Peraturan yang mengatur
- Permen PU No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (dicabut).
- Permen PU No. 6 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030 (berlaku).
- Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (berlaku).
- Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (berakhir).
- Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (berlaku).
- Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (berlaku).
- PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (berlaku).
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (diubah).
Tanya jawab
- Apa dasar hukum penetapan status siaga darurat kekeringan dan distribusi air bersih oleh BPBD?
- Apa itu Jaknas SDA menurut Perpres 37 Tahun 2023, siapa yang wajib mengacunya, dan sampai kapan berlaku?
- Apa target akses air minum yang menjadi ukuran Ketahanan Air nasional dalam Jaknas SDA?
- Berapa lama tenggat penyesuaian bagi kebijakan atau strategi daerah yang masih merujuk Permen PU No. 13 Tahun 2013?
- Berapa target versus realisasi tarif full cost recovery BUMD Air Minum menurut RPJMN 2020-2024?
- Dari sumber anggaran mana percepatan penyediaan air minum dibiayai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota?
- Siapa yang menghitung indeks Ketahanan Air tingkat nasional, provinsi, dan wilayah sungai, dan seberapa sering dilakukan?
Halaman ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Menemukan kekeliruan? Laporkan di halaman Koreksi.