Apakah BUMD wajib membentuk komite audit, dan dalam keadaan apa komite itu boleh tidak dibentuk?

Wajib pada dasarnya. PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 84 ayat (1) menetapkan bahwa Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya. Menurut Pasal 86 ayat (1), BUMD dapat tidak membentuknya dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite tersebut. Dalam keadaan itu, Pasal 86 menetapkan bahwa fungsi komite audit dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris (Pasal 84 ayat (2)). Dalam melaksanakan tugasnya, komite dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern (Pasal 84 ayat (3)). Tugas komite audit diatur dalam Pasal 85, antara lain membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, menilai hasil audit satuan pengawas intern dan auditor eksternal, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen. Alasan tidak membentuk komite yang tertulis dalam Pasal 86 ayat (1) adalah keuangan BUMD yang tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite. Tanya jawab ini tidak merinci siapa yang menilai ketidakmampuan itu atau ukurannya; rincian tersebut tidak diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 86.

Dasar hukum

• PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berlaku

Diperiksa terakhir pada 14 Oktober 2026. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.