Investasi & Swasta

Peraturan yang mengatur

• Permen PUPR No. 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (berlaku).
• Permen PUPR No. 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (berlaku).
• Perpres No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (dicabut).
• Perpres No. 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas (diubah).
• Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (berlaku).
• Perpres No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (berlaku).
• Perpres No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas (berlaku).
• PMK No. 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (berlaku).
• PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (berlaku).
• PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (berlaku).
• UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (diubah).
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (diubah).
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (diubah).

Tanya jawab

• Apa beda konsesi dan kerja sama biasa dalam pengelolaan infrastruktur air?
• Apa itu skema KPBU dalam penyediaan air minum, dan kapan relevan digunakan?
• Apa kewajiban penyelenggara SPAM terkait rekening dana cadangan (escrow) dan laporan triwulanan selama kredit investasi yang dijamin Pemerintah berjalan?
• Apa langkah awal BUMD air minum untuk memperoleh Jaminan dan Subsidi Bunga, dan berapa lama Surat Jaminan Pemerintah Pusat diterbitkan sejak permohonan diterima?
• Apa perbedaan KPBU (Perpres 38/2015) dengan Hak Pengelolaan Terbatas (Perpres 32/2020), dan mana yang dapat dipakai untuk infrastruktur air minum BUMDAM?
• Apa saja isi minimal perjanjian kredit investasi PDAM yang mendapat jaminan dan subsidi bunga pemerintah?
• Apa saja lampiran permohonan penandatanganan Perjanjian Induk oleh BUMD air minum dan persetujuan yang diperlukan dari DPRD?
• Apa saja tahapan pemberian rekomendasi teknis untuk proyek investasi SPAM, dan berapa lama pemeriksaan administrasi serta penilaian kelayakan dilakukan?
• Apa syarat pemanfaatan sumber daya air oleh pihak swasta?
• Apa syarat yang harus dipenuhi lebih dulu sebelum badan usaha bisa mengusahakan sumber daya air?
• Apa yang harus dilakukan lebih dulu dalam rekomendasi teknis pembangunan baru SPAM terkait unit air baku?
• Apakah pemerintah bisa mengambil alih pengelolaan air dari swasta, dan apa dasar hukumnya?
• Apakah Perpres No. 29 Tahun 2009 tentang Jaminan dan Subsidi Bunga untuk PDAM masih berlaku, dan berapa besar skema jaminannya?
• Aspek apa saja yang dinilai pada kelayakan studi proyek investasi SPAM, dan kapan studi kelayakan dinyatakan layak?
• Bagaimana prosedur bila PDAM gagal bayar atas kredit yang dijamin Pemerintah Pusat dan siapa yang menanggung kewajibannya kepada Pemerintah?
• Bagaimana skema pembiayaan infrastruktur lewat Hak Pengelolaan Terbatas menurut Perpres No. 32 Tahun 2020, dan apakah BUMDAM dapat memakainya?
• Berapa lama Jaminan dan Subsidi Bunga berlaku menurut PMK 60 Tahun 2020 dan sampai kapan perjanjian kredit dapat ditandatangani?
• Bolehkah swasta mendistribusikan air minum di Indonesia?
• Dalam bentuk apa pemerintah daerah dapat menyelesaikan kewajiban BUMD air minum yang diambil alih, dan apa akibatnya bila menunggak kepada Pemerintah Pusat?
• Dokumen apa yang harus dilampirkan pada surat permohonan rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM?
• Kapan Subsidi Bunga dibayarkan kepada bank pemberi kredit, siapa yang mengajukan pencairannya, dan periode apa yang dihitung?
• Kegiatan proyek investasi SPAM apa saja yang dapat diusulkan untuk memperoleh rekomendasi teknis kelayakan, dan siapa yang memberikannya?
• Siapa yang bisa mengakses skema jaminan dan subsidi bunga pemerintah untuk kredit investasi PDAM, dan apa syaratnya?
• Surat keterangan apa dari BUMD penyelenggara SPAM yang harus menyertai permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk produk air minum, dan siapa yang dikecualikan?

Halaman ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.