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih.

(4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

(5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi. i

Paragraf 3Bawaslu Kabupaten/Kota :,

Pasal 128 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten / kota.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupate n / Kota..

(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (u

(7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota' dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.

(9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 129 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. , ,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga y{ry memiliki

(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota' Bawaslu Kabupaten/Kota; ,

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Ihbupate n / Kota;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang- , Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu,' ketatanegaraan, dan kepartaian ;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan melalui med.ia massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu, Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 130 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(2) Nama calon anggota Bawaslu lGbupate nlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 131 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu Kabupate n / Kota terpilih.

(2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.

(3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Paragraf 4Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, .

dan Pengawas TPS I

Pasal 132 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. ,

(2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

(3) Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.

(4) Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Paragraf 5Sumpah/Janji

Pasal 133 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden. 2 Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.

(3) Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh

Pasal 134 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan;

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TpS' mengucapkan sumpah/janji

(2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TpS sebagai berikut. "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan pengawas Pemilu Provinsi/Badan I(abupaten / Kota / Panitia Kecamatan/Panitia Pengawas Pengawas Pengawas Pemilu Pemilu Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan Wakil Presiden serta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepen-tingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 6Pemberhentian

Pasal 135 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau

c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ,v"t (r) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh presiden;

b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

(4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan, ketentuan:

a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;

b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;

c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;

d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh" Bawaslu Kabupate n / Kota;

e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh, Panwaslu Kecamatan; dan ,:

f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas

Pasal 136 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

(4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

(5) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.

(7) Dalam hd rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentit an sementara sebagai anggota panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 137 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKpp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dengan Peraturan DKPP.

(2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 138 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu; atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).

(2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang teLah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

(3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu' Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

a. Presiden untuk anggota Bawaslu;

b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan

c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

(4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling tama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali. ;

(5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu' Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu:

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan,, rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu ' Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada, ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam lMekanisme Pengambilan Keputusan ,.

Pasal 139 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. -

(1) Jenis rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu KabupatenI Kota terdiri atas :

b. rapat pleno terbuka. .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 141 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilihan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

(2) Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno.

(3) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.

Bagian KetujuhPertanggungjawaban dan pelaporan

Pasal 142 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:

a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya

(2) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan , ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(3) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KpU.

Pasal 143 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.

(2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.

Pasal 144 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi.

Bagan Kedelapan Peraturan dan Keputusan Pengawas pemilu

Pasal 145 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk melaksanakan pengawasan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk

(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

(4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu, wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 146 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga

(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (g) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Bagian Kesembilan iKesekretariatan

Pasal 147 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota] Panwaslu Kecamatan dibentuk sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupatenf Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan

(2) sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 148 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.

(2) Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupatenf Kota,, dan sekretariat panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 149 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan I (satu) Inspektur Utama.

(2) sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur utama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan Bawaslu. -

(4) sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada, Ketua Bawaslu.

(5) Deputi dan Inspektur utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 150 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi.

(2) Kepala sekretariat Bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala sekretariat Bawaslu provinsi diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 151 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala

(2) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

(3) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Pasal 152 #SalinLaporkan Penjelasan

R E p u JLTI t,'*oot5 Pasal 152 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata, kerja sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan Fresiden.

Pasal 153 #SalinLaporkan Penjelasan

Di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat' ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang.;umurr dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal:' Bawaslu dan sekretariat Bawaslu provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu. ':

BAB IIIDKPP

Pasal 155 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. ,,

(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota Kpu dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.

(4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KpU; i

b. I (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan

(5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DpR sebanyak 3 (tiga) orEmg.

(6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Pasal 156 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap'

(2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.

(3) Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir, pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.

(4) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti

(5) Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat;

(a) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 157 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota,, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota,, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

(2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada' ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.

(3) Kode .

(3) Kode -"tik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat, mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota Kp[i, Kpu provinsi;

KPU Kabupaten/Kota, ppK, pps, tcpFS, ppl,li, dan KPPSLN, ::+" anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatenf Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TpS.

(4) {ode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan de'lgcn peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKpp mengucapkan sumpah/janji. l:

Pasal 158 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KpU Kabupaten/Kota, : anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi dan anggota, Bawaslu Kabupate n / Koth.

(2) Dalam hal anggota pxi'p yang berasal dari anggota Kpu atau Bawaslu diadukan ,melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

Pasal 159 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) DKPP bertugast ,

a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan

b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh (2)

a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; ,

b. *"-**ggl pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk ,rrrt rt dimintai dokumen atau bukti lain;

c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan

d. memutus pelanggaran kode etik. "

(3) DKPP berkewajiban: :

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; :

b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi

c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus. yang timbul untuk popularitas pribadi; dan

d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. -

Pasal 160 #SalinLaporkan Penjelasan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKpp dan menetapkan keputusan DKPP.

Pasal 161 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKpp.

(2) Dalam hd DKPP membentuk Peraturan DKpp, DKpp wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

Pasal 162 #SalinLaporkan Penjelasan

untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKpp, dibentuk sekretariat DKPP. (1)

Pasal 163 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKpp.

Pasal 164 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, DKpp dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad loc.

(2) rim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang.

(3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKpp.

Pasal 165 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden. I

Pasal 166 #SalinLaporkan Penjelasan

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKpp ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKpp.

BUKU KETIGA PELAKSANAAN PEMILU

BAB IUMUM

Pasal 167 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilu dilaksanakan setiap S (lima) tahun sekali.

(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KpU.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

(4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: :

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;

d. penetapan Peserta Pemilu;

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

f. pencalonan Presiden dan Wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota;

g. masa Kampanye Pemilu;

h. Masa Tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara; I

j. penetapan hasil Pemilu; dan

k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (gr.

(6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud p41 ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil Presiden.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud padal ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KpU.

pasal 168 ,,, #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan

(2) Pemilu untuk memilih anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem. proporsional terbuka. ,

(3) Pemilu untuk memilih anggota DpD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. :

BAB IIPESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil presiden

Pasal 169 #SalinLaporkan Penjelasan

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. Warga .

REpuJLTI1loo=]*.r,o

b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegara.an lain atas kehendaknya r"rrai.i; r

c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon' Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat

e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;

F*"*p-.t tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; lelah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelen dgu" negara; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; :

k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DpR, DpD, atau DPRD;

l. terdaftar sebagai Pemilih;

m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama s (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; : belum pernah menjabat sebagai Presiden atau wakil presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; '.

o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara:

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapr karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah l aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis , Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang '' yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia

Pasal 17O , #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden. atau calon wakil Fresiden harus mengundurkan diri dari" jabatannya, kecuali Fresiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DpR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil:. bupati, walikota, dan wakil walikota.

(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik di Kpu sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik kepada KpU sebagai dokumen] persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Pasal 171 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling Lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan inn dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan. ,

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kpu oleh partai Politik atau Gabungan Partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Bagian KeduaPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD

Kabupaten/Kota

Paragraf 1Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172 #SalinLaporkan Penjelasan

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupate n / kota. adalah partai politik.

Pasal 173 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal ini diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 173). Bunyi di bawah ini bunyi sebelum perubahan. Lihat di matriks perubahan.

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KpU.

(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75olo (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah' Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; l

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. .

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syara.t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 174 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dala:rr , Pasal 173.

(2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. di di

(3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KpU.

Pasal 175 #SalinLaporkan Penjelasan

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf h dilarang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; ,

c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional;

d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 2Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Pasal 176 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

(4) Jadwal waktu pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KpU paling lambat 18 (delapan beLas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177 #SalinLaporkan Penjelasan

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi:

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus

c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-

d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ,

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; :

f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit l.ooo (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/ kota;

g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan

h. sal-inan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3Verifikasi Partai politik calon peserta pemilu

Pasal 178 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan- siuagin arr" dimaksud dalam Pasal 177. :

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu . verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diatur dengan Peraturan KpU.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KpU.

Paragraf 4Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ITS ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU.

(2) Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan 9"F- sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno Kpu yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai politik peserta Pemilu.

(4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KpU.

Paragraf 5Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi partai politik Calon

Peserta pemilu

Pasal 180 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KpU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KpU.

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh FU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian KetigaPeserta Pemilu DPD

Pasal 181 #SalinLaporkan Penjelasan

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182 #SalinLaporkan Penjelasan

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

F*.*p-"t tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, danf atau menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara,, Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik,' Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ; sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; :

i. terdaftar sebagai Pemilih; '

j. bersedia bekerja penuh waktu; , .

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan. usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau ' badan lain yang anggarannya bersumber dari keuanganl negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan hi; yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DpD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan. karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan hG yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;

o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan

p. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 183 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;

b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam' daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; :

c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus' mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;

d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari IO.OOO.OOO (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang han.s mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;

e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.OOO.OOO (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit

5.OOO (lima ribu) Pemilih.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tersebar di paling sedikit so%o (lima puluh persen) 'd.ri jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. :

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi' F 9" tangan atau cap jempol jari trrrgan aan -al"ngkapi : fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. :

(4) seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DpD se-rta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang. dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DpD dalam pemilu.

(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari I (satu) orangl 9.lor anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (ai. dinyatakan batal.

(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DpD ditetapkan oleh KPU

Bagian KeempatKetentuan saat Pendaftaran Bagi calon Peserta Pemilu yang :

Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan

Pasal 184 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan' calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dan hak asasi manusia. yang' hukum

(2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama l'ain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan partai politik-tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan calon dan calon anggota DpR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten /kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

(4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai' Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KpU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalami r keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB IIIJUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian KesatuPrinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DpR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 185 #SalinLaporkan Penjelasan

Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate n / Kota memperhatikan prinsip:

a. kesetaraan nilai suara;

b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;

c. proporsionalitas;

d. integralitas wilayah;

e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;

f. kohesivitas; dan

g. kesinambungan.

Bagian KeduaJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

Pasal 186 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal ini diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 186). Bunyi di bawah ini bunyi sebelum perubahan. Lihat di matriks perubahan.

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima). ;

Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DpR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. (1)

(3) Dalam berkas 1, hlm. 131 OCR t,loo=5* r, o

(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota. ,

(4) Penentuan daerah pemilihan anggota DpR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.

(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan" jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam' Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. .

Bagian KetigaJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 188 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua' puluh).

(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; , .

c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan

5.OOO.OOO (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; berkas 1, hlm. 132 OCR provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari.: 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;

e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.OOO.OOO (tujuh juta) orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh, lima) kursi; provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi- 85 (delapan puluh lima) kursi;

g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi; dan

h. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi.

Pasal 189 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.

(4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.

(5) Daerah .

REPUBLIK t,loo=|*r,o

(5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan' jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari,

Pasal 190 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah' Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang--' Undang ini.

(2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu,. dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk. sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

Bagan Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 191 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 2O (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.

(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud gada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua rahrs ribu) orang sampai dengan. 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;

d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi, 35 (tiga puluh lima) kursi; :, kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan. 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi. 40 (empat puluh) kursi;

f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari', 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan

3.OOO.OOO (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kr:rsi; dan

h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari' 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima

Pasal 192 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 193 ', #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.

(2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk ;

Pasal 194 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam, Undang-Undang ini. :

(2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di, kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan:. pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota, bar:'.I dilakukan untuk Pemilu berikutnya

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 195 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

Bagian KelimaJumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan: 4 (empat).

Pasal 197 #SalinLaporkan Penjelasan

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

BAB IVHAK MEMILIH

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199 #SalinLaporkan Penjelasan

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia' harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. tr'

' Pasal 200 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

BAB VPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian KesatuData Kependudukan

Pasal 201 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk: berkas 1, hlm. 138 OCR t,loo=| o

a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai; bahan bagi KPU dalam menrusun daerah pemilihan, anggota DPRD kabupaten/kota; :

b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam men)rusun daftar pemilih sementara; dan

c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri P"l* Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri

(5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada, ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme

b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KpU.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat. tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.

(8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua ., Daftar Pemilih ..

Pasal 202 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih; tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Bagian KetigaPemutakhiran Data Pemilih

Pasal 204 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).

(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

(4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

(5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 205 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun' warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat

(2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuga.s dan tata Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian KeempatPenyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling tambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. kerja

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

(5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterima PPS paling lama 2L (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

(6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak' berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 207 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan, tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

(2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling lama 14 (empat belas) hari setelah, berakhirnya pengumuman.

(3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap. :

Bagian KelimaPenyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 208 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.

(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya' perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU.

Provinsi, PPK, dan PPS.

(5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan

(6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 209 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (fl digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 210 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar berkas 1, hlm. 143 OCR n e p u Jir<E t, loot| * r, o -143-

(3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan,' seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar

(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Bagian KeenamPenyusunan Daftar Pemilih Bag Pemilih Luar Negeri

Pasal 21 1 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.

(2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar'

Pasal 212 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.

(2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.

(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.

(4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN

Pasal 213 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara

(2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. 1.

(3) Daftar. ;.";' berkas 1, hlm. 144 OCR n e p u Jir<E

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat

(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) : hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.

(5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 214 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.

(2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Pasal 215 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (Ll.

(2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 216 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bagian KetujuhRekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 217 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.

(2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.

(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 218 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

(2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian KedelapanPengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam

Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 219 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih bt p, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

(2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TpS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

(2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB VIPENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagan Kesatu Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon

Paragraf 1Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221 #SalinLaporkan Penjelasan

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam f (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25o/o (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan legi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:

a. kesepakatan antar-Partai Politik;

b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota. DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Paragraf 2Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 226 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.

(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.

(3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.

(4) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 227 #SalinLaporkan Penjelasan

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;

b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;

d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

J. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian; surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;

o. surat pernyataan pengu.nduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan berkas 2, hlm. 1 OCR surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Pasal 228 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;

d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;

e. naskah visi, misi, dan program dari bakat Pasangan Calon;

f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

(2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. pendaftaran I (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

(2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 231 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pas) 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat(21.

(2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/aAu kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 232 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, WU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.

(2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik dan/ atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.

(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 233 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 234 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan

Paragraf 4Penetapan dan Pengumuman pasangan Calon

Pasal 235 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KpU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, I (satu) hari setelah selesai verifikasi.

(2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, I (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.

(4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

(6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat I (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 236 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

(2) Salah seorang dari bd€l Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

(3) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

(4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

(2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagai'nana dimaksud pada ayat (f ) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 238 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling Lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan .

Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada:' ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama' 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

(4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon, pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (ti*) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 5Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan ;

Calon

Pasal 239 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.

(2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian KeduaPencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf f Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam' bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR;

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, ' wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani. di atas kertas bermeterai cukup.

Paragraf 2,., berkas 2, hlm. 11 OCR _ 161_ :

Paragraf 2Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

' dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal ini diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 243). Bunyi di bawah ini bunyi sebelum perubahan. Lihat di matriks perubahan.

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

(3) Daftar bakat calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244 #SalinLaporkan Penjelasan

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak I O0olo (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245 #SalinLaporkan Penjelasan

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.

(2) Di dalam daftar bakat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24_3 diajukan kepada:

a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;

b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan

c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

(2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 3Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 248 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Dalam hd daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. berkas 2, hlm. 14 OCR nepu JixE r.,o

Pasal 250 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

(2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal "

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 251 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota.

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu lhbupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:

a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;

b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan ,

c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

(4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.

(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan

(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 253 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat

(3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara

(7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Pasal 254 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 6Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap

Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

(2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.

(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

I t, Paragraf 7 . ..,, berkas 2, hlm. 19 OCR t,loo=5*=r,o ParagralT Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 258 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; i'

c. surat pernyataan bermeterai bag calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bag calon yang pernah

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkotika i

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; ,

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh, waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk I (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 8 :

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DpD

Pasal 259 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DpD.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .

Pasal 260 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

(2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DpD. berkas 2, hlm. 21 OCR - 171 - ,

(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan

Paragraf 9Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal

Pasal 261 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota lPP yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat , merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DpD, ., maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU :

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KpU provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota.

Paragraf 10 .

Pasal 262 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DpD.

(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KpU.

(3) Daftar calon sementara anggota DpD sebagaimana dimaksud pada ayat (U diumumkan oleh KpU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daeratr serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama . 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

(1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakat calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat. '

Pasal 264 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KpU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atanr penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah Kpu dan Kpu' Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 1 1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU

(2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

(3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21diumumkan oleh KPU.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VIIKAMPANYE PEMILU

Bagian KesatuUmum

Pasal 267 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab

(2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.

(2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta. kampanye.

Pasal 269 #SalinLaporkan Penjelasan

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye. nasional.

(3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

(4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

(5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. .

(6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.

(7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.

(8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DpR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi. yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DpR.

(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271 #SalinLaporkan Penjelasan

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272 ; #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273 #SalinLaporkan Penjelasan

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagian KeduaMateri Kampanye

(1) Materi kampanye meliputi:

a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c, visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian KetigaMetode Kampanye

Pasal 275 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka; i

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

e. media sosial; .:

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

g. rapat umum;

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye , Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kampanye sslagqim€ms dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN. :

Pasal 276 #SalinLaporkan Penjelasan

Pasal ini diubah oleh UU No. 7 Tahun 2023 (Pasal I, Pasal 276). Bunyi di bawah ini bunyi sebelum perubahan. Lihat di matriks perubahan.

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27S " ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DpR, DpD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 277 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.

Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara. nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KpU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(4) Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia;

b. memajukan kescj ahteraan umum;

c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan seluruh

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam peraturan KpU.

Pasal 278 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;

d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD

e. memilih calon anggota DPD tertentu. ..

Pasal 279 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KpU.

(2) y"kq, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu Presiden dan wakil Presiden serta pemilu anggota DpR dan, anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 , ayat (1) hun.f g ditetapkan dengan keputusan Kpu setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta pemilu anggota DpR dan anggota DPD, serta tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden :' .

(3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam fasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan Kpu Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(a) Waktu.:.,. berkas 2, hlm. 29 OCR t,loo=|

(4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, setetat XpU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian KeempatLarangan Dalam Kampanye

Pasal 280 #SalinLaporkan Penjelasan

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaf :

c. menghina seseorang, agama, sulnl, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun :,, masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung p"d.' Mahkamah Ag,ng, dan hakim pada semua -Uaaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan

c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. d.ireksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; :

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f. aparatur sipil negara;

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. kepala desa;

i. perangkat desa;

j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. .'

(3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. -

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 281 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali Iiasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gr1r;,

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan-keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diahrr dengan Peraturan KPU.

Pasal 282 #SalinLaporkan Penjelasan

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jSbatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pej-abat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian KelimaSanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 284 #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai t1ufl* kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung "ti,

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

c. memilih Pasangan Calon tertentu;

d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. .

Pasal 285 #SalinLaporkan Penjelasan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DpD, DPRD provinsi, dan bpfiO ' kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. pembatalan nama calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi;' dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) fagnSan Calon, calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, PPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) Pasangan Calon serta calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota oleh KPU

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagian Keenam .

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Paragraf 1 , Umum ,,

Pasal 287 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. :

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalaml rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu kepada masyarakat. ,'

(3) Pesan _ Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud gada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.

(5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau

Pasal 288 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang peserta , Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye pemilu. ,

(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proseS Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi .' tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap peserta pemilu.

Paragraf 2Pemberitaan Kampanye

Pasal 289 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemberitaan Kampanye pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu ha'us berlaku adil dan berimbang kepada "tmua Peserta Pemilu.

Paragraf 3Penyiaran Kampanye ',

Pasal 290 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penyiaran Kampanye pemilu dilakukan oleh lembaga, penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta pemilu, serta jajak pendapat.

(2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. ,

(3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280. ,.,

(4) siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4Iklan Kampanye

Pasal 291 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau fgpbas-a penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).

(2) Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemitu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye pemilu. :

(3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ly"i 1zy dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, heciii sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasa1292 ,. #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual brocking segm.ent dan/atau blocking time untuk Kampanye pemilu. r

(2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format Itau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.

(3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta pemilu dilarang menjual spot ikl; yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye pemilu di televisi untrrk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi ""tlap hari selama masa Kampanye pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye pemilu dil 'radio untuk setiap peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

(3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Ikmparrye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1sy untuk -sgtiip Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran . 9"rgT, kewajiban memberikan kesempatan -Vang -sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2).

Pasal 294 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga, penyiaran*4nelakukan iklan Kampanye pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pgmilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi mae etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan - ''.

(2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan xamparric Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. ;

(3) Tarif iklan Kampanye pemilu layanan untuk masyarak4t. harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye -pemilu komersial.

(4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali aau* sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. ;

(5) Iklan Kampanye pemilu layanan untuk masyarakat , sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, media daring-, media sosial. ,. dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. ,,,

(6) Penetapan . .,. berkas 2, hlm. 38 OCR nepu Jr-TxE 1'*oot5* r'o '',

(6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye pemilu layanan untuk . masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada w.t (s) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran Y

(7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat 1S;.

Pasal 295 #SalinLaporkan Penjelasan

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pl*r."t ri berita dan wawancara serta untuk pemasangan;, iklan, Ii.*p;y;

Pasal 296 r; #SalinLaporkan Penjelasan

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukan , pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media *""1" cetak.

Pasal 297 #SalinLaporkan Penjelasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan peraturan KpU.

Bagian KetujuhPemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, ppS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

(2) Pemasangan berkas 2, hlm. 39 OCR R E p u JLTI t,'*oo=f; o - 189

(2) Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

(4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh' Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian KedelapanKampanye Pemilu

.olehPresidentr#-l presiden dan

Pasal 299 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil presiden; )

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KpU;, atau :

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KpU. '

Pasal 3OO ,; #SalinLaporkan Penjelasan

selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 301 r #SalinLaporkan Penjelasan

Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi . oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam'i melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai" Fresiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

(2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. ,,

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (21....

Pasal 303 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan hun.f c dapat diberikan cuti.

(2) cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan' Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye, di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(21.

(4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kamp'anye {fl* waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari,

(5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden.

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil', Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang:

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (U berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi . kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan", prinsip keadilan; -

c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan j

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berkas 2, hlm. 42 OCR loot} * r, o

Pasal 305 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan,: kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

(2) Dalam hat Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.

(3) calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan' Presiden dan wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas: pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada: ayat (3) dibiayai dari APBN. ,.

(5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur, dengan Peraturan Presiden. :

Bagian KesembilanPeranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 306 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemerintatr, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.

(2) Pemerintatr, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tinEatcan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana , kampanye, dan tim kampanye.

Bagian KesepuluhPengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu

Pasal 307 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu_Kabupate n I Kota, panwaslu,, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa.

(2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye pemilu di ti'i6i kelurahan/d:o yang dilakukan oleh pps, pelaksana Ikmpanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye. ,:

Pasal 309 .. #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pps $_engan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan , Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu ai tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, "t , tim kampanye T:l"kr!.r, pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan .

Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada pps. . ,.,

Pasal 310... #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari ppK

b. melaporkan kepada PpK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana, Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye pemilu; ,ll

c. melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu untuk, melaksanakan Kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311 .',' #SalinLaporkan Penjelasan

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.

(2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksudr pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada, KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada pps.

Pasal 313 i #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu di tingkat kecamatan.

(2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan-yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa ppK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan: menyampaikan temuan kepada ppK.

Pasal 315 . : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah. mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kotal ; "

b. melaporkan kepada Kpu Kabupate nlKota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye pemilu;

c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau

d. melarang peserta Kampanye pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(2) KPU Kabupate n/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316 .",' #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai,, temuan dan menyampaikannya kepada KpU

(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 317 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan , pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adarrya: ,,

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim,, kampanye, dan peserta kampanye melakukan- tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu V"rrg sedang berlangsung

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota: : ,

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KpU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye pemilu " untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318 '' #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal gLT ayat Al lrr*f a yang merupakan pelanggaran administratif, pada' hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. .:

(2) Dalam . berkas 2, hlm. 48 OCR t,'*oot| j

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye pemilu iti -tingkat; kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota *"rry*p"Ion

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup alan-va pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye pemilu pada rr-ari diterimanya laporan. .

(4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu oleh anggota KpU' Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan

Pasal 319 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau i .

b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta. kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . r

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran, Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu provinsi tglt rrg pelanggaran Kampanye pemilu untuk ditindaklanjuti; ':;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu i

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar , ynhrk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang ', berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KpU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KpU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu, atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye emılu sebagaimana dimaksud dalam pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.

(3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tiro kampanye, dan peserta Kampanye pemilu -padl hari diterimanya laporan. (r)

(4) Dalam hal Bawaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota Kpu provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat Kpu provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya: .

a. kesengajaan atau kelalaian anggota Kpu, Kpu provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi; pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KpU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif ymtg mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang sedang berlangsung; atau :

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak, pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . ,

b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu tentang, adanya pelanggaran Kampanye pemilu untuk ditindaklanjuti; .:

d. meneru.skan temuan dan laporan tentang dugaan adanya. tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;

e. memberikan rekomendasi kepada Kpu tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KpU , Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal Kpu, pegawai Sekretariat Jenderal KpU, sekretaris KpU:

Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat KpU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi' pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KpU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi,' pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KpU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.

(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KpU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. j.

(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif- terhadap ketentuan pelaksanaan ra*prrry Pemilu oleh anggota KpU, KpU provinsi, -KPU Kabupatenf Kota., Sekretaris Jenderal KpU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu Kabupateh l-Kota,,,, dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Kpu untuk memberikan sanksi.

Pasal 323 #SalinLaporkan Penjelasan

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal Kpu, sekretaris KpU'.

Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 324 #SalinLaporkan Penjelasan

Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu yang telah ditetapkan

Bagian KesebelasDana Kampanye Pemilu

Paragraf 1Dana Kampanye Pemilu presiden dan Wakil presiden :

Pasal 325 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) D_ana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat diperoleh dari:

a. Pasangan Calon yang bersangkutan;

b. Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan - ,

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. ;

(3) selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud , pada ayat (2), kampanye Pemilu Fresiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN.

(4) P*" Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2|dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 326 .:: #SalinLaporkan Penjelasan

D*1 Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa surib.rrg"r, yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat per-asal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau. badan usaha nonpemerintah.

Pasal 327 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). ,

(2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana" di*"t.rrd dalam Pasal 926 tidak uoter, melebihi Rp25.OOO.OO0.O00,O0 (dua puluh lima miliar rupiah).

(3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 1-;, harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KpU. ,

(4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.-

Pasal 328 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden berupa g3ng sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank.

P*? Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasar 325 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

(4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Fresiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KpU. .

Paragraf 2 ;:,' Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan ,'

Pasal 329 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab,, Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

(2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: .i..

a. partai politik; , .l

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3) ?*" Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. ,.

(4) D"l" Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud' pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana, kampanye Partai Politik peserta pemilu pada-bank.

(5) P*" Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk !l*e dan/atau- jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada "*i sumbangan itu diterima.

(6) D-ana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. -i,.l

(7) Pembukuan dana Kampanye pemilu sebagaimana dimaksudi q3d" ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta pemilu dan ditut rp 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran $". Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan -pubtik yang ditunjuk KPU.

Pasal 330 ,:,t #SalinLaporkan Penjelasan

P3l" Kampanye Pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan DpRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompoki perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. -

Pasal 331 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) P3"" Kampanye Pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ggo, tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus' juta rupiah).

Pa11 Kampanye Pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan, PIRD -kabupaten/kota yang berasal dari .r*U"rrg"r, iit "t lain kelompok, perusahaan, dan/atau badai ,i"d.-nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalarn pasal ggo tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh rima miliar

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. (1)

Paragraf 3Dana Kampanye pemilu Anggota DpD

Pasal 332 i' #SalinLaporkan Penjelasan

Kegiatan Kampanye pemilu anggota DpD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DpD masing-masing.

(2) P*" Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersumberdari: :. j

a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3) 9*. Kampanye Pemilu sebagai'nana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud , pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana.

Kampanye Pemilu calon anggota DpD yang bersangkutan pada bank. -

(5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk: barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3i,: dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat,

(6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DpD yang bersangkutan.

(7) Pembukuan dana Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud P1q. ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota PP? ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan' a", pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KpU.

Pasal 338

(1) D*? Kampanye Pemilu calon anggota DpD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) D*l Kampanye Pemilu calon anggota DpD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (21 huruf b tidak melebihii Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ,

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. :

Paragraf 4Laporan Dana Kampanye

Pasal 334 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pasangan calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib, memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan,. rekening khusus dana Kampanye pasangan calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat beras) hari setelah Pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil presiden oleh KpU. :. 2 Partai Politik Peserta pemilu anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada Kpu, Kpu Provinsi, dan KP-I,J Kabupaten/Kota paling tambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal peLaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

(3) calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada Kpu melalui KPU provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertamal jadwal pelaksanaan Kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 335 , #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Laporan dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib-disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama ls (lima belas) hari -sesudah hari pemungutan suara

(2) Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Kpu paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. -

(3) Laporan dana kampanye calon anggota DpD peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib' disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara

(4) $nopn penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi

(5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama !0 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). .

(6) KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota i memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. ,i

(7) KPU, KPU Provinsi, dan KpU I(abupate n/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye pemilu |9na9a publik paling lambat 10 (sepuluh) ha; setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 336 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan -ayat (B) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi. (2), Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1): paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu tidak , berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye; .

b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai, cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan , Calon. '

Pasal 337 . #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Kpu sebagaimana dimaksud dalam pasal gg6 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2), Kpu membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.

(2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. ,

(3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

Pasal 338 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat. pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tia+ menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2; partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa" pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang, bersangkutan.

(2) Dalam hal calon anggota DpD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota ppO yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu. :

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidakr. menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana,';

Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335-ayat (B), calon anggota pFp yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

:, Pasal 339 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye pemilu yang berasal dari:

a. pihak asing; ;,

b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; berkas 2, hlm. 61 OCR nEpuJr-TxEt,',?o=|*=r,o ' -2LL - i/ c- hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik,. negara, dan badan usaha milik daerah; atau

e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

(2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib , melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan' tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat,l

(3) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. '' ,

(4) setiap- orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan rain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau,. diberikan kepada pelaksana kampanye. .

BAB VIIIPEMUNGUTAN SUARA

Bagian KesatuPerlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 340 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

REpuJLTItloot5*r'o i

(2) sekretaris Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 341 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk mencoblos pilihan; dan

g. tempat pemungutan suara

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan , pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU. l

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat

(6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling, lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. ..,

(7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Jenderal Kpu, sekretariat Kpu provinsi, dan sekretariat KPU lhbupaten/ Kota.

(8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 342 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal sal ayat (1) huruf b untuk Pasangan calon memuat foto, nama, nomor, urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda ' gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon. , :

(2) surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD_ kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DpR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap-, daerah pemilihan

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuranl warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU. - "r

Pasal 343 #SalinLaporkan Penjelasan

Nomor urut Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KpU. dan

Pasal 344 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas,, baik.

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2o/o (drn persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

(3) selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara. ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Pasal 345 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat: suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.

(2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

(3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia' untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan, berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan. ,:

(4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yan.gi; telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU. ,

(5) KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya. 1

(6) Ketentuan . .', berkas 2, hlm. 65 OCR lor=| * . r, o

(6) Ketentuan mengenai tata car.a pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan Peraturan KPU.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KpU, KpU ,' Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian' perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bagian KeduaPemungutan Suara

Pasal 347 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu . ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 348 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangk:utan;

b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar ' pada daftar pemilih tambahani

c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih. .

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: ,;.

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ker kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke: kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. :

(5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih. ,

(6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang' bersangkutan dalam DPI asalnya.

(7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPSI tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. 'i

(8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. .:

(9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 349 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta.

Penduduk yang telah memiliki hat( pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. memilih di TPS yang ada di nrkr:n tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;

b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KppS setempat; dan

c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. .

(2) untuk warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan:

a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan

b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. .

Pasal 350 #SalinLaporkan Penjelasan

i

(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak SOO (lima ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh, penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. i

(3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2o/o (d'ua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. ri,

(4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata . letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 351 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KppS .r.

(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi, Peserta Pemilu.

(4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di' setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.

(5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

(6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. : ,

(7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus "' menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan calon/tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS. I

(8) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (zl dilatih oleh Bawaslu. . ri

Pasal 352 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam persiapan pemungutan suara, Kpps melakukan kegiatan yang meliputi:

a. penyiapan TPS;

b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan :,

c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

(2) Dalam pelaksana.an pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;

b. rapat pemungutan suara;

c. pengucapan sumpah atau janji anggota KppS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS; ,,;

d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan, suara; dan :

e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 353 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:

a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DpR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan ).

c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. berkas 2, hlm. 70 OCR nepuJuTr<Et,',utotf;*=r,o , ,l

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)', dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 354 ' #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

a. membuka kotak suara;

b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; .r,

d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan i:

f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh,:

Pemilih.

(2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu; dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 355 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

(2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KppS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Kpps dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti. 1 (satu) kali.

Pasal 356 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.

Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih. :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 357 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pasangan Calon dan calon anggota DPR.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. ;:

(3) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di

Pasal 358 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar

b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;

c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. ,

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan. dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/Tps

(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

a. Pasangan Calon; dan ,

b. calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta

(5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih.

(6) PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPI asalnya. -

(7) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melapor ke PPLN.

(8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. .

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS-LN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. ! (e) berkas 2, hlm. 73 OCR - 223 ,,

Pasal 359 , #SalinLaporkan Penjelasan

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan:

a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan

b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pasal 360 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin KPPSLN.

(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan Calon.

(4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh,.

Panwaslu LN. ..

(5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.

(6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus. menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta':

Pasal 361 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:

a. penyiapan TPSLN;

b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, : daftar pemilih tambahan, pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DpR di TPSLN; dan i,

c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan panwaslu LN. oleh'

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:

a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;

b. rapat pemungutan suara;

c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;

d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 362 j #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN: :

a. membuka kotak suara; ,.

b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;

d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan

f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

(2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon, Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita' acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 363 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. oleh' berkas 2, hlm. 75 OCR 2 Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada-KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara , pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 364 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 365 , #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan

(2) surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah. :

Pasal 366 , #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

Pasal 367 ; #SalinLaporkan Penjelasan

(1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suaral sebelum pemungutan suara berakhir. :'

(2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam Peraturan KPU. :

Pasal 368 #SalinLaporkan Penjelasan

l

(1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.

(2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

(3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung. jawab.

(4) Petugas ketertiban, ketenteraman, menjaga ketertiban, ketenteraman, lingkungan TPS/TPSLN.

(5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab

Pasal 369 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang, berada di dalam TPS/TPSLN.

(3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 370.., dan keamanan wajib dan keamanan di (2)

Pasal 370 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hd terjadi penyimpangan peraksanaan pemungutan suara oleh KppS/KppSLN, panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/pengawas Tps memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan pettrgas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN. 't ,,.

(2) KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 371 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai

(2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu:, tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia BABX :

UI,ANG, DAN REKAPITULASI SUARA UI,,ANG

Bagian KesatuPemungutan Suara Ulang

Pasal 372 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

(2) Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; ,'

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau .,...

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373 : #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan: menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

(2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan' kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, :i. suara ulang.

Bagan Kedua Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Pasal 374 #SalinLaporkan Penjelasan

(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut