Peraturan yang mengatur
- Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (berlaku).
- Permen ESDM No. 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (berlaku).
- Permen ESDM No. 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (berlaku).
- Permendagri No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (berlaku).
- Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (dicabut sebagian).
- Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (berlaku).
- PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (berlaku).
- PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (berlaku).
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (berlaku).
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (diubah).
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (berlaku).
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (diubah).
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (diubah).
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (diubah).
Tanya jawab
- Apa ancaman pidana bagi eksploitasi air tanah yang berlebihan?
- Apa kewajiban pengguna air tanah bila penggunaannya merusak kondisi air tanah, dan langkah apa untuk mencegah dan menghentikan amblesan tanah?
- Apa syarat izin usaha depot air minum?
- Apa syarat terbaru izin pengusahaan air tanah untuk kegiatan usaha?
- Apa yang diatur tentang pengambilan air tanah di daerah pantai untuk mencegah dan menanggulangi intrusi air asin?
- Apa yang diatur untuk melindungi daerah imbuhan air tanah dan mata air serta memulihkan zona kritis dan zona rusak air tanah?
- Apa yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), bagaimana rumus dasarnya, dan untuk apa NPA dipakai?
- Apa yang harus dilakukan terhadap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya sudah tercemar?
- Apakah DKI Jakarta memiliki aturan sendiri soal penyedotan atau pengambilan air tanah?
- Apakah sumur bor untuk rumah tangga perlu izin?
- Bagaimana hukumnya depot air minum isi ulang memakai nama merek air kemasan tanpa izin?
- Bagaimana ketentuan pengusahaan air tanah oleh depot air minum?
- Berapa bagian air yang wajib diberikan pemegang izin pengusahaan air tanah bagi kebutuhan pokok masyarakat setempat, dan siapa yang mengatur teknisnya?
- Berapa batas volume yang mewajibkan izin pengusahaan air tanah (SIPA)?
- Berapa lama Persetujuan Penggunaan Air Tanah berlaku, kapan tidak dapat diperpanjang, dan apa kewajiban pemegangnya bila berakhir tanpa perpanjangan?
- Berapa tarif tertinggi Pajak Air Tanah menurut UU 1 Tahun 2022 dan melalui peraturan apa tarif itu ditetapkan?
- Biaya apa saja yang membentuk Harga Air Baku (HAB) dalam penghitungan NPA?
- Faktor apa saja yang menentukan Bobot Air Tanah (BAT), dan berapa porsi komponen sumber daya alam serta komponen peruntukan dan pengelolaan?
- Pengambilan air tanah untuk keperluan apa saja yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah?
- Pengguna air tanah dibagi ke dalam kelompok apa saja dalam penghitungan NPA, dan di kelompok mana BUMN, BUMD, atau BUMDes penyelenggara SPAM berada?
- Siapa yang menetapkan besaran NPA di daerah, berpedoman pada apa, dan verifikasi apa yang diperlukan sebelum penetapan?
Halaman ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.